Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/16/PBI/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
05 Agustus 2020
RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA
 
Peraturan
:
Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/16/PBI/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
Berlaku
:
Mulai tanggal 21 Desember 2018
 
 
 
Ringkasan:
 
 
Latar Belakang Pengaturan:
Penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/16/PBI/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional dilatarbelakangi dengan pertimbangan sebagai berikut:
1.       Dalam rangka memperkuat kerangka Operasi Moneter, Bank Indonesia telah menerbitkan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) sebagai salah satu instrumen operasi moneter.
2.       SukBI memenuhi kriteria sebagai salah satu jenis surat berharga berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai agunan untuk pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP).
3.       Dengan penerbitan SukBI tersebut, Bank Indonesia perlu menyesuaikan cakupan agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan dalam pemberian PLJP yang berupa surat berharga yaitu dengan menambahkan SukBI sebagai agunan PLJP.
 
Substansi Pengaturan:
1.      Sukuk Bank Indonesia, yang selanjutnya disebut SukBI adalah Sukuk Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
2.      SukBI menjadi salah satu surat berharga yang dapat diterima sebagai agunan PLJP sehingga jenis surat berharga yang dapat diajukan sebagai agunan PLJP oleh bank umum konvensional termasuk yang dicatat dalam pembukuan unit usaha syariah selengkapnya sebagai berikut:
a.       Serifikat Bank Indonesia (SBI);
b.       Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS);
c.       Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI);
d.       SukBI;
e.       Surat Berharga Negara (SBN); dan/atau
f.        surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan:
1)      memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi;
2)      aktif diperdagangkan; dan
3)      memiliki sisa jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3.      Nilai agunan berupa SukBI ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari plafon PLJP yang dihitung berdasarkan nilai jual SukBI.
4.      Prioritas penggunaan SukBI sebagai agunan PLJP sama dengan prioritas penggunaan SBI, SBIS, SDBI, dan SBN.
5.      PBI ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel