RINGKASAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
Peraturan :​​​
| Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 38 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra |
| Berlaku : | 17 November 2026 |
​
- Latar Belakang
Dalam mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap Pasar Valuta Asing. Untuk dapat melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Pasar Valuta Asing secara menyeluruh (end-to-end) mencakup produk, harga acuan (pricing), pelaku, dan infrastruktur, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.
Selanjutnya, guna mengantisipasi perkembangan pasar keuangan yang berdampak kepada nilai tukar rupiah dan tingkat transaksi pelaku transaksi di luar negeri dalam Pasar Valuta Asing domestik, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tanggal 23 Juli 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra dalam upaya mewujudkan perluasan dan inovasi layanan transaksi Pasar Valuta Asing terhadap rupiah untuk lindung nilai kepada pelaku transaksi di luar negeri melalui bank mitra.
Untuk mendorong perkembangan transaksi Pasar Valuta Asing melalui bank mitra serta mengakomodasi kebutuhan perkembangan Pasar Valuta Asing yang bergerak dinamis, perlu dilakukan penguatan ketentuan antara lain terhadap mekanisme Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra yang dilakukan Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) dan Bank Mitra Dalam Negeri (Domestic Partner Bank), persyaratan dokumen perizinan bagi Bank Mitra Dalam Negeri (Domestic Partner Bank), Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB), dan Investor Global Terdaftar (Registered Global Investor) sebelum melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra, serta perluasan terhadap cakupan pelaku transaksi di luar negeri berupa lembaga keuangan di luar negeri yang dapat memfasilitasi Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dan Investor Global Terdaftar (Registered Global Investor) berupa pihak yang melakukan pengelolaan investasi. Untuk itu, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terkait Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bank Indonesia perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20 Tahun 2026 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing untuk Lindung Nilai melalui Bank Mitra.
- Muatan Perubahan
Perubahan ketentuan yang diatur dalam PADG ini mencakup perubahan ketentuan:
- Definisi
Penyesuaian definisi Bank Mitra Luar Negeri (Overseas Partner Bank) menjadi Mitra Bank Mitra Dalam Negeri (Domestic Partner Bank) di luar negeri (Overseas Partner of DPB) dalam rangka perluasan cakupan pelaku transaksi di luar negeri sebagai mitra dari Bank Mitra Dalam Negeri (Domestic Partner Bank).
- Cakupan Investor Global Terdaftar (Registered Global Investor)
- Pengaturan bahwa Investor Global Terdaftar (Registered Global Investor) dapat berupa pihak yang melakukan pengelolaan investasi terhadap beberapa investor;
- Dalam hal Investor Global Terdaftar (Registered Global Investor) merupakan pihak yang melakukan pengelolaan investasi terhadap beberapa investor, Investor Global Terdaftar (Registered Global Investor) melakukan Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra berdasarkan kepemilikan aset investasi portfolio dari seluruh investor; dan
- Perhitungan atas kepemilikan aset investasi portofolio dari seluruh investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara agregat.
- Pengaturan mekanisme pendaftaran Investor Global Terdaftar (Registered Global Investor) yang merupakan pihak yang melakukan pengelolaan investasi terhadap beberapa investor, dengan menyampaikan informasi Single Investor Identification dan Legal Entity Identifier (jika ada) dari seluruh investor yang akan didaftarkan.
- Pengaturan Kriteria Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra
- Penyesuaian pengaturan kriteria transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) dengan Bank Mitra Dalam Negeri (Domestic Partner Bank), yang sebelumnya diatur bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) dengan Bank Mitra Dalam Negeri (Domestic Partner Bank) dilakukan secara back-to-back dengan rincian: (i) jenis transaksi; (ii) mata uang; (iii) nominal; (iv) jangka waktu; dan (v) tanggal transaksi yang sama dengan transaksi antara Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) dengan Investor Global Terdaftar (Registered Global Investor) (T+0);
- Kedepan kriteria transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) dengan Bank Mitra Dalam Negeri (Domestic Partner Bank) diatur secara principle based berdasarkan penetapan Bank Indonesia;
- Bank Indonesia memublikasikan kriteria transaksi valuta asing terhadap rupiah antara Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) dan Bank Mitra Dalam Negeri (Domestic Partner Bank) melalui surat kepada Bank Mitra Dalam Negeri (Domestic Partner Bank), laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- Perluasan Cakupan Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) Pihak yang dapat menjadi Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) mencakup;
- bank yang berkedudukan di luar negeri;
- lembaga keuangan di luar negeri yang dapat
memfasilitasi Transaksi Pasar Valuta Asing melalui Bank Mitra dan diawasi otoritas yang berwenang;
Terdapat tambahan dokumen permohonan pendaftaran bagi Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) berupa lembaga Keuangan di luar negeri, yaitu
- dokumen yang menunjukkan kemampuan lembaga keuangan di luar negeri untuk dapat memfasilitasi transaksi Pasar Valuta Asing untuk lindung nilai; dan
- dokumen yang menunjukkan lembaga keuangan di luar negeri diawasi oleh otoritas yang berwenang,
- pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
Bank Indonesia memublikasikan pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia melalui surat, laman Bank Indonesia, dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia, termasuk dokumen permohonan pendaftaran yang harus dipenuhi bagi calon Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) berupa pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia
- Relaksasi terhadap Pejabat yang Berwenang Melakukan Penandatanganan Dokumen terkait Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) dan Investor Global Terdaftar (Registered Global Investor)
- Penyesuaian ketentuan mengenai pejabat yang berwenang melakukan penandatanganan dokumen terkait Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) dan Investor Global Terdaftar (Registered Global Investor), dari yang sebelumnya mensyaratkan penandatanganan oleh pejabat setingkat direktur menjadi pejabat yang berwenang mewakili masing-masing pihak berdasarkan ketentuan internal perusahaan.
- Penyesuaian tersebut mencakup dokumen permohonan pendaftaran, surat kuasa, surat pernyataan kemitraan, serta dokumen permohonan pencabutan status terdaftar Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) dan Investor Global Terdaftar (Registered Global Investor).
- Ketentuan Penutup
- Menetapkan Ketentuan Penutup, yaitu:
- ketentuan mengenai penyampaian sebagian data laporan berkala yang belum dapat disampaikan secara daring mulai berlaku untuk pertama kali pada Hari Kerja pertama di minggu pertama paling lambat pada pukul 12.00 WIB setelah Bank Mitra Dalam Negeri (Domestic Partner Bank) menyampaikan laporan berkala melalui sistem laporan bank umum terintegrasi;
- Bank Mitra Dalam Negeri (Domestic Partner Bank) yang telah memperoleh penetapan dari Bank Indonesia sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, tidak perlu melakukan penyampaian sebagian data laporan berkala yang belum dapat disampaikan secara daring sampai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipenuhi; dan
- bank mitra luar negeri (overseas partner bank) yang telah terdaftar sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku ditetapkan sebagai Mitra DPB di Luar Negeri (Overseas Partner of DPB) berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.