RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA
| Peraturan | :
| Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 37 Tahun 2026 tentang Perubahan a​tas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah |
| Berlaku | : | mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
|
Ringkasan:
Dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia untuk turut menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diperlukan upaya mendorong fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam penyaluran Pembiayaan Inklusif. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang didukung dengan penguatan pengaturan instrumen Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 37 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah (PADG Perubahan RPIM).
Substansi Pengaturan:
- Perluasan cakupan pemberian kredit atau pembiayaan secara rantai pasok yaitu pemberian kredit atau pembiayaan secara rantai pasok kepada badan usaha non-UMKM selain lembaga jasa keuangan untuk mendukung sektor inklusif dan mendukung program prioritas nasional bagi kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan RPIM.
Dalam hal ini diatur kriteria untuk dapat diperhitungkan dalam pemenuhan RPIM antara lain badan usaha dimaksud mendapatkan mandat atau penugasan dari pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan pemerintah lainnya untuk mendukung program prioritas nasional dalam rangka pemberdayaan ekonomi inklusif yang dapat mendukung UMKM dan/atau PBR. Peraturan perundang-undangan dan/atau penetapan pemerintah lainnya mengenai program prioritas nasional dimaksud diumumkan sebagai acuan pemenuhan RPIM bank melalui kanal komunikasi Bank Indonesia. - Perluasan cakupan pemberian kredit atau pembiayaan yang ditujukan kepada UMKM, Korporasi UMKM, dan/atau PBR yaitu pemberian kredit atau pembiayaan melalui Bank lainnya dengan skema dengan skema channeling dan executing yang dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan RPIM. Bank yang dapat mengakui kredit atau pembiayaan sebagai pemenuhan RPIM adalah bank yang menanggung risiko.
- Bank dapat mengalihkan sebagian hak atas pemenuhan RPIM yang dimilikinya kepada bank lainnya untuk kepentingan perhitungan RPIM berdasarkan kontrak melalui penerbitan SDPI dan mekanisme lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia. Bank yang mengalihkan sebagian hak atas pemenuhan RPIM wajib memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam hal pengurangan Pembiayaan Inklusif karena penerbitan SDPI menyebabkan nilai RPIM bank penerbit lebih kecil dari target yang ditetapkan pada posisi perhitungan RPIM, target RPIM bank dinyatakan tetap tercapai sepanjang RPIM bank tidak lebih kecil dari batasan pencapaian RPIM sebesar 60% (enam puluh persen).
- Penegasan batas waktu penyampaian target RPIM yang tercantum dalam RBB dan/atau penyesuaian target RPIM yang tercantum dalam perubahan RBB dari Bank kepada Bank Indonesia. Berdasarkan target yang disampaikan tersebut, Bank Indonesia menyampaikan surat penatausahaan target RPIM sebagai acuan pemenuhan RPIM Bank.
- Penguatan pengawasan terkait batas waktu penyampaian revisi laporan yang terkait RPIM berdasarkan hasil pemeriksaan Bank Indonesia.
- Penegasan produk investasi perbankan syariah (PIPS) dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan RPIM. Bank lainnya atau BPR/BPR Syariah yang memberikan pembiayaan dengan skema dana investasi yang menggunakan akad mudharabah profit sharing dan/atau akad lainnya dapat dihitung sebagai Pembiayaan Inklusif.
- Penegasan jenis kredit atau pembiayaan yang dapat diakui dalam pemenuhan RPIM.
- Penegasan batas waktu dokumen kelengkapan berupa surat pernyataan bagi Bank yang telah memberikan Pembiayaan Inklusif agar dapat diperhitungkan sebagai pemenuhan RPIM.
- Penguatan lainnya antara lain dalam rangka penyelarasan dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan sumber data, dan penyesuaian format target RPIM dan laporan Pembiayaan Inklusif
- Penyesuaian Lampiran II, Lampiran III, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII.
- PADG Perubahan RPIM mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
---000---​