Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP - Uang Elektronik (Electronic Money) - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
10 Desember 2019
Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Peraturan : Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik (Electronic Money)
Berlaku : 13 April 2009
Ringkasan :
  1. Surat Edaran ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
  2. Materi pengaturan yang dimuat dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini antara lain mencakup:
    1. persyaratan dan tata cara memperoleh izin sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
    2. pemrosesan perizinan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
    3. pemberitahuan tanggal efektif dimulainya kegiatan sebagai Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring dan/atau Penyelenggara Penyelesaian Akhir;
    4. penyelenggaraan Uang Elektronik, meliputi: jenis Uang Elektronik, batas nilai Uang Elektronik, mekanisme pencairan uang hasil transaksi pedagang, agen penerbit, penerbitan Uang Elektronik jenis yang berbeda dan penambahan fasilitas baru, fasilitas transfer dana, penerapan manajemen risiko dan peningkatan keamanan teknologi, penempatan dana float, transparansi produk, dan kerjasama Acquirer dengan pedagang atau pihak lain.
    5. masa berlaku Uang Elektronik;
    6. pengawasan dan laporan penyelenggaraan kegiatan Uang Elektronik;
    7. pengembangan dan penyediaan sistem Uang Elektronik yang dapat saling dikoneksikan (interoperability) dengan sistem uang elektronik lainnya;
    8. persyaratan dan tata cara memperoleh izin dan menyampaikan laporan dalam rangka peralihan perizinan melalui penggabungan, peleburan, pemisahan atau pengambilalihan;
    9. perubahan direksi dan/atau dewan komisaris;
    10. pengaturan Self Regulation Organization (SRO);
    11. ketentuan peralihan bagi Bank atau Lembaga Selain Bank yang telah melakukan kegiatan Uang Elektronik sebelum diberlakukannya Surat Edaran ini.
  3. Khusus untuk Lembaga Selain Bank, Penerbit yang wajib memperoleh izin dari Bank Indonesia adalah Penerbit yang telah atau merencanakan mengelola Dana Float sebesar Rp1 miliar atau lebih.
  4. Batas Nilai Uang Elektronik adalah sebagai berikut :
    1. Nilai Uang Elektronik untuk jenis unregistered paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
    2. Batas Nilai Uang Elektronik untuk jenis registered paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Batas nilai transaksi untuk kedua jenis Uang Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a atau huruf b dalam 1 (satu) bulan untuk setiap Uang Elektronik secara keseluruhan paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit.
  5. Dalam hal Penerbit berupa Lembaga Selain Bank, maka Dana Float yang dikelola wajib ditempatkan pada Bank Umum dalam bentuk rekening simpanan berupa tabungan, giro, dan/atau deposito. Besarnya komposisi Dana Float dalam bentuk tabungan, giro, dan/atau deposito tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Penerbit. Sedangkan untuk Penerbit berupa Bank, maka Dana Float harus ditempatkan pada investasi yang aman dan likuid.
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel