Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) - Bank Sentral Republik Indonesia
Sign In
23 Oktober 2020
RINGKASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANK INDONESIA
 
Peraturan
:
Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tanggal  29 Agustus 2016 perihal Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
Tanggal berlaku
:
29 Agustus 2016
Ringkasan
:
 
1.         Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini merupakan perubahan kedua atas PBI  No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
2.         Perubahan dilakukan terhadap materi ketentuan terkait penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dengan maksud untuk memperluas pihak yang dapat menyelenggarakan LKD dalam rangka mendorong peningkatan transaksi non tunai melalui penggunaan Uang Elektronik. Secara garis besar, pokok-pokok materi perubahan yang dimuat dalam PBI ini mencakup:
a.     Perubahan terhadap Pasal 24D mengenai kriteria dan persyaratan pihak yang dapat menyelenggarakan LKD melalui Agen LKD individu; dan
b.     Penambahan 1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 24H mengenai penerapan Customer Due Diligence (CDD) yang lebih sederhana oleh penyelenggara LKD.
3.         Pihak yang dapat menjadi Penyelenggara LKD melalui Agen LKD Individu adalah Bank dengan kriteria BUKU 3 dan 4 atau Bank Pembangunan Daerah dengan kategori BUKU 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi memadai dan memiliki profil mandat penyaluran prgram bantuan sosial. Perubahan ini memperluas kriteria pihak yang dapat menyelenggarakan LKD, yang sebelumnya hanya terbatas pada Penerbit berupa Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 4.
4.         Untuk mendukung perluasan Layanan Keuangan Digital, dalam ketentuan ini diatur bahwa penyederhanaan prosedur Customer Due Diligence (CDD) dilakukan melalui pencatatan data identitas yang paling kurang mencakup informasi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor dokumen identitas, dan nama ibu kandung. Informasi kewarganegaraan dan jenis kelamin yang diminta dalam prosedur CDD normal tidak wajib dicatat oleh Penyelenggara LKD.
5.         Penyampaian rencana penyelenggaraan LKD yang diajukan sebelum berlakunya PBI ini tetap tunduk pada PBI No.11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) sebagaimana telah diubah dengan PBI No.16/8/PBI/2014 sampai dengan persetujuan penyelenggaraan LKD diberikan oleh Bank Indonesia.
6.         Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, penyampaian rencana penyelenggaraan LKD melalui Agen LKD individu, dan persetujuan Bank Indonesia diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
 
-------ooOoo------
 
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel