Start;Home;Fungsi Utama;Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah;Sistem Pembayaran Ritel;default.aspx;Bukan Sifibi;faq.aspx;FAQ

Frequently Asked Question (FAQ)

Penerbitan PBI TekFin didasari oleh pertimbangan sebagai berikut:

  1. perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi;
  2. perkembangan teknologi finansial di satu sisi terbukti membawa manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun di sisi lain memiliki potensi risiko yang apabila tidak dimitigasi secara baik dapat mengganggu sistem keuangan;
  3. ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif;
  4. penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian dengan tetap memperhatikan perluasan akses, kepentingan nasional, serta standar dan praktik internasional yang berlaku; dan
  5. respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan Bank Indonesia lainnya seperti penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang pembayaran nasional (National Payment Gateway) serta perlu dikoordinasikan dengan otoritas terkait.​​

Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Penyelenggara Teknologi Finansial adalah setiap pihak yang menyelenggarakan kegiatan Teknologi Finansial.​​


Penyelenggaraan Teknologi Finansial terdiri dari 5 (lima) kategori, yaitu::

  1. ​​​​sistem pembayaran;
  2. pendukung pasar;
  3. manajemen investasi dan manajemen risiko;
  4. pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan
  5. jasa finansial lainnya.​



​Teknologi Finansial sebagaimana diatur dalam PBI TekFin memiliki kriteria:

  1. bersifat inovatif;
  2. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
  3. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
  4. dapat digunakan secara luas; dan
  5. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.


​Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Teknologi Finansial meliputi:

  1. pendaftaran;
  2. Regulatory Sandbox;
  3. perizinan dan persetujuan; dan
  4. pemantauan dan pengawasan.


​Sesuai dengan PBI TekFin, Penyelenggara Teknologi Finansial yang wajib melakukan pendaftaran ke Bank Indonesia adalah:

  1. Penyelenggara Teknologi Finansial yang akan atau telah melakukan kegiatan yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial; dan/atau
  2. berada di bawah kewenangan otoritas lain dan menyelenggarakan Teknologi Finansial di bidang sistem pembayaran.


​Namun Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran tetap harus menyampaikan informasi kepada Bank Indonesia mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru yang memenuhi kriteria Teknologi Finansial.​

​Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan tertulis kepada Bank Indonesia oleh Penyelenggara Teknologi Finansial dengan disertai dokumen. Adapun tata cara pendaftaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.​

​Penyelenggara Teknologi Finansial dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan mengunakan virtual currency. Yang dimaksud dengan “virtual currency” adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward).


Larangan melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan virtual currency karena virtual currency bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.​​


​Bank Indonesia mengumumkan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar dalam Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial di Bank Indonesia, pada laman resmi Bank Indonesia secara berkala.​​

​Regulatory Sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.


Tujuannya guna memberi ruang bagi Penyelenggara Teknologi Finansial untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria Teknologi Finansial.​​


​Penyelenggara Teknologi Finansial yang dapat mengikuti Regulatory Sandbox adalah Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia, dan ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk mengikuti Regulatory Sandbox berdasarkan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis Penyelenggara Teknologi Finansial terkait.​

​Pendaftaran tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial dan tanggung jawab Penyelenggara Teknologi Finansial. Penyelenggara Teknologi Finansial yang termasuk kategori Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus memperoleh izin atau persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran, dan harus memenuhi aspek kelayakan dalam menyelenggarakan Teknologi Finansial.​​

  1. Pemantauan dilakukan Bank Indonesia terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Dalam rangka pemantauan, Penyelenggara Teknologi Finansial wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia.
  2. Pengawasan dilakukan Bank Indonesia terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan Bank Indonesia, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.​


  1. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang terdaftar setelah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia.
  2. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang bekerja sama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial yang tidak melakukan pendaftaran dan/atau perizinan di Bank Indonesia dan/atau otoritas lain terkait dengan penyelenggaraan Teknologi Finansial.​​​



​Penyelenggara Teknologi Finansial yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi berupa:

  1. Teguran tertulis;
  2. Denda;
  3. Penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha sementara;
  4. Penghapusan dari daftar Penyelenggara Teknologi yang terdaftar di Bank Indonesia;
  5. Tindakan tertentu terkait penyelenggaraan kegiatan sistem pembayaran;
  6. Rekomendasi kepada otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha yang diberikan oleh otoritas tersebut; dan/atau
  7. Pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran.​​​​

​​Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran wajib melakukan identifikasi adanya kerja sama dengan Penyelenggara Teknologi Finansial dan wajib memastikan kerja sama tersebut memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 PADG TekFin paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak PBI TekFin berlaku.​

​Tata cara pendaftaran bagi Penyelenggara Teknologi Finansial diatur sebagai berikut:

  1. Penyelenggara Teknologi finansial menyampaikan permohonan pendaftaran secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.​​​​
  2. Permohonan pendaftaran disertai dengan:

1) pengisian dan pengiriman formulir pendaftaran; dan

2) penyampaian dokumen pendukung.​

  c.      Pengisian formulir serta penyampaian permohonan dan dokumen pendukung dilakukan melalui sarana pendaftaran secara daring (online), melalui tautan di laman resmi Bank Indonesia yaitu http://www.bi.go.id/​




​​Tata cara penyampaian informasi bagi Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran diatur sebagai berikut:

  1. Penyelenggara Teknologi finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran menyampaikan informasi mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili Penyelenggara Teknologi Finansial.
  2. Penyampaian informasi disertai dengan pengisian dan pengiriman formulir penyampaian informasi dan penyampaian dokumen pendukung.
  3. Pengisian formulir serta penyampaian informasi dan dokumen pendukung dilakukan melalui sarana pendaftaran secara daring (online) melalui tautan di laman resmi Bank Indonesia.


​​Jenis dan materi dokumen serta format yang disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial diatur sebagai berikut:

  1. ​Bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang akan menyampaikan permohonan pendaftaran dapat mengacu pada:
  1. Lampiran I PADG TekFin, untuk format dokumen surat permohonan pendaftaran, formulir pendaftaran, dan checklist dokumen yang dipersyaratkan;
  2. Lampiran II PADG TekFin, untuk jenis dan materi dokumen pendaftaran Penyelenggara Teknologi Finansial; dan
  3. Lampiran III PADG TekFin, untuk format surat pernyataan keberanan dokumen.​

  b.       Bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang akan menyampaikan permohonan pendaftaran dapat mengacu pada:

  1. Lampiran IV PADG TekFin, untuk format dokumen penyampaian informasi, formulir penyampaian informasi, dan checklist dokumen yang dipersyaratkan; dan
  2. Lampiran V PADG TekFin, untuk jenis dan materi dokumen penyampaian informasi Penyelenggara Teknologi Finansial Penyelenggara Teknologi Finansial.​






  1. Setelah Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan surat permohonan pendaftaran dan dokumen, Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan dokumen.
  2. ​Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan dokumen, dalam hal:​​

       1.  dokumen ya​ng disampaikan tidak lengkap maka:

  • Bank Indonesia memberitahukan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui surel;
  • Penyelenggara Teknologi Finansial melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan; dan
  • jika Penyelenggara Teknologi Finansial tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu maka Penyelenggara Teknologi Finansial dinyatakan membatalkan permohonan pendaftaran; atau
​      2.  dokume​n yang disampaikan telah lengkap maka Bank In​donesia melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen.​​
  • Berdasarkan penelitian kebenaran dan kesesuaian ditemukan bahwa:
  • dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial tidak benar dan/atau tidak sesuai (termasuk tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) maka Bank Indonesia menolak permohonan pendaftaran; atau​
  c.      dokumen telah dinyatakan benar dan sesuai maka Bank Indonesia mencantumkan Penyelenggara Teknologi Finansial dalam Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial.
Bank Indonesia menyampaikan hasil penelitian kebenaran dan kesesuaian kepada Penyelenggara Teknologi Finansial.


​Bank Indonesia memublikasikan Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial dan melakukan pengkinian terhadap Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial dalam laman resmi Bank Indonesia.​

Bank Indonesia dapat menghapus Penyelenggara Teknologi Finansial dari Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial dalam hal:​

  1. berdasarkan hasil pemantauan Bank Indonesia, produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis sudah tidak digunakan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial;
  2. penyelenggara Teknologi Finansial telah memperoleh izin dari Bank Indonesia atau otoritas yang berwenang;
  3. penyelenggara Teknologi Finansial dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas yang berwenang;
  4. penyelenggara Teknologi Finansial terbukti melakukan tindak pidana atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  5. terdapat rekomendasi dan/atau permintaan tertulis dari otoritas berwenang;
  6. permintaan tertulis dari Penyelenggara Teknologi Finansial; dan/atau
  7. penyelenggara Teknlogi Finansial menyampaikan data dan/atau informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.


  1. ​​Setelah Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran menyampaikan informasi beserta dokumen, Bank Indonesia melakukan penelitian kelengkapan.
  2. :
  1. d​​okumen yang disampaikan tidak lengkap maka:
  • Bank Indonesia memberitahukan kepada Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk melengkapi kekurangan dokumen melalui surel;
  • Penyelenggara Teknologi Finansial melengkapi kekurangan dokumen dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan; dan
  • ​jika Penyelenggara Teknologi Finansial tidak melengkapi kekurangan dokumen dalam batas waktu maka Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dapat dikenakan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran; atau

​​​​       2.  dokumen yang disampaikan telah lengkap maka Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen.


​​  c.      Bank Indonesia melakukan penelitian kebenaran dan kesesuaian dokumen yang telah disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial.
  d.      Berdasarkan penelitian kebenaran dan kesesuaian ditemukan bahwa dokumen telah dinyatakan benar dan sesuai maka Bank Indonesia mencatat produk, layanan teknologi, dan/atau model bisnis baru tersebut.​​

​​​




​Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia.​

Data dan/atau informasi yang wajib disampaikan Penyelenggara Teknologi Finansial berupa data dan/atau informasi:
  1. transaksi terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang disampaikan secara berkala;
  2. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;
  3. kondisi keuangan;
  4. kepengurusan dan kepemilikan; dan
  5. data dan/atau informasi lain.

​​Data dan/atau informasi disampaikan secara bulanan, secara tahunan, dalam hal terjadi perubahan data dan/atau informasi Penyelenggara Teknologi Finansial, dan berdasarkan permintaan Bank Indonesia.


Penyampaian data dan/atau informasi dilakukan secara daring (online) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI PADG TekFin.​


​Dalam hal sarana pendaftaran secara daring (online) untuk pendaftaran atau penyampaian informasi dan/atau sarana penyampaian data dan/atau informasi secara daring (online) belum tersedia, Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan melalui surat atau surel.​

​Surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia disampaikan kepada:

Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran
c.q. Bank Indonesia FinTech Office
Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gedung Thamrin Lantai 4,
Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10350.
Alamat surel BIFintechOffice@bi.go.id.​


​Regulatory Sandbox adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya. Tujuannya guna memberi ruang bagi Penyelenggara Teknologi Finansial untuk memastikan lebih lanjut bahwa produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya telah memenuhi kriteria Teknologi Finansial.​

Bank Indonesia menetapkan Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam Regulatory Sandbox. Penyelenggara Teknologi Finansial tersebut harus merupakan Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia.

Adapun Teknologi Finansial yang dapat diuji coba dalam Regulatory Sandbox merupakan Teknologi Finansial yang:

  1. mengandung unsur yang dapat dikategorikan ke dalam sistem pembayaran;
  2. mengandung unsur Inovasi;
  3. bermanfaat atau dapat memberi manfaat bagi konsumen dan/atau perekonomian;
  4. bersifat noneksklusif;
  5. dapat digunakan secara massal; dan
  6. telah dilengkapi dengan identifikasi dan mitigasi risiko.
serta berdasarkan pertimbangan lain yang dianggap penting oleh Bank Indonesia.​


​Guna memperoleh informasi serta penjelasan yang lebih lengkap dalam pemberian penetapan, proses penetapan dilakukan sebagai berikut:

  1. Bank Indonesia akan menginformasikan kepada Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melakukan presentasi paling sedikit mengenai model bisnis dan manajemen risiko dan menyampaikan dokumen melalui surat;
  2. Penyelengara Teknologi Finansial menyampaikan dokumen secara daring (online) melalui laman Bank Indonesia sesuai format yang ditentukan.
  3. Bank Indonesia melakukan penelitian atas kelengkapan, kesesuaian, dan kebenaran dokumen.
  4. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terdapat dokumen yang tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak benar maka Bank Indonesia meminta kepada Penyelenggara Teknologi Finansial untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permintaan dari Bank Indonesia.
  5. Dalam hal Penyelenggara Teknologi Finansial telah melakukan presentasi dan dokumen dinyatakan lengkap, sesuai, dan benar, maka Bank Indonesia memberi penetapan Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya untuk diuji coba dalam Regulatory Sandbox.​


​Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah memperoleh penetapan agar menyampaikan usulan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penetapan.​

​Usulan skenario paling sedikit memuat:

  1. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang akan diuji coba;
  2. jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan uji coba;
  3. target yang akan dicapai;
  4. batasan wilayah, batasan jumlah konsumen, dan batasan lainnya; dan
  5. mekanisme pelaporan pelaksanaan uji coba dalam Regulatory Sandbox.


​Proses penetapan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis dilakukan sebagai berikut:

  1. Bank Indonesia melakukan review atas usulan skenario yang disampaikan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial.
  2. Dalam hal Bank Indonesia menilai usulan skenario yang disampaikan masih memerlukan perbaikan maka Penyelenggara Teknologi Finansial harus menyampaikan usulan skenario yang telah diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal permintaan perbaikan dari Bank Indonesia;
  3. Dalam hal Bank Indonesia menyetujui usulan skenario yang diajukan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial, Penyelenggara Teknologi Finansial harus menyatakan kesanggupan menjalankan skenario uji coba yang telah disetujui.
  4. Penyelenggara Teknologi Finansial menyatakan kesanggupan menjalankan skenario uji coba yang telah disetujui dengan menandatangani surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV PADG Regulatory Sandbox.
  5. Setelah Penyelenggara Teknologi Finansial menyatakan kesanggupan menjalankan skenario uji coba, Bank Indonesia menetapkan skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis.
  6. Penetapaan disampaikan kepada Penyelenggara Teknologi Finasial melalui surat.​


​Proses uji coba dalam Regulatory Sandbox bukan merupakan proses perizinan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.​

  1. Jangka waktu uji coba dalam Regulatory Sandbox ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan Bank Indonesia atas skenario uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;
  2. Dalam hal diperlukan, jangka waktu dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan atas persetujuan Bank Indonesia.​

​Penyelenggara Teknologi Finansial hanya dapat menyelenggarakan uji coba dalam Regulatory Sandbox sesuai skenario yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.​

​​​Selama pelaksanaan uji coba dalam Regulatory Sandbox, Penyelenggara Teknologi Finansial memiliki kewajiban sebagai berikut:

  1. memastikan diterapkannya prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian yang memadai;
  2. menyampaikan laporan pelaksanaan uji coba, baik secara reguler maupun insidentil sesuai dengan permintaan Bank Indonesia; dan
  3. tetap menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.​


​Selama pelaksanaan uji coba dalam Regulatory Sandbox Penyelenggara Teknologi Finansial bertanggung jawab atas hal sebagai berikut:

  1. kebenaran dan keakuratan data, informasi, dan dokumen yang disampaikan kepada Bank Indonesia untuk uji coba dalam Regulatory Sandbox;
  2. keamanan dan keandalan sistem yang digunakan untuk menjalankan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang diuji coba dalam Regulatory Sandbox;
  3. perlindungan data dan informasi serta dana konsumen dalam penyelenggaraan Teknologi Finansial; dan
  4. penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Penyelenggara Teknologi Finansial kepada konsumen dan/atau pihak lain yang terkait, baik selama maupun setelah proses uji coba dalam Regulatory Sandbox.


​Selama pelaksanaan uji coba dalam Regulatory Sandbox, Bank Indonesia melakukan pendampingan dan review sebagai dasar untuk menetapkan status hasil uji coba Penyelenggara Teknologi Finansial.​

​Bank Indonesia menetapkan status hasil uji coba berdasarkan hasil penilaian atas seluruh rangkaian kegiatan selama pelaksanaan uji coba, dengan mempertimbangkan:

  1. kesiapan dan keandalan sistem dari Penyelenggara Teknologi Finansial;
  2. penerapan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian; dan
  3. pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.


​Status hasil uji coba yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terdiri dari 3 (tiga) yaitu Berhasil, Tidak Berhasil, dan Status Lain yang Ditetapkan Bank Indonesia.​

​Status lain yang ditetapkan Bank Indonesia antara lain apabila pada saat dan/atau setelah diujicobakan, produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis bukan termasuk kategori sistem pembayaran.​

​Penyelenggara Teknologi Finansial yang termasuk kategori sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran harus memperoleh izin dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.​

Baca Juga