Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/1/PADG/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
14 Agustus 2020
RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 
Peraturan
:
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/1/PADG/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/6/PADG/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
Berlaku
:
Mulai tanggal 17 Januari 2019
 
 
 
Ringkasan:
 
 
1.       Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional, Bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan permohonan PLJP kepada Bank Indonesia dengan persyaratan salah satunya adalah memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP yang dapat berupa surat berharga, aset kredit, dan/atau aset pembiayaan.
2.       Dalam rangka memperkuat kerangka Operasi Moneter, Bank Indonesia telah menerbitkan Sukuk Bank Indonesia (SukBI) sebagai salah satu instrumen operasi moneter. SukBI memenuhi kriteria sebagai salah satu jenis surat berharga berkualitas tinggi yang dapat digunakan sebagai agunan untuk pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP).
3.       Oleh karena itu, SukBI sebagai salah satu jenis surat berharga berkualitas tinggi perlu ditambahkan dalam cakupan surat berharga yang dapat digunakan sebagai agunan untuk pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP).
4.       Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Bank Indonesia perlu menyesuaikan cakupan agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan dalam pemberian PLJP berupa surat berharga yaitu dengan menambahkan SukBI sebagai agunan PLJP. Penyesuaian ini dituangkan dalam bentuk Perubahan PADG PLJP.
 
Substansi Pengaturan:
1.     Substansi pengaturan dalam Perubahan PADG PLJP meliputi:
a.       penambahan definisi tentang SukBI;
b.       penambahan SukBI sebagai salah satu jenis agunan surat berharga yang dapat diterima sebagai agunan PLJP;
c.       penambahan SukBI dalam prioritas penggunaan agunan PLJP;
d.       penambahan SukBI dalam persyaratan, mekanisme dan pengikatan agunan PLJP; dan
e.       penambahan SukBI dalam nilai agunan PLJP.
2.     Selain perubahan pengaturan sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdapat penyesuaian lainnya, yaitu:
a.       penyelarasan dengan ketentuan BI lainnya yaitu:
1)      menyesuaikan definisi Giro Wajib Minimum (GWM) yaitu istilah “GWM primer dalam rupiah” disesuaikan menjadi “GWM dalam rupiah”; dan
2)      menyesuaikan definisi SBIS yaitu acuan “ketentuan operasi moneter syariah” disesuaikan menjadi “ketentuan operasi moneter”; dan
b.       penyesuaian terhadap lampiran PADG PLJP:
1)      lampiran II PADG PLJP mengenai ilustrasi perhitungan nilai agunan PLJP;
2)      lampiran VII mengenai proyeksi arus kas; dan
3)      lampiran VIII mengenai daftar agunan surat berharga.
3.     PADG ini berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 17 Januari 2019.
 
 
 
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel