Peraturan Bank indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
01 Oktober 2020
 
Ringkasan Peraturan Bank Indonesia
Peraturan
:
Peraturan Bank indonesia Nomor 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah
Berlaku
:
30 Juni 2016
Ringkasan:
1.   Latar Belakang
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk meminta keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa (LLD) yang dilakukan oleh penduduk. Keterangan dan data yang diperoleh melalui sistem pemantauan tersebut diperlukan untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan baik di bidang moneter, makroprudensial, maupun sistem pembayaran. Di samping itu, keterangan dan data tersebut juga diperlukan untuk penyusunan statistik, yang meliputi statistik neraca pembayaran Indonesia, posisi investasi internasional Indonesia, dan statistik lainnya, serta untuk mendukung pelaksanaan ketentuan mengenai penerimaan devisa hasil ekspor (DHE).
Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/10/PBI/2016 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Nasabah merupakan penyempurnaan dari PBI sebelumnya. Penyempurnaan ini dilakukan dalam rangka mendorong transparansi dan meningkatkan ketersediaan informasi kegiatan LLD dimana perlu diatur kembali mengenai penyampaian keterangan dan data, termasuk ketentuan dimana transaksi penggunaan devisa perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung oleh nasabah.
2.   Pokok-pokok Pengaturan
a.     Pelaporan Kegiatan LLD Bank
1)   Ruang Lingkup Pelaporan
Bank wajib menyampaikan laporan LLD yang secara umum meliputi:
a)      Transaksi bank dan/atau nasabah yang mempengaruhi Aset Finansial Luar Negeri (AFLN) bank dan/atau Kewajiban Finansial Luar Negeri (KFLN) bank.
b)      Posisi dan mutasi AFLN bank dan/atau KFLN bank.
c)      Rincian transaksi ekspor dan dokumen pendukung terkait transaksi ekspor dalam hal terdapat transaksi terkait ekspor nasabah.
2)   Batas Waktu Penyampaian Laporan
a)      Bank wajib menyampaikan laporan LLD setiap bulan secara online paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya (Masa Penyampaian Laporan / MPL) dengan masa koreksi paling lambat tanggal 20 pada bulan laporan yang bersangkutan (Masa Penyampaian Koreksi Laporan / MPKL). Bank dinyatakan telah menyampaikan laporan LLD apabila laporan LLD telah diterima oleh Bank Indonesia serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
b)     Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan LLD apabila laporan LLD disampaikan melampaui MPL sampai dengan akhir bulan.
c)     Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan LLD apabila laporan LLD tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan.
3)   Sanksi Administratif
a)     Bank yang terlambat menyampaikan laporan LLD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan.
b) Bank yang tidak menyampaikan laporan LLD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 
c)     Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan LLD dengan benar dikenakan sanksi administratif berupa denda mulai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap rincian baris (field) yang tidak benar dengan denda paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 
b.     Kewajiban Penyampaian Dokumen Pendukung
1)   Penyampaian Keterangan, Data, dan Dokumen Pendukung oleh Nasabah
a)      Keharusan bagi nasabah menyampaikan dokumen pendukung untuk transaksi LLD berupa transfer dana keluar (outgoing transfer) dalam valuta asing dengan nilai > USD100.000,00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya, kecuali untuk:
                                 i.       transaksi yang dilakukan oleh bank untuk kepentingan bank itu sendiri; dan
                                ii.       transaksi yang bertujuan untuk pemindahan simpanan oleh nasabah yang sama di dalam negeri.
b)      Bank hanya dapat melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi LLD sebagaimana dimaksud dalam poin a) sepanjang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
c)      Nasabah wajib menyampaikan keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung kepada bank dengan benar.
d)      Bank harus meneruskan informasi kepada Bank Indonesia mengenai penyampaian dokumen pendukung untuk transaksi LLD berupa transfer dana keluar (outgoing transfer) sebagaimana dimaksud pada poin a) yang mengakibatkan berkurangnya giro bank di luar negeri.
2)   Sanksi Administratif
a)       Bank yang melakukan pengaksepan perintah transfer dana untuk transaksi LLD tanpa dilengkapi dokumen pendukung dari nasabah sebagaimana dimaksud dalam poin 1).b) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap perintah transfer dana.
b)       Nasabah yang dinyatakan tidak menyampaikan keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung dengan benar kepada bank dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi dengan nominal paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap perintah transfer dana. Selain dikenakan sanksi administratif berupa denda, nasabah yang dinyatakan tidak menyampaikan dokumen pendukung dengan benar kepada bank dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemberitahuan kepada instansi terkait.
c.     Penelitian Kebenaran Laporan
1)   Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat melakukan penelitian kebenaran kepada bank dan/atau nasabah. Bank dan/atau nasabah harus memberikan penjelasan, bukti, catatan, dokumen pendukung, dan/atau dokumen lainnya yang terkait dalam rangka penelitian kebenaran dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Bank Indonesia.
2)   Dalam hal bank tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam poin 1), bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan LLD dengan benar.
3)   Dalam hal nasabah tidak memberikan penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam poin 1), keterangan, data, dan/atau dokumen pendukung yang disampaikan nasabah kepada bank dinyatakan tidak benar.
d.     Pembebasan Sanksi Administratif Berupa Denda
Bank atau nasabah yang telah dikenakan sanksi administratif berupa denda, dapat diberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda, dengan ketentuan:
1)   bank atau nasabah mengajukan permohonan pembebasan sanksi administratif berupa denda dalam waktu yang ditentukan; dan
2)   berdasarkan penelitian Bank Indonesia, bank atau nasabah tidak melakukan pelanggaran.
e.     Ketentuan Penutup
1)   Keharusan penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada poin b berlaku setelah diterbitkannya ketentuan pelaksanaan dari PBI ini.
2)   Ketentuan mengenai sanksi sehubungan dengan kewajiban penyampaian dokumen pendukung mulai berlaku untuk untuk data periode laporan bulan Maret 2017 yang disampaikan bulan April 2017. 
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2016.
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel