BI Icon
Tim Informasi Hukum, Direktorat Hukum
12/5/2008 3:03 PM

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/35/PBI/2008 - Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR

Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Peraturan : Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/35/PBI/2008 tentang Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) bagi BPR.
Berlaku : 5 Desember 2008

Ringkasan :

  1. Dalam rangka mengantisipasi risiko likuiditas dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, perlu diberikan akses bagi BPR yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek untuk memperoleh FPJP.
  2. Pokok-pokok pengaturan dalam PBI ini antara lain meliputi:
    1. BPR yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dapat mengajukan permohonan FPJP sepanjang memenuhi kriteria:
      1. Memiliki penilaian TKS selama 6 bulan terahkir paling kurang CS;
      2. Memiliki CR selama 6 bulan terakhir rata-rata paling kurang sebesar 4,05%;
      3. Memiliki CAR paling kurang sebesar 8%; dan
      4. Memiliki arus kas harian negatif selama 14 hari kalender terakhir.
    2. Plafon FPJP diberikan paling banyak sebesar kebutuhan pendanaan jangka pendek BPR untuk mencapai Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%.
    3. Untuk memperoleh FPJP, BPR harus menyediakan agunan yang berkualitas tinggi berupa:
      1. SBI, dengan nilai paling kurang sebesar 100% dari plafon FPJP; dan/atau
      2. Aset Kredit, dengan nilai paling kurang sebesar 150% dari palfon FPJP.
    4. Aset Kredit yang akan menjadi agunan FPJP harus memenuhi kriteria:
      1. Memiliki perjanjian kredit yang masih berlaku selama jangka waktu FPJP;
      2. Memiliki kolektibilitas Lancar selama paling kurang 3 bulan terakhir;
      3. Memiliki agunan;
      4. Bukan merupakan kredit kepada pihak terkait BPR; dan
      5. Memiliki baki debet (outstanding) kredit tidak melebihi plafon kredit dan tidak melampaui BMPK.
    5. Jangka waktu setiap FPJP adalah selama 30 hari kalender, dan dapat diperpanjang secara berturut-turut dengan jangka waktu keseluruhan paling lama 90 hari kalender.
    6. Perpanjangan FPJP dapat diberikan apabila:
      1. BPR telah membayar seluruh bunga terhutang atas FPJP yang jatuh tempo;
      2. BPR tidak dapat memenuhi Rasio Kebutuhan Kas sebesar 10%; dan
      3. Agunan masih mencukupi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dalam PBI ini.
    7. Suku bunga FPJP ditetapkan sebesar suku bunga penjaminan LPS bagi simpanan nasabah BPR pada saat perjanjian/addendum pemberian FPJP ditandatangani.
    8. Pelunasan dan eksekusi agunan FPJP diatur sebgai berikut:
      1. Pada saat FPJP jatuh tempo, Bank Indonesia mendebet rekening BPR di bank umum sebesar baki debet ditambah bunga FPJP.
      2. Apabila saldo rekening BPR di bank umum tidak mencukupi untuk membayar pokok dan bunga FPJP dan/atau BPR tidak lagi memenuhi persyaratan untuk memperoleh perpanjangan FPJP maka Bank Indonesia melakukan eksekusi agunan FPJP. BPR tetap dikenakan biaya bunga sampai dengan eksekusi agunan selesai dilaksanakan.
    9. Pengawasan dan pelaporan terkait FPJP:
      1. BPR penerima FPJP wajib menyampaikan rencana tindak perbaikan (remedial action plan) untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek paling lambat 10 hari kerja setelah perjanjian/addendum pemberian FPJP ditandatangani.
      2. BPR penerima FPJP wajib menyampaikan laporan secara mingguan kepada Bank Indonesia, berupa: perhitungan Rasio Kebutuhan Kas harian; kolektibilitas harian Aset Kredit yang dijaminkan; dan penggunaan FPJP harian.
      3. Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap BPR penerima FPJP.
    10. Sanksi:
      1. Apabila BPR tidak melunasi FPJP, melakukan pelanggaran atas ketetuan PBI dan/atau terjadi penyimpangan penggunaan FPJP, dikenakan sanksi berupa tidak dapat menerima FPJP dalam jangka waktu tertentu dan sanksi administratif sesuai UU Perbankan.
      2. Pengurus dan/atau pegawai BPR yang dengan sengaja memberikan keterangan atau dokumen secara tidak benar, dikenakan sanksi sesuai Pasal 49 UU Perbankan.
      3. Pengurus, PSP dan/atau pegawai BPR yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan BPR terhadap ketentuan PBI ini, dikenakan sanksi sesuai Pasal 50 UU Perbankan.

Lampiran
Kontak
Tim Informasi Hukum, Telp : (6221) 3817872, Fax : (6221) 3501850

Tags :

Halaman ini terakhir diperbarui 1/15/2021 11:03 PM

Apakah halaman ini bermanfaat?

Terima Kasih! Apakah Anda ingin memberikan rincian lebih detail?