Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
11 Agustus 2020
RINGKASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANK INDONESIA
 
Peraturan
:
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital
Tanggal mulai berlaku
:
27 September 2016
Ringkasan:
1.         Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (SEBI LKD) merupakan penyempurnaan ketentuan penyelenggaraan LKD yang sebelumnya diatur dalam SEBI Nomor 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layangan Keuangan Digital Individu.
2.         Penerbitan SEBI ini bertujuan untuk memberikan aturan lebih lanjut atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) khususnya mengenai penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dalam rangka perluasan ekosistem LKD dan penyaluran bantuan sosial (program pemerintah) secara non tunai untuk mendukung keuangan inklusif sebagai upaya mendorong peningkatan transaksi non tunai.
3.         Ruang lingkup pengaturan SEBI LKD ini mencakup penyelenggaraan LKD melalui:
a.          Agen LKD Individu; dan
b.          Agen LKD Badan Hukum.
4.         Secara garis besar, pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam SEBI LKD ini mencakup:
a.          kriteria dan persyaratan pengajuan permohonan sebagai penyelenggara LKD;
b.          pemrosesan permohonan persetujuan sebagai penyelenggara LKD oleh Bank Indonesia;
c.          realisasi penyelenggaraan kegiatan LKD;
d.          penyelenggaraan LKD, yang mencakup produk dan layanan, penggunaan nomor telepon genggam sebagai nomor uang elektronik, registrasi LKD, tata cara registrasi LKD oleh calon pemegang, tata cara registrasi secara massal (bulk registration), kerahasiaan data, batas nilai uang elektronik dalam rangka LKD, biaya layanan, penerapan manajemen risiko, penggunaan sistem teknologi informasi, transparansi, edukasi, penanganan pengaduan, dan pelaksanaan uji coba;
e.          kerja sama penyelenggara LKD dengan Agen LKD, yang mencakup persyaratan pihak yang dapat menjadi Agen LKD, layanan Agen LKD, penunjukan Agen LKD, operasionalisasi Agen LKD, penghentian kerja sama, dan pemindahan lokasi;
f.           pengawasan oleh penyelenggara LKD terhadap Agen LKD;
g.          pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan LKD;
h.          laporan penyelenggaraan LKD; dan
i.           tata cara pengenaan sanksi administratif.
5.         Beberapa materi perubahan/penyempurnaan terhadap ketentuan penyelenggaraan LKD yang tercakup dalam pokok-pokok pengaturan sebagaimana dimaksud dalam angka 3, antara lain:
a.          Penyesuaian kriteria Bank yang dapat menjadi penyelenggara LKD melalui Agen LKD Individu yaitu:
1)         Bank Umum dengan kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4; dan
2)         Bank Pembangunan Daerah kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai, serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial.
b.          Penambahan pengaturan mengenai:
1)         tata cara registrasi Uang Elektronik dalam rangka LKD, khususnya:
a)         registrasi sendiri oleh pemegang (self registration); dan
b)         registrasi massal (bulk registration)
2)         penerapan prosedur Customer Due Diligence (CDD) yang lebih sederhana yang mencakup informasi mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor dokumen identitas, dan nama ibu kandung.
c.          Pengaturan mengenai batas nilai Uang Elektronik dalam rangka LKD yang diperoleh melalui self registration, sebagai berikut:
1)         batas nilai Uang Elektronik paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sepanjang belum dilakukan prosedur pertemuan langsung (face to face); dan
2)         batas nilai transaksi penarikan tunai yang dapat dilakukan pertama kali pada Agen LKD paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
d.          Penyesuaian pengaturan mengenai pelaksanaan uji coba penyelenggaraan LKD.
e.          Penambahan ketentuan mengenai pemberian kemudahan oleh Bank Indonesia kepada Penerbit yang telah memperoleh izin atas proses persetujuan penyelenggaraan LKD dalam rangka penggunaan dan perluasan penggunaan Uang Elektronik untuk program yang terkait kebijakan nasional.
f.           Pencantuman ketentuan mengenai pengawasan Agen LKD dan format laporan penyelenggaraan LKD dalam SEBI LKD ini yang semula telah diatur di SEBI yang mengatur mengenai Uang Elektronik. Format laporan tidak mengalami perubahan dari format laporan sebelumnya.
g.          Penyesuaian alamat korespondensi Bank Indonesia terkait rencana penyelenggaraan LKD, laporan, informasi lainnya, dan/atau surat menyurat.
6.         SEBI LKD ini mencabut SEBI Nomor 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layangan Keuangan Digital Individu.
 
 
 
----oo00oo----
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel