Peraturan

BI Icon
​Departemen Komunikasi
10/5/2020 10:00 AM
Hits: 3861

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/30/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019

Peraturan Anggota Dewan Gubernur
Makroprudensial
Berlaku

RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
 
Peraturan
:
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/30/PADG/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah
Berlaku
:
mulai tanggal ditetapkan
 
Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/17/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/4/PBI/2018 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, diperlukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia tersebut yang mengatur hal-hal teknis mengenai mekanisme pelaksanaan ketentuan rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial dalam bentuk Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG RIM dan PLM).
 
Substansi Pengaturan:
1.      Penyesuaian pengaturan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) yaitu penambahan jenis transaksi Operasi Pasar Terbuka (OPT) yang menggunakan surat berharga untuk pemenuhan kewajiban PLM bagi Bank Umum Konvensional (BUK) sehingga meliputi transaksi repo maupun transaksi Pengelolaan Likuiditas berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia (PaSBI), dengan pengaturan sebagai berikut:
a.          penggunaan surat berharga untuk pemenuhan PLM BUK dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI ditetapkan paling banyak sebesar 6% (enam persen) dari DPK BUK dalam rupiah;
b.          bagi BUK yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) maka jumlah surat berharga yang diperhitungkan termasuk surat berharga yang digunakan dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI oleh UUS dalam OPT Syariah; dan
c.          bagi BUK yang memiliki UUS, maka jumlah DPK BUK dalam rupiah termasuk DPK UUS dalam rupiah.
2.      Penyesuaian pengaturan PLM Syariah yaitu penambahan jenis transaksi OPT Syariah yang menggunakan surat berharga untuk pemenuhan kewajiban PLM Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) sehingga meliputi transaksi repo maupun transaksi PaSBI. Penggunaan surat berharga untuk pemenuhan PLM Syariah BUS dalam transaksi repo dan transaksi PaSBI ditetapkan paling banyak sebesar 4,5% (empat koma lima persen) dari DPK BUS dalam rupiah.
3.      Pengaturan besaran penggunaan surat berharga paling banyak sebesar 6% (enam persen) untuk PLM sebagaimana pada poin 1 a dan paling banyak sebesar 4,5% (empat koma lima persen) untuk PLM Syariah sebagaimana pada poin 2 telah diatur sebelumnya dalam PADG Nomor 22/11/PADG/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/22/PADG/2019 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, yang telah mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020.
4.      Penyesuaian Lampiran V mengenai Contoh Pemenuhan Giro RIM, Giro RIM Syariah, PLM, dan PLM Syariah, serta Sanksi Kewajiban Membayar yaitu penyesuaian khususnya terkait perhitungan kewajiban dan perhitungan pemenuhan PLM dan PLM Syariah.
 

Lampiran
Kontak
​​Contact Center BICARA : (62 21) 131 e-mail : bicara@bi.go.id 
Jam operasional Senin s.d. Jumat Pkl. 08.00 s.d 16.00 WIB
Halaman ini terakhir diperbarui 1/15/2021 11:05 PM
Apakah halaman ini bermanfaat?
Terima Kasih! Apakah Anda ingin memberikan rincian lebih detail?

Baca Juga