Kajian

Start;Home;Publikasi;bukan default.aspx
​ ​

Nowcasting Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi Regional Sumatra, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia (KTI)

18 November 2019
Working Paper BI

Implikasi Makroekonomi Dari Inovasi Digital Studi Literatur

18 November 2019
Working Paper BI

Analisis Rendahnya Pengumpulan Zakat di Indonesia dan Alternatif Solusinya

18 November 2019
Working Paper BI

Determinan Preferensi Masyarakat Berpendapatan Rendah terhadap Redenominasi

18 November 2019
Working Paper BI

Transisi Demografi dan Stabilitas Sistem Keuangan Studi Kasus Indonesia dan Jepang

18 November 2019
Working Paper BI

Pembangunan Model Makrofinansial Berbasis Dynamic Stochastic General Equilibrium

18 November 2019
Working Paper BI

Perubahan Struktural di Industri Manufaktur dan Ketenagakerjaan

17 November 2019
Working Paper BI

Perubahan Struktural Pasar Tenaga Kerja terkait Ekonomi Digital

17 November 2019
Working Paper BI

Fragmentasi International Finance dan Peningkatan Proteksionisme

17 November 2019
Working Paper BI

Transformational Leadership Neuroscience Feedback

17 November 2019
Working Paper BI

Kajian stabilitas keuangan (KSK)
Publikasi utama Bank Indonesia di bidang SSK yang menyajikan hasil asesmen dan riset yang telah dilakukan Bank Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya sebagai otoritas pengaturan dan pengawasan makroprudensial. Dalam setiap edisi, KSK memaparkan asesmen makrofinansial sistem keuangan dalam periode laporan, memetakan kerentanan sistem keuangan Indonesia, risiko yang dihadapi serta ketahanan sistem keuangan Indonesia di tengah kerentanan yang dimiliki. Disampaikan pula respons kebijakan Bank Indonesia serta proyeksi kondisi SSK periode selanjutnya.
 
KSK disajikan untuk memberikan informasi kepada publik tentang kondisi SSK dan isu-isu penting, menjadi referensi publik dalam melakukan pengambilan keputusan, hingga akhirnya membangun kepedulian bersama terhadap terwujudnya SSK Indonesia.

Buletin Hukum Kebanksentralan (Buletin)
Salah satu produk dari Departemen Hukum Bank Indonesia yang terbit setiap semester (6 bulan) dan bertujuan untuk penyebarluasan informasi dan kajian hukum kebanksentralan kepada masyarakat, serta menjadi wadah berkualitas untuk menampung berbagai pemikiran penulis mengenai hukum kebanksentralan. 

Buletin memuat beberapa artikel dari penulis internal (disusun oleh Peneliti Hukum di Departemen Hukum Bank Indonesia dan penulis eksternal yang kompeten di bidangnya). Artikel yang dimuat dalam Buletin telah melalui proses penilaian oleh Dewan Redaksi Internal Departemen Hukum BI serta Mitra Bestari yang berasal dari internal dan eksternal BI.

Selain disebarluaskan kepada internal sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas di Bank Indonesia, Buletin juga disebarluaskan kepada pihak eksternal, antara lain Fakultas Hukum di berbagai Perguruan Tinggi, media cetak, perbankan, lembaga/instansi terkait, dan BI Corner di berbagai Perguruan Tinggi dan sekolah.

Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI)
Standar Akuntansi Khusus Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Dalam rangka meningkatkan governance dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan, mulai 1 Januari 2014, Bank Indonesia menerapkan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) sebagai acuan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. KAKBI adalah standar akuntansi keuangan yang disusun secara khusus berdasarkan keunikan tujuan maupun karakteristik transaksi Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, yang berbeda dari entitas komersial ataupun lembaga publik lainnya.

Proses penyusunan standar akuntansi untuk BI ini telah dirintis sejak tahun 2008. Dari diskusi dan kajian yang telah dilakukan, dihasilkan kesimpulan bahwa karena keunikan tujuan yang diemban oleh BI, maka BI tidak dapat sepenuhnya menerapkan standar akuntansi komersial, sehingga diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik BI. Untuk menghasilkan standar akuntansi tersebut, BI membentuk komite independen beranggotakan pakar akuntansi yang berasal dari organisasi profesi (Ikatan Akuntan Indonesia), akademisi, praktisi akuntansi serta perwakilan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).

Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia terdiri dari Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK), dan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PKAK) termasuk Interpretasi PKAK. Kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi BI dalam menyusun laporan keuangan dan acuan bagi auditor saat melakukan audit atas laporan keuangan BI, serta acuan bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan Bank Indonesia.

Dengan adanya suatu standar akuntansi yang disusun oleh suatu komite yang independen dan due process yang paripurna, maka diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Bank Indonesia melalui penyajian laporan keuangan yang lebih lebih relevan, akuntabel, dan transparan.

Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK)
PDP2LK adalah kerangka berpikir dalam menentukan unsur karakteristik kualitatif, konsep dasar, asumsi, serta keterbatasan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bank Indonesia, termasuk pedoman adopsi standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. PDP2LK dikeluarkan oleh Komite Penyusun KAKBI

Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK)
Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) adalah pengaturan kebijakan akuntansi keuangan yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk setiap kelompok transaksi keuangan dan peristiwa yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan BI.​

Baca Juga