PPID Bank Indonesia - Jakarta, Februari 2023 – Kepuasan layanan publik merupakan hal yang sangat krusial di era keterbukaan. Kepuasan publik tentunya tidak akan terwujud tanpa adanya pelayanan berkualitas baik secara administratif maupun substantif serta para pihak di belakangnya, khususnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di sebuah badan publik. Pada akhirnya, kepuasan atas sebuah layanan informasi akan mempengaruhi ekspektasi publik. Bank Indonesia memandang bahwa kepercayaan publik dapat diraih jika kebijakan disampaikan secara transparan dan terbentuk mutual understanding antara BI dan publik.
Sebagai salah satu upaya mempertahankan kepercayaan publik yang telah diraih selama ini, Bank Indonesia senantiasa mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dengan mengedepankan transparansi dalam berkomunikasi serta penyediaan data dan informasi sesuai UU Keterbukaan Informasi Publik. Dalam menjaga kredibilitas dan validitas sebuah data dan informasi yang dapat diakses oleh publik, Bank Indonesia secara rutin melakukan penguatan kapabilitas sumber daya manusia di semua lini PPID pelaksana hingga petugas pelayanan informasi baik di kantor pusat maupun di seluruh Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN).
Setelah tiga tahun dilaksanakan secara daring karena pandemi, kali ini penguatan kapabilitas SDM diselenggarakan secara luring dalam bentuk workshop. Agar lebih efektif, workshop terbagi dalam dua batch di dua kota, yakni Batam (8-9 Februari) dan Semarang (13-14 Februari). Sebagai bentuk dukungan dan komitmen pimpinan, turut hadir PPID BI, Fadjar Majardi, PPID Pelaksana Kantor Pusat maupun KPwDN. Selanjutnya, sebagai bentuk kolaborasi turut mengundang Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi, Samrotunajjah Ismail serta tenaga ahli di bidang keterbukaan informasi.
Jika menilik ke belakang, kondisi pandemi seakan menjadi salah satu rintangan yang dihadapi badan publik dalam penyediaan layanan informasi. Namun, dalam sambutannya Fajar Majardi menyatakan “kondisi saat ini merupakan peluang besar dalam membangun kepercayaan publik dengan menghadirkan pelayanan informasi publik yang lebih baik"
Selanjutnya, dalam sesi workshop yang bertema “Sinergi dalam Upaya Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Bank Indonesia", Samrotunajjah Ismail memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas pencapaiannya sebagai Badan Publik yang terinformatif dalam beberapa tahun terakhir, bahkan pada 2022 Bank Indonesia memperoleh skor tertinggi (enhanced level) untuk kategori informatif Badan Publik Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Lebih lanjut, ia juga berharap untuk kedepannya Bank Indonesia dapat membuat semacam e-learning keterbukaan informasi publik yang dapat dijadikan sebagai benchmark dari kalangan perbankan. Menanggapi hal tersebut, Bank Indonesia menyambut baik atas apresiasi, sinergi dan koordinasi yang telah terjalin selama ini antara BI dengan KIP, hal tersebut semata-mata untuk mendukung keterbukaan informasi yang terbaik bagi publik.
Dengan sinergi yang erat, diharapkan partisipasi seluruh pihak dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik dapat meningkat dan pengelolaan informasi di BI semakin baik dalam memenuhi persyaratan UU KIP. Terwujudnya pengelolaan informasi yang berkualitas dan kemudahan akses informasi Bank Indonesia dapat memberikan dampak yang optimal bagi masyarakat Indonesia.
