Pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan II 2026 diprakirakan tetap baik, di tengah tingginya ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Perbaikan investasi menjadi salah satu faktor yang menopang pertumbuhan ekonomi di mayoritas wilayah pada triwulan II 2026. Hal tersebut didukung akselerasi Proyek Strategis Nasional (PSN), program prioritas Pemerintah dan swasta, terutama di Kawasan Ekonomi/Industri di beberapa wilayah. Kinerja ekspor yang masih positif turut mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera dan Kalimantan. Hal tersebut sejalan dengan masih tingginya permintaan negara mitra dagang utama untuk batu bara dan CPO. Dari sisi Lapangan Usaha (LU), pertumbuhan wilayah didukung oleh kinerja positif LU Konstruksi di semua wilayah. Kinerja positif LU turut didukung Industri Pengolahan di Sumatera terkait pengolahan CPO yang tetap meningkat. Selain itu, LU Industri Pengolahan di Jawa juga tetap terjaga, di tengah tekanan kenaikan biaya input impor. Sementara itu, perbaikan kinerja LU Pertambangan di Sumatera dan Kalimantan pada TW II 2026 mendukung pertumbuhan kedua wilayah tersebut.
Perekonomian wilayah pada 2026 diprakirakan tumbuh lebih tinggi dari capaian di tahun sebelumnya. Perbaikan ekonomi di semua wilayah terutama bersumber dari permintaan domestik yang tetap kuat, baik konsumsi Rumah Tangga (RT) maupun investasi. Sementara itu, ekspor komoditas utama di beberapa wilayah perlu terus didorong, di tengah perlambatan permintaan global akibat dampak perang di Timur Tengah yang masih berlangsung. Dari sisi LU, perbaikan pertumbuhan wilayah di 2026 ditopang oleh kinerja LU Konstruksi terkait dengan pembangunan proyek PSN, program prioritas Pemerintah dan proyek swasta di KI/KEK di beberapa wikayah. Di sisi LU Pertambangan, peningkatan kinerja di Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra) serta Sulampua ditopang oleh perbaikan kualitas bijih tembaga dan operasionalisasi smelter pascabencana. Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan di Jawa tetap tumbuh baik, terutama ditopang permintaan domestik, di tengah permintaan eksternal yang menurun.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kota pada triwulan II 2026 tetap berada dalam kisaran sasaran. Secara nasional, inflasi IHK tercatat sebesar 3,34% (yoy), atau masih terjaga dalam sasaran inflasi 2,5±1%. Inflasi inti meningkat terbatas sebagai dampak berlanjutnya tekanan harga komoditas global, di tengah permintaan domestik yang tetap baik. Sementara itu, inflasi kelompok Volatile Food (VF) masih terkendali di bawah 5% di Jawa, Balinusra, dan Kalimantan, meski meningkat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Hal ini dipengaruhi penurunan pasokan seiring berakhirnya musim panen raya dan cuaca ekstrem di sejumlah daerah sentra produksi. Sementara itu, inflasi VF di Sumatera dan Sulampua masih perlu dicermati mengingat masih berada di atas 5% (yoy). Di sisi Administered Prices (AP), inflasi kelompok ini melambat yang dipengaruhi oleh meredanya pengaruh low base
effect akibat kebijakan diskon tarif listrik pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Inflasi IHK tahun 2026 diprakirakan tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Prospek ini dipengaruhi oleh inflasi inti yang diprakirakan tetap terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran dan imported inflation yang terkendali. Sementara itu, inflasi VF diprakirakan terkendali yang didukung oleh sinergi pengendalian inflasi Bank Indonesia dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), termasuk untuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca (El Nino) terhadap harga pangan. Inflasi AP diprakirakan juga terjaga didukung oleh kebijakan pemerintah untuk tidak melakukan penyesuaian harga energi.
Ke depan, ketidakpastian global yang masih tinggi dipicu oleh berlanjutnya konflik geopolitik di Timur Tengah perlu terus dicermati. Risiko dampak perang perlu terus dicermati karena dapat memengaruhi ekonomi domestik. Perkembangan negosiasi antara AS dan Iran terkait kesepakatan penyelesaian konflik di Timur Tengah diperkirakan masih dinamis, sehingga memerlukan kewaspadaan serta penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal dan moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Oleh karenanya, Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi erat dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.
