No.27/258/DKom
Transformasi digital di daerah berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, efisiensi ekonomi, daya saing, dan inklusivitas ekonomi keuangan. Dalam hal ini, digitalisasi menjadi jembatan mewujudkan visi untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan menjaga ketahanan perekonomian. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dimana Presiden Prabowo Subianto menempatkan transformasi digital sebagai pendorong pembangunan ekonomi nasional. Demikian mengemuka pada FEKDI x IFSE 2025 di Hall B JICC Jakarta (31/10).
Pada hari kedua FEKDI x IFSE 2025 diluncurkan Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD (KATALIS P2DD). Program ini merupakan langkah konkret menciptakan layanan publik yang efisien, transparan, dan inklusif. KATALIS P2DD merupakan wadah sinergi lintas daerah dan knowledge hub untuk penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah daerah, peningkatan literasi fiskal masyarakat daerah, perluasan kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan fokus strategi akselerasi digitalisasi pembayaran mencakup perluasan akseptasi dan inovasi digital untuk meningkatkan efisiensi, penguatan struktur industri sistem pembayaran untuk mendukung ketahanan ekosistem EKD, dan menjaga stabilitas infrastruktur sistem pembayaran. Saat ini, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama mengupayakan percepatan digitalisasi keuangan di daerah, antara lain melalui implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). ETPD semakin terakselerasi yang tercermin dari capaian Indeks ETPD semester I 2025 yang menunjukkan 91,8% Pemda (501 dari 546 Pemda) telah berada di tahap Digital. Lebih lanjut, Perry menegaskan “Keberhasilan langkah ini menuntut peran bersama Industri, Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Otoritas terkait. Masa depan sebagai ikhtiar kita. Melalui FEKDI x IFSE 2025, mari kita wujudkan ekonomi dan keuangan digital Indonesia yang berdaya tahan, inklusif, inovatif, dan berdaulat".
“Kita telah membuktikan bahwa kita siap menjadi bangsa yang memiliki kekuatan digital, bukan hanya sebagai pengguna, tapi juga pencipta inovasi teknologi," demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dalam Leaders' Insight-nya. Ia menekankan pentingnya human centered digital economy. “Transformasi digital harus menyentuh literasi, memperluas akses, dan membangun kapasitas manusia. Tujuannya jelas, agar masyarakat kita semakin berdaya dan memiliki daya saing dibanding negara-negara lainnya," pungkas Muhaimin.
Senada dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti dua langkah utama dalam memperluas digitalisasi di daerah. Pertama, meningkatkan literasi pemerintah daerah agar mampu menerapkan sistem digital secara efektif. Kedua, memastikan keseragaman arah dan standar penerapan digitalisasi secara nasional agar pelaksanaannya di daerah terorkestrasi dengan baik.
Sebagai rangkaian FEKDI x IFSE 2025 hari kedua, diselenggarakan Casual Talk tentang Transformasi Digital Sistem Pembayaran di Sektor Transportasi untuk Meningkatkan Inklusivitas dan Digitalisasi Daerah. Pada kesempatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta menyampaikan berbagai inovasi terus lahir sebagai wujud nyata Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 dan transformasi digital nasional seperti QRIS, BI-FAST, eksplorasi Central Bank Digital Currency sebagai fondasi ekonomi digital masa depan, dan QRIS TAP. Hingga saat ini, 13 provinsi telah mengadopsi QRIS TAP fitur single tap di berbagai moda transportasi, seperti DAMRI dan berbagai Trans di daerah. Pasca peluncuran pada 30 Oktober 2025, QRIS TAP fitur Tap In Tap Out kini telah diimplementasikan pada 5 moda utama di Jabodetabek, yaitu KCI/KRL, Transjakarta, MRT, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, dan area parkir. Ke depan tidak hanya untuk transportasi, penggunaan QRIS TAP terus diperluas ke sektor ritel termasuk di pusat perbelanjaan dan UMKM. Filianingsih menambahkan “Transformasi digital sistem pembayaran merupakan perjalanan berkelanjutan menuju sistem keuangan yang inklusif, efisien, dan tangguh. Proses ini menuntut tidak hanya adopsi teknologi, tetapi juga penyelarasan nilai, kebijakan, dan kolaborasi antarpihak".
Masih dalam gelaran FEKDI x IFSE 2025 hari kedua, diselenggarakan Casual Talk bertema Sinergi Memperkuat Integritas, Kepercayaan, dan Pelindungan Konsumen di Industri Keuangan dan Sistem Pembayaran. Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali menyampaikan pelindungan konsumen berperan dalam membangun kepercayaan sebagai fondasi ekosistem keuangan dan sistem pembayaran digital Indonesia. Di tengah percepatan inovasi dan skala transaksi yang terus meluas, otoritas dan industri perlu memastikan masyarakat bukan hanya semakin digital, tetapi juga semakin berdaya, waspada, dan terlindungi. “Bank Indonesia dengan berbagai program seperti Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen (GEBER-PK) dengan slogan Peduli, Kenali, Adukan berkomitmen menghadirkan pelindungan yang komprehensif" pungkas Deputi Gubernur Ricky.
Rangkaian acara FEKDI x IFSE 2025 akan berlanjut hingga 1 November 2025, menampilkan berbagai sesi inspiratif yang dapat diikuti secara langsung maupun daring melalui situs resmi https://fekdixifse.co.id
Jakarta, 31 Oktober 2025
Departemen Komunikasi
Ramdan Denny Prakoso
Direktur Eksekutif
