Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Terkendali - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
25 Maret 2019

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Januari 2019 tetap terkendali dengan struktur yang sehat. Posisi ULN Indonesia pada akhir Januari 2019 tercatat 383,3 miliar dolar AS, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 190,2 miliar dolar AS, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar 193,1 miliar dolar AS. Posisi ULN tersebut meningkat 5,5 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi pada akhir periode sebelumnya karena neto transaksi penarikan ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga utang dalam rupiah yang dimiliki oleh investor asing tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS. Secara tahunan, ULN Indonesia Januari 2019 tumbuh 7,2% (yoy), relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan periode sebelumnya. Pertumbuhan ULN yang relatif stabil tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta.

ULN pemerintah sedikit meningkat pada Januari 2019. Posisi ULN pemerintah pada Januari 2019 sebesar 187,2 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 3,1% (yoy). Pertumbuhan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Januari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Kenaikan posisi ULN pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi Pemerintah dalam pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah. Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui ULN pemerintah antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

ULN swasta mengalami perlambatan pada Januari 2019. Posisi ULN swasta meningkat 1,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 10,8% (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 11,5% (yoy). Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi yang melambat. Sementara itu, pertumbuhan ULN sektor pertambangan dan sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA) mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 74,1%.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat. Hal ini tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir Januari 2019 yang tetap stabil di kisaran 36%. Rasio tersebut masih berada di kisaran rata-rata negara peers. Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2% dari total ULN. Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

1 Terhitung sejak publikasi Maret 2019, dilakukan penyempurnaan dengan melakukan realokasi ULN Pemerintah sektor administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada box penjelasan serta SULNI Tabel I.2 dan Tabel II.2

 

Data lengkap mengenai ULN Indonesia terkini dan metadatanya dapat dilihat pada publikasi Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi Maret 2019 situs web Bank Indonesia. Publikasi ini juga dapat diakses melalui situs web Kementerian Keuangan.

 

 Box Penjelasan Realokasi Sektorisasi
Realokasi sektorisasi posisi ULN Pemerintah dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih relevan mengenai pemanfaatan ULN Pemerintah sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN untuk mendanai belanja negara dan investasi Pemerintah. APBN yang dituangkan dalam undang-undang merupakan produk bersama antara lembaga eksekutif (Pemerintah) dan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat / DPR).
Peran Pemerintah dalam pembangunan digambarkan melalui pelaksanaan APBN tersebut, yang terbagi dalam berbagai sektor berdasarkan fungsi belanja negara dan investasi Pemerintah. Realokasi sektorisasi posisi ULN Pemerintah hanya mencakup instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Pinjaman Pemerintah dalam bentuk tunai (kecuali pinjaman tunai yang telah memiliki sektorisasi khusus dalam Loan Agreement), yang sebelumnya ditujukan sebagai sumber pembiayaan APBN secara umum.
Untuk menggambarkan pemanfaatan ULN secara lebih spesifik, disusun alokasi nilai posisi ULN Pemerintah berdasarkan fungsi belanja negara dan investasi Pemerintah. Dalam publikasi sebelumnya, ULN Pemerintah berupa SBN dan Pinjaman Pemerintah dalam bentuk tunai diklasifikasikan ke dalam sektor "Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib". Terhitung mulai bulan Maret 2019 (data per bulan Januari 2019), alokasi posisi ULN Pemerintah tersebut diklasifikasikan berdasarkan acuan alokasi belanja negara dalam APBN dan disesuaikan dengan tema kegiatan pembangunan.
Dengan perubahan alokasi sektorisasi ULN Pemerintah, khususnya untuk SBN dan Pinjaman Pemerintah dalam bentuk tunai, diharapkan informasi mengenai pemanfaatan ULN Pemerintah dapat tergambarkan secara lebih spesifik dan relevan. Hal ini dilakukan mengingat ULN Pemerintah memiliki peranan yang penting sebagai sumber pembiayaan APBN.

 

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel