Kajian Ekonomi Keuangan dan Regional Provinsi Sulawesi Selatan Periode Mei 2017​ - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
15 Agustus 2020

Perekonomian Sulsel triwulan I 2017 tumbuh 7,52% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2016 yang tercatat 7,60% (yoy). Secara lapangan usaha, melambatnya pertumbuhan disebabkan oleh kinerja usaha primer dan tersier. Pada usaha primer disebabkan oleh melambatnya kinerja lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan, sementara pada usaha usaha tersier yaitu usaha Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Di sisi pengeluaran, melambatnya pertumbuhan disebabkan oleh menurunnya kinerja ekspor antar daerah yang tumbuh terkontraksi. Meski mengalami Pada triwulan laporan, kinerja perbankan secara umum dalam kondisi baik, sementara transaksi yang tercatat pada sistem pembayaran menunjukkan penurunan seiring belum optimalnya kegiatan transaksi pelaku usaha di awal tahun. Pada triwulan II 2017, pertumbuhan ekonomi Sulsel kami perkirakan meningkat, dikarenakan konsumsi atau daya beli yang semakin baik pada Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta terdapat perbaikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan diperkirakan dari usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran dan konstruksi yang didorong oleh pembangunan infrastruktur, konsumsi masyarakat yang kuat dan pola historisnya.

Tekanan inflasi pada triwulan I 2017 meningkat. Pada triwulan I 2017 inflasi Sulsel tercatat 3,42% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan IV 2016 yang mencapai 2,94% (yoy). Meski terjadi peningkatan, namun inflasi Sulsel masih berada di bawah rentang sasaran inflasi nasional 4%±1%. Peningkatan inflasi Sulsel terjadi dikarenakan meningkatnya tekanan harga pada kelompok makanan jadi, perumahan, transportasi dan kesehatan. Meningkatnya tekanan harga pada kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam melakukan penyesuaian tarif listrik 900 VA pada bulan Januari dan Maret. Selain itu, pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan meningkat akibat biaya perpanjangan STNK, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk roda 2/3 dan Roda 4/lebih baru dan perpanjang, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) R4/lebih, PNBP Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) roda 2/3roda dan roda4/lebih, tarif PNBP kendaraan mutasi keluar daerah untuk roda 2/3 dan R4/lebih naik, PNBP BKPB untuk roda 2/3 yang baru dan ganti kepemilikan meningkat. Meski demikian, inflasi kelompok bahan makanan mengalami penurunan, sehingga dapat menahan tekanan inflasi. Pasokan yang terjaga karena panen raya yang terjadi pada triwulan laporan, serta tingkat konsumsi masyarakat yang relatif stabil menjadi faktor utama terjaganya tekanan inflasi beberapa komoditas kelompok bahan makanan.

Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus berusaha melakukan berbagai upaya Pengendalian inflasi terutama dalam kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran arus distribusi bahan pangan ke berbagai daerah di Sulsel. Pada triwulan II 2017 tekanan inflasi diperkirakan dalam tren meningkat. Indikasi kea rah tersebut ditandai dengan meningkatnya inflasi pada awal triwulan II 2017. Peningkatan inflasi lebih disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat terkait dengan pengalihan subsidi listrik pada daya 900 VA tahap ke 3 di bulan Mei.

Perekonomian Sulsel pada triwulan II 2017 diprakirakan tumbuh pada kisaran 7,5% - 7,9% (yoy). Sementara pada triwulan III 2017 akan tumbuh di kisaran 7,4% - 7,8% (yoy). Dari sisi permintaan, perekonomian Sulsel diperkirakan masih akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, dan investasi PMTB. Sementara dari sisi lapangan usaha, diperkirakan masih ditopang dari lapangan usaha pertanian, Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi, Penyediaan Akomodasi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan. Faktor-faktor pendorong adalah konsumsi/daya beli yang semakin baik, perbaikan pendapatan/pengeluaran pemerintah, peningkatan harga komoditas internasional, diversifikasi ekspor ke Amerika/Eropa, beroperasinya industri nikel yang lebih optimal, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan industri pengolahan ikan. ​

Tekanan harga di triwulan II 2017 dan triwulan III 2017 diperkirakan berpotensi berada di batas atas kisaran sasaran inflasi nasional 4,0%±1,0%. Ada pun faktor risiko yang masih akan menjadi tekanan inflasi 2017 adalah tren kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan kenaikan harga yang diatur pemerintah yang dilakukan di pertengahan tahun 2017. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih kuat untuk menjaga oleh ketersediaan/distribusi pangan berjalan optimal, serta dukungan TPID di seluruh kabupaten/kota secara optimal, agar pergerakan inflasi dapat dijaga dalam kisaran 4,0±1,0%. ​

Untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Untuk mendorong Sulsel sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan, berikut ini beberapa kebijakan yang dapat disarankan kepada pemerintah daerah: (a) Meningkatkan kapasitas produksi pertanian; (b) Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan di Sulsel yang mayoritas berbasis sumber daya alam; (c) Mengoptimalkan besarnya potensi investasi di Sulsel, khususnya melalui Penanaman Modal Asing (PMA), melalui peningkatan daya tarik investasi di Sulsel; (d) Merealisasikan pembangunan infrastruktur sesuai dengan yang telah direncanakan; (e) Mencari alternatif sumber pembiayaan infrastruktur yang tidak bersumber dari APBN/APBD, sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui skema Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA); (f) Merealisasikan anggaran belanja di awal tahun (Semester I) dan mengalokasikan Dana Desa secara tepat sasaran dan tepat jadwal, sehingga dapat memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi lebih awal dan lebih berkelanjutan; (g) Melakukan diversifikasi tujuan ekspor; (h) Mempererat kerjasama antar provinsi di Sulawesi, dengan mengoptimalkan Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS). ​

Sementara itu, rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk pengendalian harga terutama diarahkan pada komoditas penyumbang inflasi terbesar, sebagai berikut: (a) Perlunya menyusun program kerja yang lebih fokus pada pengendalian komoditas volatile food sebagaimana yang sudah dicantumkan dalam Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel; (b) Perlunya menyusun Roadmap Pengendalian Inflasi di tiap zona dengan mengacu kepada Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulsel; (c) Penguatan kerjasama antar daerah perlu semakin ditingkatkan yang didasarkan pada data Sistem Informasi Harga Pangan (SIGAP) di kabupaten/kota; (d) Mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Provinsi dalam menetapkan tarif yang ditentukan oleh Gubernur seperti tarif angkutan dalam kota dan harga eceran tertinggi (HET) LPG subsidi (3 kg); (e) Untuk mengurangi dampak lanjutan (second round effect) yang dapat mengakibatkan inflasi 2017 naik lebih tinggi dari perkiraan, maka perlu dipastikan ketersediaan dan keberlangsungan tenaga listrik untuk rumah tangga, ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM dan LPG bersubsidi.​

Tags: Inflasi

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel