Laporan Perekonomian Provinsi Kalimantan Utara Mei 2019 - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
25 September 2020
Perkembangan Ekonomi Makro Daerah

Perekonomian Kaltara (ADHK 2010) pada triwulan I 2019 mengalami perlambatan dibandingkan periode sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kaltara pada triwulan I 2019 tercatat 7,13% (yoy) tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 7,69% (yoy). Meskipun pertumbuhan ekonomi Kaltara melambat namun masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,07% (yoy) dan secara spasial menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi se-Kalimantan yang tumbuh sebesar 5,33% (yoy). Secara regional, pertumbuhan ekonomi Kaltara lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan.
Berdasarkan lapangan usaha, perlambatan ekonomi Kaltara pada triwulan I 2019 disebabkan oleh melambatnya kinerja lapangan usaha konstruksi dan pertanian. Lapangan usaha konstruksi mengalami penurunan kinerja sebagai dampak dari baru dimulainya proses pelelangan berbagai proyek di masa awal tahun. Hal ini terkonfirmasi dari terkontraksinya penjualan semen di Kaltara pada triwulan I 2019. Selain itu, lapangan usaha pertanian turut menyumbang andil perlambatan dipengaruhi penurunan produksi perikanan di awal tahun dan melambatnya harga komoditas perkebunan.

Dari sisi pengeluaran, perlambatan kinerja ekspor luar negeri (LN) dan kontraksi investasi menjadi penyebab utama perlambatan ekonomi Kaltara triwulan I 2019.

Pertumbuhan ekonomi Kaltara triwulan II 2019 diperkirakan tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Akselerasi kinerja pada lapangan usaha utama pertambangan dan perdagangan yang memacu peningkatan kinerja ekspor luar negeri dan konsumsi Rumah Tangga (RT) menjadi faktor utama peningkatan ekonomi Kaltara.
 
Keuangan Pemerintah Daerah

Realisasi pendapatan APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara pada triwulan I 2019 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi pendapatan terbesar terutama terjadi pada komponen Pendapatan Transfer dengan persentase realisasi sebesar 25,58% disusul PAD yang mampu menyerap sebesar Rp70,29 miliar lebih besar dibandingkan realisasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp63,24 miliar.

Realisasi pendapatan Pemprov Kaltara triwulan I 2019 tercatat sebesar Rp578,54 miliar atau 22,53% dari total APBD Tahun Anggaran (TA) 2019.

Penyerapan anggaran belanja Pemprov Kaltara meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi belanja Pemprov Kaltara triwulan I 2019 tercatat Rp220,33 miliar atau 7,40% dari APBD TA 2019. Secara nominal realisasi belanja tersebut mengalami kenaikan dibandingkan nominal realisasi belanja triwulan I 2018 yang tercatat Rp93,80 miliar dari APBD TA 2018.
 
Perkembangan Inflasi Daerah

Inflasi Kaltara pada triwulan I 2019 tercatat mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi Kaltara triwulan I 2019 tercatat 4,74% (yoy), mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,00% (yoy). Penurunan tekanan inflasi Kaltara tersebut sejalan dengan inflasi nasional yang juga mengalami penurunan dari 3,13% (yoy) pada triwulan IV 2018 menjadi 3,05% (yoy) di triwulan I 2019.

Pada April 2019, inflasi Kaltara tercatat 5,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,20% (yoy). Secara bulanan inflasi Kaltara pada April 2019 tercatat sebesar 0,60% (mtm).

Pada triwulan II 2019, inflasi Kaltara diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya berada pada rentang 4,10 – 4,50% (yoy). Meredanya tekanan inflasi pada triwulan II 2019 diperkirakan didorong oleh rendahnya inflasi pada kelompok bahan makanan dan transportasi, meskipun terdapat potensi risiko tekanan sejalan dengan kenaikan permintaan masyarakat dalam rangka momen Hari Raya Idul Fitri. Berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seperti pasar murah, operasi pasar dan sosialisasi belanja bijak diperkirakan mampu meredam gejolak harga di tengah kenaikan permintaan.
 
Stabilitas Keuangan Daerah, Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM

Indikator stabilitas keuangan daerah Kaltara menunjukkan pertumbuhan yang sedikit melambat pada triwulan I 2019, baik dari sisi penyaluran kredit, Nonperforming Loan (NPL), dan total aset. Akselerasi pertumbuhan dipengaruhi oleh kegiatan pada lapangan usaha utama, yaitu pertambangan, pertanian dan kehutanan, dan perdagangan besar dan eceran. Apabila dilihat dari peruntukannya, pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan penyaluran kredit yang produktif, yaitu kredit modal kerja dan investasi.

Kinerja aset perbankan Kaltara sedikit melambat setelah pada triwulan sebelumnya konsisten menunjukkan pertumbuhan akselerasi. Pertumbuhan aset perbankan Kaltara pada triwulan I 2019 tercatat sebesar 10,03% (yoy) tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 10,35% (yoy).

Selain itu, perlambatan pertumbuhan aset tersebut searah dengan pertumbuhan kredit perbankan Kaltara pada triwulan I 2019 yang tercatat turut mengalami perlambatan. Akselerasi pertumbuhan ini terjadi setelah pada triwulan sebelumnya tercatat melambat.
 
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah

Pada triwulan I 2019, jumlah transaksi yang menggunakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)  di wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV 2018. Nominal transaksi SKNBI triwulan I 2019 tercatat Rp 962,02 miliar, lebih rendah dibandingkan triwulan IV 2018 yang mengalami pertumbuhan nominal transaksi Rp 1,15 triliun atau -16,57% (qtq).

Jumlah uang kartal yang beredar di Provinsi Kaltara selama triwulan I 2019 mengalami net outflow sebesar Rp 18,81 miliar. Secara nominal, nilai transaksi inflow selama Bulan Januari sampai dengan Maret 2019 di wilayah Provinsi Kaltara mencapai Rp 270,10 miliar. Sementara itu, nilai transaksi outflow tercatat Rp 288,91 miliar.
 
Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan

Sektor Jasa Pendidikan dan sektor Administrasi, pertahanan dan jaminan sosial wajib  dan sektor kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor yang mengalami penurunan tenaga kerja terbanyak di Kaltara 2019. Peningkatan kuantitas tenaga kerja di Kalimantan Utara relatif diimbangi oleh peningkatan kualitasnya.

Jumlah penduduk miskin Kaltara pada September 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan data kemiskinan BPS pada September 2018, persentase penduduk miskin di Kalimantan Utara mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 21,81 ribu jiwa pada September 2017 menjadi 22,60 ribu jiwa atau mengalami penambahan jumlah penduduk miskin sebesar 7,9 ribu jiwa. Sedangkan berdasarkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) oleh BPS, Kaltara mengalami kemajuan percepatan pembangunan manusia.

Dilihat dari komponen pembentukan IPM, komponen pengeluaran per kapita disesuaikan mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding komponen lainnya sebesar 3,44% (yoy) dengan kenaikan pengeluaran sebesar Rp8.940 ribu.

Berdasarkan rilis data ketenagakerjaan Februari 2019 oleh BPS Provinsi Kaltara, kondisi ketenagakerjaan di Kaltara mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Tenaga Kerja (TPAK) berdasarkan rilis ketenagakerjaan menurun dari 70,06% pada Februari 2018 menjadi 69,06% pada Februari 2019.
 
Prospek Perekonomian Daerah

Secara kumulatif tahunan, ekonomi Kaltara tahun 2019 diperkirakan akan kembali tumbuh lebih baik dibandingkan tahun lalu dengan range sebesar 6,92% - 7,32% (yoy). Dari dalam negeri, peningkatan diperkirakan berasal dari lapangan usaha konstruksi sejalan dengan terus berlanjutnya percepatan pembangunan proyek strategis dan infrastruktur yang dilakukan sepanjang tahun 2019. Salah satu proyek utama di Kaltara yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning.

Secara kumulatif tahunan, inflasi Kaltara tahun 2019 diperkirakan berada pada range 3,80% - 4,20% (yoy) lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Meredanya tekanan inflasi Kaltara tahun 2019 diperkirakan bersumber dari kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Tarif angkutan udara yang telah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 diperkirakan akan mengalami penurunan seiring dengan adanya tuntutan masyarakat dan berbagai risiko second layer effect yang harus diantisipasi sebagai dampak dari peningkatan tarif tersebut.
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel