Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/15/DPM tanggal 10 Mei 2012 perihal Perizinan, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
30 Januari 2020
Peraturan : Surat Edaran Nomor 14/15/DPM tanggal 10 Mei 2012 perihal Perizinan, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank
Berlaku : Sejak tanggal 10 Mei 2012

Ringkasan:

  1. Surat Edaran Bank Indonesia No.14/15/DPM tanggal 10 Mei 2012 perihal Tata Cara Perizinan, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia No. 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing yang diterbitkan tanggal 22 Desember 2010 dan merupakan perubahan dan/atau penyempurnaan atas Surat Edaran No.9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007 perihal Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.
  2. Pokok-pokok perubahan dalam Surat Edaran (SE) ini meliputi:
    1. Penambahan dokumen persyaratan dan penyesuaian tata cara untuk pengajuan permohonan izin usaha, pembukaan kantor cabang, pemindahan alamat kantor, perubahan pemegang saham, anggota dewan komisaris dan anggota direksi, perubahan nama Perseroan Terbatas, perubahan modal dasar dan/atau modal disetor dan penghentian kegiatan usaha PVA Bukan Bank.
    2. Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin usaha bagi PVA Bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha pengiriman uang dan PVA Bukan Bank yang sekaligus melakukan kegiatan usaha pengiriman uang.
    3. Penambahan pengaturan persyaratan dan tata cara pembukaan gerai.
    4. Penyesuaian pengaturan penerapan prinsip mengenal nasabah dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme pada Pedagang Valuta Asing Bukan Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai Pedoman Standar Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Pedagang Valuta Asing.
    5. Penyesuaian aspek pemeriksaan umum dalam rangka pengawasan dengan mengakomodir Pasal 18 dan Pasal 31 UU No.8 tahun 2010 dimana Bank Indonesia sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dari PVA.
    6. Perubahan tata cara penyampaian laporan PVA dari penyampaian laporan dalam bentuk hardcopy, atau dalam bentuk hardcopy yang disertai dengan media lain seperti disket atau CD dengan format laporan yang ditentukan oleh Bank Indonesia menjadi penyampaian laporan dalam bentuk data elektronik yang disampaikan secara online.
    7. Perumusan kembali periode penyampaian laporan PVA dengan tetap menyesuaikan pada PBI No.12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing.
    8. Penambahan pengaturan mengenai mekanisme penyampaian laporan dalam hal terjadi gangguan.
  3. Proses perizinan dan perubahan perizinan yang diterima oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Surat Edaran yang disempurnakan ini, diberlakukan dan diproses sesuai dengan SE Bank Indonesia No.9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007 perihal Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank.
  4. Tata cara penyampaian laporan secara online dilakukan secara bertahap yang semula disampaikan secara “manual” dalam bentuk hardcopy yang disertai dengan media lain seperti disket atau CD dengan format laporan yang ditentukan oleh Bank Indonesia, untuk selanjutnya disampaikan secara online dalam bentuk data elektronik melalui website Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU).
  5. Dengan diberlakukannya SE ini, maka beberapa ketentuan dibawah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:
    1. SE Bank Indonesia No.9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007 perihal Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank; dan
    2. Surat Edaran No.11/7/DPM tanggal 13 Maret 2009 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/23/DPM tanggal 8 Oktober 2007 perihal Tata Cara Perizinan, Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pengawasan, Pelaporan, dan Pengenaan Sanksi Bagi Pedagang Valuta Asing Bukan Bank
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel