Buletin Hukum Kebanksentralan (Buletin)
Salah satu produk dari Departemen Hukum Bank Indonesia yang terbit setiap semester (6 bulan) dan bertujuan untuk penyebarluasan informasi dan kajian hukum kebanksentralan kepada masyarakat, serta menjadi wadah berkualitas untuk menampung berbagai pemikiran penulis mengenai hukum kebanksentralan.
Buletin memuat beberapa artikel dari penulis internal (disusun oleh Peneliti Hukum di Departemen Hukum Bank Indonesia dan penulis eksternal yang kompeten di bidangnya). Artikel yang dimuat dalam Buletin telah melalui proses penilaian oleh Dewan Redaksi Internal Departemen Hukum BI serta Mitra Bestari yang berasal dari internal dan eksternal BI.
Selain disebarluaskan kepada internal sebagai referensi dalam pelaksanaan tugas di Bank Indonesia, Buletin juga disebarluaskan kepada pihak eksternal, antara lain Fakultas Hukum di berbagai Perguruan Tinggi, media cetak, perbankan, lembaga/instansi terkait, dan BI Corner di berbagai Perguruan Tinggi dan sekolah.
Standar Akuntansi Khusus Bank Indonesia sebagai Bank Sentral
Dalam rangka meningkatkan governance dan akuntabilitas dalam penyusunan
laporan keuangan, mulai 1 Januari 2014, Bank Indonesia menerapkan
Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (KAKBI) sebagai acuan dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan. KAKBI adalah standar
akuntansi keuangan yang disusun secara khusus berdasarkan keunikan
tujuan maupun karakteristik transaksi Bank Indonesia (BI) sebagai bank
sentral, yang berbeda dari entitas komersial ataupun lembaga publik
lainnya.
Proses penyusunan standar akuntansi untuk BI ini telah dirintis sejak
tahun 2008. Dari diskusi dan kajian yang telah dilakukan, dihasilkan
kesimpulan bahwa karena keunikan tujuan yang diemban oleh BI, maka BI
tidak dapat sepenuhnya menerapkan standar akuntansi komersial, sehingga
diperlukan standar akuntansi yang sesuai dengan karakteristik BI. Untuk
menghasilkan standar akuntansi tersebut, BI membentuk komite independen
beranggotakan pakar akuntansi yang berasal dari organisasi profesi
(Ikatan Akuntan Indonesia), akademisi, praktisi akuntansi serta
perwakilan Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI).
Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia terdiri dari Prinsip Dasar
Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK), dan Pernyataan
Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia (PKAK) termasuk Interpretasi
PKAK. Kebijakan tersebut akan menjadi acuan bagi BI dalam menyusun
laporan keuangan dan acuan bagi auditor saat melakukan audit atas
laporan keuangan BI, serta acuan bagi pengguna untuk memahami laporan
keuangan Bank Indonesia.
Dengan adanya suatu standar akuntansi yang disusun oleh suatu komite
yang independen dan due process yang paripurna, maka diharapkan akan
dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan Bank Indonesia melalui
penyajian laporan keuangan yang lebih lebih relevan, akuntabel, dan
transparan.
Prinsip Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (PDP2LK)
PDP2LK adalah kerangka berpikir dalam menentukan unsur karakteristik
kualitatif, konsep dasar, asumsi, serta keterbatasan dalam penyusunan
dan penyajian laporan keuangan Bank Indonesia, termasuk pedoman adopsi
standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. PDP2LK dikeluarkan oleh
Komite Penyusun KAKBI.
Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK)
Pernyataan Kebijakan Akuntansi Keuangan (PKAK) adalah pengaturan
kebijakan akuntansi keuangan yang meliputi pengakuan, pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan untuk setiap kelompok transaksi keuangan dan
peristiwa yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan BI.
