Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Agustus 20019 - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
26 September 2020

Asesmen Perkembangan Ekonomi Makro

Kinerja ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan II 2019 mengalami perlambatan. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan II 2019 sebesar 6,09% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 6,32% (yoy). Namun, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan II 2019 masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,05% (yoy).

Sumber pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan II 2019, dari sisi penawaran, utamanya berasal dari 3 (tiga) lapangan usaha (LU), yaitu LU konstruksi yang tumbuh 8,96% (yoy), LU akomodasi, makan dan minum yang tumbuh 7,98% (yoy), LU perdagangan yang tumbuh 7,91% (yoy). Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Maluku didorong oleh komponen Konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang tumbuh 11,65% (yoy), komponen konsumsi Rumah Tangga (RT) yang tumbuh 7,04% dan komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) yang tumbuh 4,79% (yoy).

Memasuki triwulan III 2019, pertumbuhan ekonomi Maluku diperkirakan tetap tumbuh positif namun melambat dibanding triwulan II 2019. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku pada triwulan III 2019 diperkirakan tumbuh positif dalam rentang 5,64 – 6,04% (yoy). Menurunnya kinerja ekonomi Maluku triwulan III 2019 utamanya disebabkan oleh menurunnya kinerja LU pertanian, kehutanan dan perikanan, LU akomodasi, makan dan minum serta kontraksi yang terjadi pada LU pertambangan. Dari sisi permintaan, kinerja ekonomi Maluku pada triwulan III 2019 diperkirakan akan tertahan oleh konsumsi RT yang melambat. Hal tersebut diperkirakan disebabkan oleh menurunnya permintaan masyarakat pasca Ramadhan. Selain itu, harga tiket angkutan udara yang masih cukup tinggi diperkirakan dapat membatasi kunjungan wisatawan yang berdampak pada menurunnya konsumsi terhadap akomodasi, makanan dan minuman.

Asesmen Keuangan Pemerintah

Anggaran belanja pemerintah daerah di Provinsi Maluku bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, APBD 2-Kota (Ambon dan Tual), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Maluku, untuk periode triwulan II 2019 secara total mencapai Rp13,49 triliun, meningkat 1,02% (yoy) dibandingkan anggaran belanja pada periode yang sama di tahun 2018 yaitu sebesar Rp13,36 triliun.

Sementara itu, realisasi anggaran belanja pemerintah di Maluku hingga triwulan II 2019 mencapai 36,03% dari target realisasi, lebih tinggi dibandingkan triwulan II 2018 yang sebesar 33,09%. Lebih tingginya realisasi anggaran belanja pemerintah pada triwulan II 2019 berasal dari realisasi belanja pada APBN, APBD, dan APBD 2-kota yang sudah cukup baik, mencapai 35,52% untuk realisasi APBN, 39,19% untuk realisasi APBD, dan 33,00% untuk realisasi APBD 2-kota. Kinerja realisasi pada triwulan II tahun laporan karena beberapa pekerjaan atau proyek yang telah berjalan di wilayah Pemerintah Daerah Maluku.

Berdasarkan komponennya, pagu/anggaran pengeluaran pemerintah Maluku triwulan II tahun 2019 didominasi oleh anggaran APBN untuk Maluku dengan pangsa 61,79% atau sebesar Rp8,34 triliun, disusul APBD Provinsi Maluku dengan pangsa 23,83% atau sebesar Rp3,22 triliun, dan terendah adalah APBD 2-Kota (Ambon dan Tual) dengan pangsa 14,38% atau sebesar Rp1,94 triliun.

Sementara berdasarkan persentase, realisasi APBD Provinsi Maluku merupakan komponen dengan persentase realisasi tertinggi yaitu sebesar 39,19% tercatat dari pagu anggaran, disusul oleh APBN sebesar 35,52%, dan terendah APBD 2-kota sebesar 33,00%. Total realisasi dari seluruh anggaran baik APBN maupun APBD Provinsi dan APBD 2-kota pada triwulan II 2019 mengalami penurunan sebesar 11,62% (yoy) apabila dibandingkan total realisasi seluruh anggaran pada triwulan II 2018 yang mampu tumbuh sebesar 4,43% (yoy). Penurunan realisasi belanja pemerintah pada triwulan II 2019 ini tercermin dari arus dana milik pemerintah di perbankan, dimana dana pihak ketiga (DPK) sektor pemerintah di perbankan secara nominal mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu sebesar Rp2,32 triliun dari sebelumnya sebesar Rp1,95 triliun.

Asemen Inflasi Daerah

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Maluku pada triwulan II 2019 meningkat namun tetap terkendali serta berada pada sasaran inflasi TPID Provinsi Maluku, 3,5±1%. Pada triwulan II 2019, IHK Maluku tercatat mengalami inflasi sebesar 4,10% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan I 2019 yang tercatat inflasi sebesar 3,74% (yoy). IHK pada periode laporan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018 yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,11% (yoy). Hal tersebut disebabkan karena adanya kenaikan harga tiket angkutan udara yang signifikan pada triwulan IV 2018. Inflasi IHK pada Juni 2019 terutama dipengaruhi oleh inflasi kelompok makanan jadi, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan dan inflasi kelompok sandang. Perkembangan inflasi kelompok makanan jadi pada triwulan II 2019 berbeda dengan kelompok bahan makanan yang mengalami penurunan. Inflasi makanan jadi disebabkan oleh makanan yang memiliki bahan dasar tepung, sedangkan harga tepung sedang mengalami kenaikan. Di sisi lain, inflasi kelompok bahan makanan yang menurun disebabkan oleh rendahnya inflasi subkelompok ikan segar. Sementara itu, deflasi pada kelompok bahan makanan menjadi faktor penahan inflasi pada periode laporan. Dengan perkembangan tersebut, secara keseluruhan 2019, inflasi IHK Provinsi Maluku tercatat sebesar 3,24% (ytd), atau masih berada pada sasaran pengendalian inflasi yang disusun oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku yaitu sebesar 3,5±1%.

Inflasi Maluku pada triwulan III 2019 diprakirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan II 2019 dengan rentang 5,06% - 5,46% (yoy), melebihi rentang sasaran inflasi yang ditetapkan oleh TPID Maluku sebesar 3,5%±1% (yoy). Meski demikian, secara tahun berjalan masih berada pada rentang 2,48% - 2,88% (ytd). Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku senantiasa berkoordinasi dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Satgas Pangan dan pihak terkait lainnya untuk mengendalikan harga. Adapun strategi pengendalian inflasi di Maluku difokuskan pada konsep kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.

Stabilitas Keuangan Daerah serta Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Stabilitas sistem keuangan Maluku triwulan II 2019 tetap terjaga dari sisi NPL berdasarkan kinerja dari sektor korporasi, sektor rumah tangga, sektor perbankan, maupun sektor UMKM. Selanjutnya, proporsi penyaluran kredit di Maluku pada triwulan II 2019 masih didominasi oleh sektor rumah tangga sebesar 53,52%, sedangkan korporasi dan UMKM masing-masing sebesar 18,76% dan 27,72%.

Secara umum, kinerja korporasi sektor utama Maluku masih terjaga selama triwulan II 2019. Peningkatan kinerja beberapa lapangan usaha dalam PDRB Maluku dibandingkan triwulan I 2019 yaitu, LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dari 6,49% (yoy) menjadi 9,92% (yoy), dan LU Konstruksi dari 9,83% (yoy) menjadi 10,80% (yoy). Sementara itu, menguatnya pertumbuhan kredit korporasi terpantau dari yang semula tumbuh 46,24% (yoy) pada triwulan I 2019 tumbuh menjadi 72,63% (yoy) di triwulan II 2019.

Sementara itu, perkembangan sektor rumah tangga di triwulan II 2019 juga tetap terjaga, walaupun beberapa indikator seperti kinerja PDRB konsumsi RT Maluku pada triwulan II 2019 terjadi penurunan dari 7,37% (yoy) di triwulan sebelumnya menjadi 7,04% (yoy).

Selanjutnya, kinerja perbankan di Maluku juga tetap terjaga dan meningkat. Pada triwulan II 2019 Pertumbuhan DPK tercatat tumbuh dari 1,55% (yoy) di triwulan I 2019 menjadi 4,46% (yoy) di triwulan II 2019. Pertumbuhan kredit tumbuh lebih baik dari 14,82% (yoy) menjadi 16,14% (yoy) di triwulan II 2019. Aset perbankan juga tercatat mengalami pertumbuhan dari 6,28% (yoy) menjadi 8,66% (yoy) di triwulan I 2019. Risiko kredit tetap terjaga di bawah batas threshold meskipun meningkat dari 1,60% di triwulan IV 2018 menjadi 3,60% pada triwulan I 2019.

Dari sisi pengembangan akses keuangan dan UMKM, proporsi kredit UMKM secara agregat terhadap total kredit perbankan di Maluku mencapai 27,72%, menurun dibandingkan dengan triwulan I 2019 sebesar 29,68%. Proporsi tersebut sejalan dengan pertumbuhan kredit UMKM di triwulan II 2019 terpantau tumbuh melambat menjadi 10,51% (yoy) dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 23,81%% (yoy). Hal ini didukung oleh peningkatan pada kredit UMKM untuk kredit modal kerja pada triwulan II 2019. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Bank Indonesia bekerjasama dengan dinas terkait dalam Pemerintah Daerah untuk meningkatkan akses keuangan dan daya saing UMKM, di antaranya melalui pembentukan klaster, monitoring rasio kredit UMKM, sosialisasi program kewirausahaan, identifikasi dan pengembangan potensi usaha unggulan, pelatihan pencatatan keuangan menggunakan aplikasi, dan penyelenggaraan diskusi dengan dinas terkait serta kelompok masyarakat.

Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Perkembangan sistem pembayaran tunai di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Maluku selama triwulan II 2019 menunjukan net outflow sebesar Rp372,01 miliar. Angka net outflow tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2018 yang mengalami net outflow sebesar Rp260,10 miliar atau mengalami kenaikan sebesar 43,03% (yoy).

Arus uang masuk ke KPwBI Provinsi Maluku pada triwulan II 2019 secara tahunan tercatat mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut terkonfirmasi dari penerimaan setoran uang kartal yang meningkat sebesar 120,77% (yoy) dengan nominal Rp1.052,27 miliar dibandingkan triwulan II 2018 sebesar Rp476,63 miliar.

Sistem pembayaran non-tunai di Provinsi Maluku pada triwulan II 2019 menunjukan tren peningkatan. Hal tersebut terlihat dari perkembangan transaksi RTGS (Real-Time Gross Settlement) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Pada triwulan II 2019, total transaksi RTGS mencapai Rp4,20 triliun dengan jumlah transaksi sebanyak 4.598 transaksi. Secara nominal, transaksi RTGS pada triwulan II 2019 meningkat hingga 33,73% (yoy), yang sebanding dengan peningkatan jumlah transaksi sebesar 17,57% (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2018.

Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Angka pengangguran Maluku pada Februari 2019 menurun. Jumlah pengangguran yang tercermin dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku pada Februari 2019 mencapai 52.821 orang atau sebesar 6,91% terhadap total angkatan kerja sebanyak 764.939 orang, lebih rendah dibandingkan bulan Agustus 2018 yang tercatat sebesar 54.891 orang atau 7,27% terhadap total angkatan kerja sebanyak 755.034 orang. Dengan kondisi tersebut, maka angka pengangguran Maluku mengalami penurunan sebesar 7,26% (yoy). Namun, penurunan ini masih lebih rendah dibandingkan dengan Agustus 2018 yang tercatat menurun sebesar 16,50% (yoy).

Dari sisi pendapatan masyarakat, Nilai Tukar Petani Gabungan triwulan II 2019 mengalami penurunan. Nilai Tukar Petani (NTP) Gabungan Provinsi Maluku pada Triwulan II 2019 tercatat sebesar 99,61, lebih rendah dibandingkan triwulan I 2019 yang tercatat sebesar 100,70. Angka NTP pada triwulan II 2019 juga lebih rendah dibandingkan dengan triwulan II 2018 sebesar 101,79. Turunnya angka NTP gabungan disebabkan karena adanya peningkatan pada indeks bayar yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan indeks terima. Naiknya indeks bayar ini sejalan dengan adanya kenaikan harga kelompok bahan makanan di Maluku yang terjadi pada triwulan II 2019 yang memengaruhi tingkat konsumsi petani, terutama saat Ramadhan dan Idulfitri. Di sisi lain, curah hujan juga menyebabkan adanya gagal panen pada tanaman bahan makanan, dimana petani harus tetap melakukan kegiatan produksi namun dengan hasil yang lebih rendah. Selain itu, terdapat serangan infeksi hama virus gemini pada tanaman bahan makanan di Kota Ambon yang menyebabkan penurunan pasokan.

Kondisi kesejahteraan penduduk Provinsi Maluku tercatat mengalami peningkatan. Peningkatan kesejahteraan tersebut terlihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin yang terdapat di Provinsi Maluku. Penduduk miskin di Maluku pada bulan Maret 2019 sebanyak 317.690 jiwa lebih rendah dibandingkan bulan September 2018 yang sebanyak 317.840 jiwa (Grafik 126). Penurunan penduduk miskin terbesar terjadi di kota, yaitu dari 46.920 orang pada September 2018 menjadi 45.600 orang pada Maret 2019.

Prospek Ekonomi dan Inflasi

Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan IV 2019 diperkirakan berada pada rentang 5,88% - 6,28% (yoy). Kinerja pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan IV 2019 dari sisi Permintaan diperkirakan akan ditopang oleh komponen konsumsi RT, konsumsi Pemerintah dan konsumsi Lembaga Non Profit melayani Rumah Tangga (LNPRT). Dari sisi Lapangan Usaha (LU), perekonomian Maluku diperkirakan akan ditopang oleh LU pertanian, kehutanan dan perikanan, LU administrasi pemerintahan dan LU konstruksi.

Secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi Maluku untuk keseluruhan tahun 2019 diperkirakan dalam rentang 5,88% - 6,28% (yoy), meningkat dari tahun 2018. Dari sisi permintaan, kinerja perekonomian Maluku akan didorong oleh konsumsi domestik, yaitu konsumsi RT dan PMTDB. Selain itu, kinerja konsumsi LNPRT juga diperkirakan akan tumbuh positif. Kinerja sisi Lapangan Usaha (LU) sepanjang tahun 2019 masih akan didorong oleh LU PKP, LU perdagangan dan LU pengadaan listrik dan gas.

Inflasi Provinsi Maluku untuk triwulan IV 2019 diperkirakan rendah dan berada dalam kisaran sasaran inflasi Provinsi Maluku 2019 sebesar 3,5±1% (yoy). Inflasi Maluku pada triwulan IV 2019 diperkirakan meningkat atau berada dalam kisaran 3,40% (yoy) – 3,80% (yoy). Inflasi Maluku pada triwulan IV 2019 akan disebabkan oleh 3 (tiga) kelompok utama, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok sandang dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan.

Tingkat inflasi Maluku pada tahun 2019 diperkirakan lebih tinggi dari tahun 2018 dan berada dalam sasaran target inflasi sebesar 3,5% ± 1% (yoy). Inflasi Maluku tahun 2019 diperkirakan berada pada kisaran 3,40% (yoy) – 3,80% (yoy). Inflasi Maluku keseluruhan tahun 2019 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh 4 kelompok utama, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau, kelompok sandang dan kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan.

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel