Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/18/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
27 Oktober 2020

RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR

 

Peraturan

:

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/18/PADG/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah

Berlaku

:

Mulai tanggal 29 Juli 2020

 

 

 

Ringkasan:

 

 

 

Latar Belakang Pengaturan:

Bank Indonesia telah menerbitkan PBI No.22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pelaksanaan PBI dimaksud perlu diatur mekanisme penerbitan  instrumen dan penyelesaian transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG).

 

Substansi Pengaturan:

Pengaturan dalam PADG ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

 

1.        Kegiatan di PUAS meliputi penerbitan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SIKA), dan Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank (SiPA) serta transaksi repo syariah.

 

2.        BUS dan UUS dapat melakukan penempatan dana dan/atau penerimaan dana pada SIMA, SiKA, dan SiPA serta melakukan transaksi repo syariah. BUK dapat melakukan penempatan dana pada SIMA, SiKA, dan SiPA serta dapat melakukan transaksi repo syariah.

 

3.        SiPA dapat diterbitkan dengan salah satu tipe sebagai berikut:

a.      SiPA tipe 1 yaitu:

1)      SiPA diterbitkan dengan menggunakan underlying SBSN yang dimiliki peserta PUAS penerima kuasa (wakil); dan

2)      peserta PUAS penerima kuasa (wakil) menyerahkan SBSN dan/atau SukBI sebagai agunan kepada peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil);

b.      SiPA tipe 2 yaitu:

1)      SiPA diterbitkan dengan menggunakan underlying kegiatan usaha peserta PUAS penerima kuasa (wakil); dan

2)      peserta PUAS penerima kuasa (wakil) menyerahkan SBSN dan/atau SukBI sebagai agunan kepada peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil); atau

c.      SiPA tipe 3 yaitu SiPA diterbitkan dengan menggunakan underlying kegiatan usaha peserta PUAS.

 

4.        Mekanisme penerbitan dan penyelesaian transaksi SiPA Tipe 1 sebagai berikut:

a.      Peserta PUAS yang membutuhkan dana bertindak sebagai peserta PUAS penerima kuasa (wakil).

b.      Peserta PUAS yang memiliki dana bertindak sebagai peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil).

c.      Peserta PUAS penerima kuasa (wakil) menerbitkan SiPA kepada peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil).

d.      SiPA sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat informasi paling sedikit mengenai:

1)      nilai nominal pengelolaan dana;

2)      jangka waktu;

3)      tingkat ekspektasi hasil pengelolaan (istitsmar) dana;

4)      waktu pembayaran hasil pengelolaan (istitsmar) dana;

5)      jenis SBSN yang menjadi dasar penerbitan (underlying) SiPA;

6)      jenis dan nominal SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan; dan

7)      perlakuan agunan SBSN dan/atau SukBI dalam hal pada saat jatuh waktu peserta PUAS penerima kuasa (wakil) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil pengelolaan (istitsmar) dana.

e.      Peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil) membeli SiPA yang diterbitkan oleh peserta PUAS penerima kuasa (wakil).

f.        Pada saat SiPA diterbitkan:

1)      peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil) melakukan transfer dana kepada peserta PUAS penerima kuasa (wakil) sebesar nilai nominal SiPA; dan

2)      peserta PUAS penerima kuasa (wakil) melakukan pengagunan (pledge) SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan melalui BI-SSSS.

3)      Dalam hal waktu pembayaran hasil pengelolaan (istitsmar) dana sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4) dibayarkan secara periodik, peserta PUAS penerima kuasa (wakil) membayar hasil pengelolaan (istitsmar) dana.

g.      Pada saat SiPA jatuh waktu:

1)      peserta PUAS penerima kuasa (wakil) melakukan transfer dana kepada peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil) sebesar nilai nominal SiPA dan hasil pengelolaan (istitsmar) dana  sesuai dengan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4); dan

2)      dalam hal peserta PUAS penerima kuasa (wakil) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil pengelolaan (istitsmar) dana  kepada peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil), perlakuan terhadap SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan SiPA dilakukan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 7).

 

5.        Mekanisme penerbitan dan penyelesaian transaksi SiPA Tipe 2 sebagai berikut:

a.      Peserta PUAS yang membutuhkan dana bertindak sebagai peserta PUAS penerima kuasa (wakil).

b.      Peserta PUAS yang memiliki dana bertindak sebagai peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil).

c.      Peserta PUAS penerima kuasa (wakil) sebagaimana dimaksud pada huruf a menerbitkan SiPA kepada peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil) sebagaimana dimaksud pada huruf b.

d.      SiPA sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat informasi paling sedikit mengenai:

1)      nilai nominal pengelolaan dana;

2)      jangka waktu;

3)      tingkat ekspektasi hasil pengelolaan (istitsmar) dana;

4)      waktu pembayaran hasil pengelolaan (istitsmar) dana;

5)      kegiatan usaha yang menjadi dasar penerbitan (underlying) SiPA;

6)      jenis dan nominal SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan; dan

7)      perlakuan agunan SBSN dan/atau SukBI dalam hal pada saat jatuh waktu peserta PUAS penerima kuasa (wakil) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil pengelolaan (istitsmar) dana.

e.      Peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil) membeli SiPA yang diterbitkan oleh peserta PUAS penerima kuasa (wakil).

f.        Pada saat SiPA diterbitkan:

1)      peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil) melakukan transfer dana kepada peserta PUAS penerima kuasa (wakil) sebesar nilai nominal SiPA; dan

2)      peserta PUAS penerima kuasa (wakil) melakukan pengagunan (pledge) SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan melalui BI-SSSS.

3)      Dalam hal waktu pembayaran hasil pengelolaan (istitsmar) dana sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 4) dibayarkan secara periodik, peserta PUAS penerima kuasa (wakil) membayar hasil pengelolaan (istitsmar) dana.

4)      Pada saat SiPA jatuh waktu:

a)      peserta PUAS penerima kuasa (wakil) melakukan transfer dana kepada peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil) sebesar nilai nominal SiPA dan hasil pengelolaan (istitsmar) dana  sesuai dengan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 4); dan

b)     dalam hal peserta PUAS penerima kuasa (wakil) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil pengelolaan (istitsmar) dana  kepada peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil), perlakuan terhadap SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan SiPA dilakukan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d angka 7).

 

6.        Mekanisme penerbitan dan penyelesaian transaksi SiPA Tipe 3 sebagai berikut:

a.      Peserta PUAS yang membutuhkan dana bertindak sebagai peserta PUAS penerima kuasa (wakil).

b.      Peserta PUAS yang memiliki dana bertindak sebagai peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil).

c.      Peserta PUAS penerima kuasa (wakil) sebagaimana dimaksud pada huruf a  menerbitkan SiPA kepada peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil) sebagaimana dimaksud pada huruf b.

d.      SiPA sebagaimana dimaksud pada huruf c memuat informasi paling sedikit mengenai:

1)      nilai nominal pengelolaan dana;

2)      jangka waktu;

3)      tingkat ekspektasi hasil pengelolaan (istitsmar) dana;

4)      waktu pembayaran hasil pengelolaan (istitsmar) dana; dan

5)      kegiatan usaha yang menjadi dasar penerbitan (underlying) SiPA;

e.      Peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil) membeli SiPA yang diterbitkan oleh peserta PUAS penerima kuasa (wakil).

f.        Pada saat SiPA diterbitkan, peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil) melakukan transfer dana kepada peserta PUAS penerima kuasa (wakil) sebesar nilai nominal SiPA.

g.      Dalam hal waktu pembayaran hasil pengelolaan (istitsmar) dana sebagaimana dimaksud huruf d angka 4) dibayarkan secara periodik, peserta PUAS penerima kuasa (wakil) membayar hasil pengelolaan (istitsmar) dana.

h.      Pada saat SiPA jatuh waktu, peserta PUAS penerima kuasa (wakil) melakukan transfer dana kepada peserta PUAS pemberi kuasa (muwakkil) sebesar nilai nominal SiPA dan hasil pengelolaan (istitsmar) dana sesuai dengan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pada huruf d angka 4).

 

7.        PADG PUAS ini mencabut:

a.      SEBI No.17/10/DKMP tanggal 29 Mei 2015 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;

b.      SEBI No.17/27/DKMP tanggal 20 Oktober 2015 perihal Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank; dan

c.      SEBI No.17/28/DKMP tanggal 20 Oktober 2015 perihal Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank.

 

Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel