Pertumbuhan ekonomi daerah 2025 diprakirakan menguat terutama ditopang wilayah barat. Pertumbuhan ekonomi Jawa dan Sumatera menguat, sementara pertumbuhan ekonomi di wilayah timur lebih terbatas. Perbaikan ekonomi di Jawa dan Sumatera didorong kinerja eksternal seiring frontloading ekspor ke AS akibat perang dagang dan peningkatan permintaan komoditas emas. Ekspor hilirisasi mineral di wilayah Sulampua, Kalimantan, dan Balinusra juga masih menguat, namun belum dapat mendorong perbaikan akibat permintaan domestik yang belum kuat. Investasi di Jawa dan Sulampua meningkat antara lain didorong peningkatan kapasitas industri. Dukungan fiskal daerah pada 2025 tertahan, seiring kebijakan efisiensi dan realokasi belanja untuk mendukung program prioritas, serta normalisasi belanja pascaPemilu 2024. Terbatasnya permintaan domestik mengakibatkan kinerja LU Akomodasi dan Makan Minum (Akmamin) tertahan, dan perlambatan LU Perdagangan, terutama di Jawa. Capaian positif ekonomi daerah 2025 tersebut menjadi landasan untuk tumbuh lebih tinggi pada 2026.

Ekonomi daerah diprakirakan membaik pada 2026 dibandingkan 2025 di seluruh wilayah, didorong permintaan domestik. Konsumsi swasta pada 2026 diprakirakan membaik didukung ekspektasi pelaku ekonomi, program pemerintah, serta prospek perbaikan investasi. Investasi swasta terkait industri dan migas diprakirakan mendorong perbaikan di Jawa dan Sumatera, sementara investasi hilirisasi mineral akan menopang peningkatan di Sulampua dan Kalimantan. Perbaikan kinerja eksternal diprakirakan berlanjut, terutama di wilayah timur, seiring berakhirnya kendala produksi dan perbaikan permintaan batubara. Namun demikian, peran fiskal daerah dalam mendorong perekonomian akan semakin rendah, akibat ruang fiskal yang semakin terbatas seiring kebijakan pencadangan TKD yang lebih besar pada 2026. Perbaikan permintaan domestik akan mendorong kinerja LU Akmamin terutama di Jawa dan Sumatera, serta LU Industri berorientasi domestik di Jawa. LU Pertambangan diprakirakan juga tumbuh lebih baik seiring berakhirnya kendala produksi di Sulampua dan Balinusra. Sementara itu, pertumbuhan LU Pertanian diprakirakan mengalami normalisasi pascatumbuh tinggi pada 2025 di mayoritas wilayah.

Inflasi IHK 2025 tetap terkendali, meski meningkat di seluruh wilayah. Realisasi inflasi di mayoritas wilayah berada dalam kisaran sasaran 2,5%±1% didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia, dan sinergi kebijakan yang kuat dengan Pemerintah Pusat dan Daerah. Peningkatan inflasi terutama disebabkan oleh tekanan harga komoditas global yang mendorong peningkatan inflasi inti dan gangguan pasokan pangan strategis, khususnya hortikultura serta ikan yang mendorong peningkatan inflasi volatile food (VF). Kenaikan inflasi VF juga disebabkan oleh dampak bencana banjir pada akhir tahun yang melanda beberapa provinsi, terutama di wilayah Sumatera. Secara provinsi, inflasi tahunan tertinggi di Aceh sebesar 6,71%(yoy), Sumatera Barat 5,15%(yoy), dan Riau sebesar 4,88%(yoy). Komoditas utama penyumbang inflasi di ketiga provinsi tersebut ialah beras dan komoditas hortikultura (cabai merah dan bawang merah), dipengaruhi oleh gangguan pasokan akibat bencana alam.

Inflasi IHK 2026 diprakirakan tetap terjaga pada kisaran sasaran 2,5±1%. Tekanan inflasi inti diprakirakan tetap rendah seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar didukung oleh konsistensi kebijakan moneter, kapasitas ekonomi yang masih di bawah potensial, dampak imported inflation yang terkendali, serta dampak positif digitalisasi. Inflasi VF diprakirakan melandai namun tetap perlu diwaspadai seiring prakiraan cuaca basah yang masih akan berlangsung hingga awal tahun. Ke depan, sinergi pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional perlu terus diperkuat untuk menjaga inflasi VF di bawah 5%. Sementara itu, tekanan inflasi AP diprakirakan terbatas seiring belum adanya rencana kenaikan tarif dan berlanjutnya kebijakan Pemerintah untuk mendorong daya beli masyarakat.