Surat Edaran Bank Indonesia No.11/8/DPM - Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS) - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
30 September 2020
Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Peraturan : Surat Edaran No.11/8/DPM Tanggal 27 Maret 2009 tentang Tata Cara Transaksi Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah dalam Rupiah (FASBIS)
Berlaku : 1 April 2009
Ringkasan :

I. Perysaratan Umum
  1. FASBIS menggunakan akad wadiah (titipan).
  2. FASBIS berjangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.
  3. BI dapat memberikan imbalan atas dana pada FASBIS dengan perhitungan sbb :
     
  4. FASBIS tidak dapat diperdagangkan/diagunkan/dicairkan sebelum jatuh waktu.
  5. BI dapat membuka/ mengubah/ menutup window time FASBIS dan mengumumkannya melalui BI-SSSS, Sistem LHBU dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
  6. FASBIS hanya dapat diikuti oleh peserta langsung (Bank dan/atau Pialang).
  7. Bank (sebagai peserta langsung/peserta tidak langsung) dapat mengajukan FASBIS apabila bank tidak dalam masa pengenaan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS.
  8. Pengajuan FASBIS oleh Bank (sebagai peserta langsung/peserta tidak langsung) hanya untuk kepentingan diri sendiri.
  9. Pialang dilarang mengajukan transaksi FASBIS untuk kepentingan diri sendiri.
  10. Setelmen Dana FASBIS dilakukan pada hari pelaksanaan transaksi (same day settlement).
II. PENGAJUAN PENAWARAN TRANSAKSI FASBIS
  1. BI cq. DPM-BOpM mengumumkan penyediaan FASBIS paling lambat sebelum window time FASBIS dibuka (T+0).
  2. Pengajuan penawaran kuantitas FASBIS kepada BI cq. DPM-BOpM melalui BI-SSSS.
  3. Window time FASBIS dari pukul 16.00 WIB s.d. 17.00 WIB setiap hari kerja.
  4. Minimum Pengajuan FASBIS sebesar Rp1.000.000.000,00/peserta dan selebihnya dengan kelipatan Rp100.000.000,00.
  5. BI mengumumkan pengajuan penawaran FASBIS yang diterima kepada peserta langsung melalui sarana BI-SSSS dan/atau sarana lainnya.
III. SETELMEN TRANSAKSI DAN PELUNASAN FASBIS
  1. Setelmen Dana FASBIS dilakukan segera setelah waktu pelaksanaan transaksi FASBIS berakhir dengan mendebet Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebesar nilai nominal penawaran kuantitas FASBIS yang diterima.
  2. Dalam hal Bank tidak memiliki saldo Rekening Giro yang mencukupi untuk menutup seluruh kewajiban Setelmen Dana yang harus diselesaikan sampai dengan waktu cut-off warning Sistem BI-RTGS maka transaksi FASBIS Bank yang bersangkutan dinyatakan batal.
  3. Pelunasan transaksi FASBIS dilakukan pada saat transaksi FASBIS jatuh waktu sebesar nilai nominal ditambah imbalan (jika ada) dengan mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan.
IV. TATA CARA PENGENAAN SANKSI
  1. Dalam hal transaksi FASBIS dinyatakan batal, Bank dikenakan sanksi berupa:
    1. teguran tertulis, dan
    2. kewajiban membayar sebesar 10/00 (satu per seribu) dari nilai nominal transaksi FASBIS yang dinyatakan batal atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
  2. Dalam hal transaksi FASBIS dinyatakan batal untuk ketiga kalinya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, Bank dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut.
  3. Surat teguran tertulis dan Pemberitahuan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS disampaikan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi.
  4. Pengenaan sanksi kewajiban membayar dilakukan dengan mendebet Rekening Giro Bank yang bersangkutan pada 1 (satu) hari kerja setelah terjadinya pembatalan transaksi FASBIS.
V. PENUTUP
Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 1 April 2009
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel