RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA

​ 

1. LATAR BELAKANG
Salah satu tujuan Bank Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah memelihara stabilitas sistem pembayaran (SP) dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berkenaan dengan stabilitas SP, perluasan adopsi layanan ekonomi dan keuangan digital menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan respons kebijakan secara tepat dan terukur sejalan dengan inisiatif utama yang telah dirumuskan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI). Inisiatif utama dimaksud berupa penyelenggaraan infrastruktur data sistem pembayaran yang ditujukan untuk memperkuat manajemen risiko industri SP dan integritas transaksi pembayaran, guna mewujudkan struktur industri SP yang berdaya tahan. Penyelenggaraan infrastruktur data sistem pembayaran disertai dengan pengaturan mengenai tata kelola dalam pemrosesan data termasuk pertukaran data SP, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan data pribadi. Berdasarkan hal tersebut, Bank Indonesia menetapkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengaturan Data Sistem Pembayaran sebagai landasan hukum dan pedoman terkait pemrosesan data SP dan penyelenggaraan infrastruktur data sistem pembayaran.
2. MATERI PENGATURAN
1. Pihak yang Diatur
Ketentuan dalam PBI ini berlaku bagi:
1. Bank Indonesia;
2. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PSP);
3. Pihak Terhubung; dan
4. pihak lain meliputi kementerian, lembaga, dan otoritas terkait.
2. Ruang Lingkup Pengaturan
1. elemen Data SP;
2. tata kelola pemrosesan Data SP;
3. pertukaran Data SP;
4. Infrastruktur Data SP;
5. koordinasi dan kerja sama; dan
6. pelaporan, pengawasan, dan pemantauan.
3. Data Sistem Pembayaran
Data Sistem Pembayaran (Data SP) adalah semua data dan informasi terkait SP. Data SP meliputi:
1. Data Pengguna Jasa Sistem Pembayaran (Data Pengguna Jasa)
1. Data Pengguna Jasa adalah Data SP berupa data tentang orang perseorangan dan korporasi yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Bank Indonesia menetapkan klasifikasi Data Pengguna Jasa meliputi data publik, privat, dan/atau kontraktual.
2. Data lain terkait penyelenggaraan SP.
4. Sumber Data SP
Sumber data SP dapat berasal dari Bank Indonesia, PSP, dan pihak lain, dengan menggunakan:
1. infrastruktur Data Sistem Pembayaran;
2. infrastruktur Sistem Pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia;
3. penyampaian laporan kepada Bank Indonesia; dan
4. mekanisme lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Tata Kelola Pemrosesan Data SP
1. Kebijakan tata kelola pemrosesan Data SP diterapkan bagi Bank Indonesia sebagai Pengendali Data, Bank Indonesia sebagai Badan Publik, dan PSP.
2. Pengendali Data memastikan pemenuhan dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa yang meliputi:
1. pelaksanaan kepentingan umum (public task);
2. pemenuhan kewajiban hukum (legal obligation);
3. pelindungan kepentingan vital (vital interest);
4. pemenuhan kepentingan yang sah (legitimate interest);
5. persetujuan (consent) dari Subjek Data; dan/atau
6. pelaksanaan perjanjian (contract).
3. Bank Indonesia sebagai Pengendali Data menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pengguna Jasa. Dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa, Bank Indonesia melakukan pemberitahuan privasi (privacy notice) kepada Subjek Data.
4. Bank Indonesia menetapkan pendekatan pemrosesan Data Pengguna Jasa dengan mempertimbangkan: kepemilikan Data Pengguna Jasa; pengendalian Data Pengguna Jasa; dan aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
5. Pendekatan pemrosesan Data Pengguna Jasa mencakup: pendekatan Pengendali Data terpisah; dan pendekatan Pengendali Data bersama (joint controller).
6. Bank Indonesia sebagai Badan Publik dapat menyediakan, membuka, dan memberikan informasi publik di bidang SP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.
7. Mekanisme pemrosesan Data Pengguna Jasa dapat dilakukan secara elektronik dan/atau nonelektronik, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Tahapan pemrosesan Data Pengguna Jasa meliputi perolehan; penanganan; dan pemanfaatan.
6. Hak Subjek Data
Subjek Data memiliki hak dalam pemrosesan Data Pengguna Jasa untuk:
1. mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pengguna Jasa, serta akuntabilitas pihak yang meminta Data Pengguna Jasa terkait Subjek Data dimaksud;
2. menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data;
3. mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan Data Pengguna Jasa secara otomatis, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data; dan
4. menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengelolaan Fraud
1. Bank Indonesia menetapkan jenis fraud dalam SP untuk memastikan integritas transaksi pembayaran yang meliputi:
1. transaksi pembayaran yang tidak sah (unauthorised payment transactions)
;
2. manipulasi terhadap pihak pembayar untuk melakukan transaksi pembayaran (manipulation of payers to issue payment);
3. fraud yang menyasar PSP melalui penyalahgunaan Data Pengguna Jasa atau Sistem Pembayaran (fraud related to the PSP through customer data or payment systems); dan
4. fraud yang berkaitan dengan produk lainnya yang diselenggarakan oleh PSP (fraud related to other PSP’s products).
2. PSP menetapkan suatu perbuatan merupakan fraud berdasarkan jenis fraud dengan mempertimbangkan aspek tipologi fraud dan kerugian yang ditimbulkan.
3. PSP wajib menyusun dan menerapkan kebijakan pengelolaan fraud dalam SP dan menerapkan manajemen risiko untuk memastikan pengelolaan fraud dalam SP. PSP juga melakukan pengelolaan terhadap transaksi keuangan terkait APU, PPPT, dan PPPSPM, dan transaksi lainnya yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penilaian Dampak Pemrosesan Data Pengguna Jasa
1. Dalam melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa, PSP dan Pihak Terhubung wajib melakukan penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa untuk:
1. mengevaluasi potensi risiko yang timbul dari suatu pemrosesan Data Pengguna Jasa; dan
2. menentukan upaya atau langkah yang harus dilakukan untuk memitigasi risiko, termasuk terhadap hak Subjek Data, sebelum melakukan pemrosesan Data Pengguna Jasa.
2. Penilaian dampak mencakup:
1. deskripsi pemrosesan Data Pengguna Jasa;
2. penilaian kebutuhan dan tujuan pemrosesan Data Pengguna Jasa;
3. penilaian risiko Data Pengguna Jasa; dan
4. langkah mitigasi risiko Data Pengguna Jasa.
3. Penilaian dampak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait kelayakan, kelanjutan, dan pengendalian risiko dari kegiatan pemrosesan Data Pengguna Jasa.
9. Pertukaran Data SP
1. Bank Indonesia berwenang menetapkan cakupan pertukaran Data SP meliputi pertukaran Data SP yang dilakukan Bank Indonesia; dan pertukaran Data SP yang dilakukan PSP.
2. Cakupan pertukaran Data SP yang dilakukan Bank Indonesia terdiri atas:
1. berdasarkan pihak: antara Bank Indonesia dengan PSP; dan antara Bank Indonesia dengan pihak lain; dan
2. berdasarkan yurisdiksi: di dalam wilayah hukum Indonesia; dan lintas batas.
3. Pertukaran Data SP dilakukan melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; atau tidak melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
4. Pertukaran Data SP melalui Infrastruktur Data SP harus memenuhi persyaratan minimum yang terdiri atas:
1. terdapat dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data Sistem Pembayaran; dan
2. memiliki narahubung.
Bank Indonesia dapat menetapkan persyaratan lain selain persyaratan minimum.
5. Pertukaran Data SP tidak melalui Infrastruktur Data SP mencakup Data SP yang tidak terstandardisasi; dan data terkait lain.
6. Dalam pertukaran Data SP tidak melalui Infrastruktur Data SP, PSP wajib memenuhi standar minimum kontraktual yang paling sedikit meliputi:
1. ruang lingkup dan tujuan pertukaran Data Sistem Pembayaran;
2. kewajiban pihak yang mengirim Data Sistem Pembayaran;
3. kewajiban pihak yang menerima Data Sistem Pembayaran;
4. pilihan hukum atau penyelesaian sengketa;
5. pengakhiran kontrak;
6. tata cara perubahan kontrak;
7. tata cara transfer Data Sistem Pembayaran; dan
8. hak dan upaya hukum Subjek Data.
7. Pertukaran Data SP dilakukan menggunakan dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data SP yang meliputi:
1. nota kesepahaman;
2. perjanjian keterhubungan pada Infrastruktur Data SP;
3. perjanjian kerja sama; dan/atau
4. dokumen lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
8. Pertukaran Data SP untuk sektor khusus meliputi perpajakan, penegakan hukum; dan sektor khusus lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewenangan serta prinsip kerahasiaan, keamanan data, dan pelindungan data pribadi. Ketentuan penggunaan dokumen yang mendasari (underlying) pertukaran Data SP dapat dikecualikan bagi pertukaran Data Pengguna Jasa untuk sektor khusus sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Infrastruktur Data SP
Infrastruktur Data Sistem Pembayaran digunakan untuk:
1. mengidentifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik;
2. mengidentifikasi dan mengukur integritas transaksi pembayaran dari pengguna jasa;
3. melakukan pertukaran Data Sistem Pembayaran;
4. menyimpan Data Sistem Pembayaran untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia; dan
5. layanan penyediaan Data Sistem Pembayaran lain.
11. Hak Akses
1. Dalam penyelenggaraan Infrastruktur Data SP, Bank Indonesia memberikan hak akses kepada Pihak Terhubung.
2. Pihak yang dapat menjadi Pihak Terhubung meliputi Bank Indonesia; PSP; dan pihak lain.
3. Hak akses diberikan untuk kegiatan: mengelola Data Sistem Pembayaran; menyediakan Data Sistem Pembayaran; menggunakan Data Sistem Pembayaran; dan/atau lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bank Indonesia dapat melakukan pengakhiran hak akses Pihak Terhubung pada Infrastruktur Data SP.
5. Pengakhiran hak akses dilakukan berdasarkan permintaan Pihak Terhubung; tindak lanjut pengawasan dan/atau pemantauan; dan/atau pengenaan sanksi administratif.
12. Permohonan Sebagai Pihak Terhubung
1. Setiap pihak yang mengajukan permohonan sebagai Pihak Terhubung harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BI dan memperoleh persetujuan dari BI.
2. Persyaratan sebagai Pihak Terhubung meliputi aspek: kelembagaan; dan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
3. Persyaratan aspek kelembagaan meliputi: legalitas badan hukum; keuangan; dan kepengurusan.
4. Bentuk dan perincian dokumen persyaratan sebagai Pihak Terhubung beserta perubahannya dipublikasikan melalui laman resmi BI atau media lain yang ditetapkan oleh BI.
13. Kewajiban Pihak Terhubung
1. Pihak Terhubung wajib:
1. menerapkan prinsip kehati-hatian, kerahasiaan, pelindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan nasional, termasuk memiliki dasar pemrosesan Data Pengguna Jasa;
2. mematuhi standar keamanan serta tata kelola dan manajemen risiko;
3. memenuhi prinsip kepatuhan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
4. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undanganRBSP adalah dokumen tertulis yang memuat rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang SP dalam jangka pendek dan strategi untuk merealisasikan rencana tersebut serta realisasi rencana kegiatan usaha dan rencana pengembangan di bidang SP tahun sebelumnya.
2. Pihak Terhubung yang melakukan kegiatan menyediakan Data Sistem Pembayaran wajib:
1. menyediakan Data Sistem Pembayaran berdasarkan cakupan data yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
2. membuka akses Data Sistem Pembayaran kepada Bank Indonesia; dan
3. bertanggung jawab atas kebenaran seluruh Data Sistem Pembayaran yang disediakan.
3. Pihak Terhubung yang melakukan kegiatan menggunakan Data Sistem Pembayaran wajib:
1. memperhatikan klasifikasi Data Pengguna Jasa yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
2. bertanggung jawab atas Data Sistem Pembayaran yang diterima dari Bank Indonesia;
3. memastikan pemrosesan sesuai dengan ruang lingkup yang diperjanjikan; dan
4. bertanggung jawab atas kendali pemrosesan dan tujuan pemrosesan Data Sistem Pembayaran yang diterima
14. Layanan Identifikasi Calon Pengguna Jasa dan Pengguna Jasa Secara Unik
1. BI melakukan pembentukan identifikasi unik calon pengguna jasa atau pengguna jasa; dan pengelolaan identifikasi unik calon pengguna jasa atau pengguna jasa.
2. Pihak Terhubung berupa PSP wajib:
1. menyediakan data calon pengguna jasa dan Data Pengguna Jasa kepada Bank Indonesia; dan
2. melakukan pengelolaan identifikasi unik pengguna jasa. Terdapat pihak lain dalam industri SP yaitu SRO, pihak yang melakukan kerja sama dengan PSP dan Peserta, dan pihak yang terafiliasi dengan PSP.
15. Layanan Identifikasi dan Pengukuran Integritas Transaksi
1. BI melakukan pengelolaan Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran.
2. Pihak Terhubung berupa PSP wajib menyampaikan Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran melalui Infrastruktur Data Sistem Pembayaran berdasarkan penetapan suatu perbuatan merupakan fraud dalam SP.

Tindakan Pengecekan Integritas Transaksi Pembayaran Yang Terindikasi Fraud

1. Pihak Terhubung berupa PSP wajib melakukan pengecekan integritas transaksi pembayaran yang terindikasi fraud.
2. Pihak Terhubung berupa PSP melakukan tindakan: menunda melaksanakan pengkreditan; atau tidak melaksanakan transaksi pembayaran dalam bentuk apapun dari dan ke rekening atau akun penerima dana, termasuk tidak melakukan perintah pengiriman dana keluar kecuali untuk pendebitan biaya-biaya yang menjadi kewajiban pemilik rekening atau penerima dana. Tindakan dilakukan paling lama 5 hari kerja terhitung sejak tanggal pengecekan integritas transaksi pembayaran.
3. Pihak Terhubung berupa PSP wajib menginformasikan tindakan ini kepada pengguna jasa secara tertulis melalui surat dan/atau sarana elektronik. Pemberian informasi kepada pengguna jasa dilakukan paling sedikit 1 kali sejak pengecekan integritas transaksi pembayaran dilakukan.
4. Dalam hal tindakan telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, Pihak Terhubung berupa PSP wajib:
1. melanjutkan transaksi pembayaran, jika pengguna jasa yang transaksinya terindikasi fraud tidak ditetapkan melakukan perbuatan fraud dalam SP; atau
2. tidak meneruskan transaksi pembayaran, jika pengguna jasa yang transaksinya terindikasi fraud ditetapkan melakukan perbuatan fraud dalam SP.

Tindakan Tidak Meneruskan Transaksi Pengguna Jasa Yang Tercantum Dalam Data Pengguna Jasa Terkait Integritas Transaksi Pembayaran

1. Pihak Terhubung berupa PSP wajib tidak meneruskan transaksi pengguna jasa yang tercantum dalam Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran, dengan memperhatikan status terkini Data Pengguna Jasa terkait integritas transaksi pembayaran dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran.
2. Pihak Terhubung berupa PSP yang tidak meneruskan transaksi pembayaran wajib menginformasikan kepada pengguna jasa paling sedikit: alasan tidak meneruskan transaksi; dan tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa yang tidak diteruskan transaksinya, secara tertulis melalui surat dan/atau sarana elektronik.
3. Pemberian informasi kepada pengguna jasa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sejak Pihak Terhubung berupa PSP tidak meneruskan transaksi.

Keberatan Atas Tindakan Pihak Terhubung berupa PSP yang Tidak Meneruskan Transaksi Pengguna Jasa

1. Pengguna jasa dapat mengajukan keberatan atas tindakan Pihak Terhubung berupa PSP yang tidak meneruskan transaksi pengguna jasa disertai dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Pihak Terhubung berupa PSP.
2. Keberatan pengguna jasa diajukan kepada Pihak Terhubung berupa PSP yang melakukan penetapan. Pihak Terhubung berupa PSP menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelindungan konsumen
16. Layanan Pertukaran Data Sistem Pembayaran
1. Dalam menyelenggarakan layanan pertukaran Data SP, BI memfasilitasi penyediaan dan penggunaan Data SP.
2. Dalam penyelenggaraan layanan pertukaran Data SP, Pihak Terhubung berupa PSP wajib menyediakan dan menggunakan Data SP sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BI.
3. Penyediaan dan penggunaan Data SP berupa Data Pengguna Jasa dilaksanakan dengan memperhatikan klasifikasi Data Pengguna Jasa.
17. Penerapan Penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran
1. Bank Indonesia menetapkan penyelenggaraan Infrastruktur Data SP secara bertahap.
2. Penetapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh BI, meliputi aspek: jadwal penyelenggaraan; ruang lingkup penyelenggaraan; mekanisme penerapan; dan lain.
3. Penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap dilakukan dengan mempertimbangkan: kesiapan dan jenis layanan dalam Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; kesiapan infrastruktur pendukung; kesiapan Pihak Terhubung dan PSP; dan/atau aspek lain.
18. Koordinasi dan Kerja Sama
BI dapat melakukan koordinasi dan/atau kerja sama mengenai Data Sistem Pembayaran dengan pihak eksternal, yang meliputi:
1. penyelenggaraan;
2. penerapan kepatuhan;
3. pengembangan sistem; dan/atau
4. koordinasi dan kerja ama lain.
19. Pelaporan, Pengawasan, dan Pemantauan
1. BI dapat meminta PSP dan Pihak Terhubung untuk menyampaikan laporan mengenai implementasi pengaturan Data SP. Berdasarkan permintaan BI, PSP dan Pihak Terhubung wajib menyampaikan laporan mengenai implementasi pengaturan Data SP. Penyampaian laporan kepada BI dilakukan sesuai tata cara dan mekanisme penyampaian laporan yang ditetapkan oleh BI.
2. BI melakukan pengawasan terhadap implementasi pengaturan Data SP, dengan Objek pengawasan yaitu PSP. Cakupan pengawasan meliputi penerapan:
1. kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. tata kelola dan manajemen risiko; dan/atau
3. aspek lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
3. BI melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Infrastruktur Data SP. Objek pemantauan yaitu Pihak Terhubung. Cakupan pemantauan meliputi penerapan:
1. kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan
2. aspek lain yang ditetapkan oleh BI.
4. Berdasarkan hasil pengawasan, BI berwenang melakukan tindak lanjut berupa:
1. meminta pihak yang diawasi dan/atau dipantau untuk: melakukan atau tidak melakukan sesuatu; membatasi kegiatan atau penyelenggaraan; dan/atau
2. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan pemrosesan Data Sistem Pembayaran;
3. menghentikan sementara, sebagian, atau seluruh hak akses pada Infrastruktur Data Sistem Pembayaran; dan/atau
4. tindak lanjut lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam menentukan tindak lanjut pengawasan dan/atau pemantauan, BI mempertimbangkan: tingkat pelanggaran; potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha; pihak yang melakukan pelanggaran; dan/atau pertimbangan lain.
20. Ketentuan Lain-Lain
1. Penerapan penyelenggaraan Infrastruktur Data SP meliputi:
1. penerapan layanan identifikasi calon pengguna jasa dan pengguna jasa secara unik; dan
2. penerapan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi.
2. Kewajiban terkait penerapan layanan identifikasi dan pengukuran integritas transaksi selain diterapkan sesuai penetapan penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran secara bertahap.
3. BI dapat menugaskan SRO terkait pengaturan Data SP dan/atau penyelenggaraan Infrastruktur Data SP. Penugasan BI kepada SRO dilakukan untuk mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia; mendukung implementasi kebijakan Bank Indonesia; dan menyusun dan menerbitkan ketentuan di SP yang bersifat teknis dan mikro, berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.
4. BI berdasarkan pertimbangan tertentu dapat menetapkan kebijakan tertentu mengenai pemrosesan Data Sistem Pembayaran; pertukaran Data Sistem Pembayaran; cakupan dan kewajiban Pihak Terhubung; dan/atau penyelenggaraan Infrastruktur Data Sistem Pembayaran, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Transisi
1. Kebijakan pengelolaan fraud dalam SP wajib disampaikan PSP kepada BI paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan BI ini berlaku.
2. Bagi PSP yang ditetapkan sebagai first movers, kebijakan pengelolaan fraud dalam SP wajib disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 3 (tiga) bulan sejak PBI ini berlaku.
3. Penilaian dampak pemrosesan Data Pengguna Jasa wajib disampaikan PSP kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak PBI ini berlaku.
3. Penutup
PBI ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2026.