Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PADG LTV/FTV dan Uang Muka) - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
29 September 2020
 
RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 
Peraturan
:
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/25/PADG/2019 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PADG LTV/FTV dan Uang Muka).
Berlaku
:
Sejak tanggal ditetapkan.
 
Ringkasan:
 
Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/13/PBI/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PBI LTV/FTV dan Uang Muka) yang berlaku sejak tanggal 2 Desember 2019, maka diperlukan peraturan pelaksanaan yang mengatur mekanisme pelaksanaan ketentuan rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG LTV/FTV dan Uang Muka).
 
Substansi Pengaturan:
1.           PADG LTV/FTV dan Uang Muka mengatur lebih lanjut antara lain terkait pengaturan mengenai (i) penyesuaian rasio LTV/FTV maupun Uang Muka, (ii) penetapan rasio LTV/FTV untuk properti berwawasan lingkungan dan Uang Muka untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, (iii) penyesuaian persyaratan NPL/NPF baik untuk kredit/pembiayaan properti maupun kredit/pembiayaan kendaraan bermotor, (iv) pelaporan untuk kredit/pembiayaan properti berwawasan lingkungan maupun kredit/pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, serta (v) ketentuan lainnya seperti range luas bangunan salah satu tipe Rumah Tapak dan Rumah Susun yaitu dari sebelumnya ≥22m2 s.d. 70m2 menjadi >21m2 s.d. 70m2.
2.           Adapun, struktur pengaturan dari PADG LTV/FTV dan Uang Muka, yaitu:
a.           Ketentuan Umum
b.           Pengaturan Rasio LTV dan Rasio FTV
1)           Penghitungan Kredit, Penghitungan Pembiayaan, Nilai Agunan, dan Penilaian Agunan
a)           Penghitungan Kredit dan Nilai Agunan untuk BUK
b)           Penghitungan Pembiayaan dan Nilai Agunan untuk BUS dan UUS
c)           Tata Cara Penilaian Agunan
2)           Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP
3)           Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP bagi Properti Berwawasan Lingkungan
4)           Penghitungan Rasio Kredit Bermasalah, Rasio Pembiayaan Bermasalah, Rasio KP Bermasalah, dan Rasio PP Bermasalah
5)           Sumber Data, Nilai yang Digunakan, dan Laporan Lain
6)           Kewajiban Administratif
7)           Kredit Tambahan atau Pembiayaan Baru Berdasarkan Properti yang Masih Menjadi Agunan dari KP atau PP Sebelumnya dan KP atau PP yang Diambil Alih
a)           Kredit Tambahan atau Pembiayaan Baru Berdasarkan Properti yang Masih Menjadi Agunan dari KP atau PP Sebelumnya
b)           KP atau PP yang Diambil Alih
8)           KP atau PP untuk Properti yang Belum Tersedia Secara Utuh
a)           Persyaratan KP atau PP untuk Pemilikan Properti yang Belum Tersedia Secara Utuh
b)           Tahapan Pencairan KP atau PP untuk Pemilikan Properti yang Belum Tersedia Secara Utuh
9)           Prinsip Kehati-hatian dalam Pemberian KP atau PP
c.           Pengaturan Uang Muka KKB atau PKB
1)           Uang Muka KKB atau PKB
2)           Penghitungan Rasio Kredit Bermasalah, Rasio Pembiayaan Bermasalah, Rasio KKB Bermasalah, dan Rasio PKB Bermasalah
3)           Sumber Data, Laporan Lain, dan Nilai yang Digunakan
d.           Larangan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Uang Muka
e.           Pelaporan
f.            Evaluasi Kebijakan Loan To Value untuk KP, Financing To Value untuk PP, dan Uang Muka untuk KKB atau PKB
g.           Tata Cara Pengenaan Sanksi
h.           Ketentuan Penutup
i.            Lampiran PADG
1)           Contoh penetapan penilai agunan
2)           Contoh penghitungan dan penetapan Rasio LTV untuk KP dan Rasio FTV untuk PP
3)           Rincian sumber data untuk penghitungan rasio Kredit bermasalah, Rasio Pembiayaan Bermasalah, dan Rasio KP Bermasalah
4)           Contoh Penghitungan dan Penetapan Rasio LTV untuk Kredit Tambahan (Top Up) atau Rasio FTV Untuk Pembiayaan Baru dan Pengambilalihan (Take Over) KP atau PP
5)           Contoh Penghitungan dan Penetapan Rasio LTV dan Rasio FTV untuk Pemilikan Properti yang Belum Tersedia Secara Utuh
6)           Contoh Penghitungan dan Penetapan Uang Muka untuk KKB dan PKB
7)           Rincian Sumber Data untuk Penghitungan Rasio Kredit Bermasalah, Rasio Pembiayaan Bermasalah, Rasio KKB Bermasalah, dan Rasio PKB Bermasalah
8)           Contoh Larangan Pemberian Kredit atau Pembiayaan Untuk Pemenuhan Uang Muka
9)           Format Laporan
10)            Daftar Alamat Surat Elektronik (Email)
11)            Contoh Penghitungan Sanksi Kewajiban Membayar
3.           Memperhatikan muatan pengaturan teknis dalam PADG LTV/FTV dan Uang Muka sebagaimana diinformasikan dalam angka 1 (satu), selain pengaturan yang sifatnya merupakan penyesuaian dengan muatan pengaturan PBI, terdapat sejumlah pengaturan baru dalam PADG LTV/FTV dan Uang Muka terkait pengaturan secara lebih teknis, antara lain sebagai berikut:
a.           formula NPL dan NPF yang digunakan sebagai persyaratan LTV/FTV dan Uang Muka;
b.           rincian sumber data;
c.            tata cara pelaporan untuk kredit/pembiayaan properti berwawasan lingkungan maupun kredit/pembiayaan kendaraan bermotor berwawasan lingkungan dengan mengacu pada pengaturan laporan pembiayaan properti;
d.           penyesuaian pada lampiran antara lain mengenai contoh, format laporan, dan referensi.
4.           Dengan berlakunya PADG LTV/FTV dan Uang Muka, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/22/PADG/2018 tanggal 18 September 2018 tentang Rasio Loan to Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing to Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 
---000---
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel