Ringkasan
Peraturan Bank Indonesia
Peraturan : Peraturan Bank Indonesia No. 19/ 7 / PBI
/2017 tanggal 5 Mei 2017 tentang Pembawaan Uang Kertas Asing Ke Dalam dan Ke
Luar Daerah Pabean Indonesia.
Berlaku : 5 Maret 2018
I.
Latar Belakang Pengaturan
1.
Tingginya aktivitas Pembawaan
UKA lintas batas yang belum diimbangi oleh ketersediaan data dan informasi yang
memadai bagi otoritas moneter, khususnya mengenai underlying transaksi pembawaan UKA dan belum adanya instrumen untuk
mengawasi aktivitas Pembawaan UKA yang masuk dan ke luar daerah pabean
Indonesia. Dengan kondisi tersebut maka Bank Indonesia memandang perlu untuk
mengatur lalu lintas Pembawaan UKA agar dapat meminimalisir adanya aktivitas
Pembawaan UKA yang dapat berpotensi mengganggu kestabilan nilai Rupiah
2.
Keluarnya ketentuan PBI ini
sejalan dengan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mencapai dan
memelihara kestabilan nilai Rupiah, serta pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia
yang diamanatkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas Devisa. Disamping itu kebijakan
yang dikeluarkan Bank Indonesia tersebut juga diselaraskan dengan upaya
mendukung gerakan nasional nontunai dan implementasi kewajiban penggunaan
Rupiah dalam transaksi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
II.
Substansi Pengaturan
1.
Pembawaan
UKA Ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia dengan jumlah yang nilainya paling sedikit
setara dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) hanya dapat dilakukan oleh Badan Berizin, yaitu
Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank
yang telah memiliki Izin Pembawaan UKA dan persetujuan Pembawaan UKA dari Bank
Indonesia.
2.
Badan Berizin dapat melakukan
Pembawaan UKA untuk kepentingan sendiri ataupun untuk kepentingan pihak lain.
3.
Persyaratan yang harus
dipenuhi oleh Bank dan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank untuk memperoleh Izin
Pembawaan UKA:
a.
Bank:
1)
memiliki izin usaha sebagai
Bank dari otoritas yang berwenang; dan
2)
memiliki izin sebagai bank
devisa atau memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan penukaran valuta asing
dari otoritas yang berwenang;
b.
Penyelenggara KUPVA Bukan
Bank:
1)
memiliki izin sebagai
Penyelenggara KUPVA Bukan Bank dari Bank Indonesia;
2)
memiliki modal disetor paling
sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
3)
memenuhi persyaratan
operasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4.
Izin Pembawaan UKA yang
diberikan Bank Indonesia kepada Badan Berizin berjangka waktu paling lama 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin dan dapat diperpanjang.
5.
Pengajuan permohonan perpanjangan
Izin Pembawaan UKA dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Izin
Pembawaan UKA berakhir.
6.
Persetujuan Pembawaan UKA
yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Badan Berizin berupa kuota per mata
uang untuk periode selama 3 (tiga) bulan (Periode Januari – Maret, April –
Juni, Juli – September, Oktober – Desember).
7.
Bank Indonesia dapat menolak
permohonan Persetujuan Pembawaan UKA dari Badan Berizin berdasarkan
pertimbangan:
a.
peruntukan Pembawaan UKA;
b.
aspek historis Pembawaan UKA;
c.
kondisi makroekonomi;
dan/atau
d.
pertimbangan lainnya.
8.
Badan Berizin dapat
mengajukan permintaan penambahan kuota 1 (satu) kali dalam periode Persetujuan
Pembawaan UKA yang telah diberikan Bank Indonesia.
9.
Badan Berizin dapat melakukan
Pembawaan UKA secara sendiri atau menggunakan jasa Perusahaan Jasa Pengangkutan
Uang Rupiah (PJPUR) Terdaftar.
10.
Badan Berizin wajib
menyampaikan kepada Bank Indonesia secara tertulis apabila terdapat perubahan
data dan/atau informasi sebagai berikut:
a.
perubahan status;
b.
perubahan modal;
c.
perubahan nama; dan/atau
d.
perubahan alamat.
11.
Bank
Indonesia melakukan evaluasi atas perizinan Pembawaan UKA dengan mempertimbangkan:
a.
tingkat kepatuhan Badan Berizin terhadap ketentuan yang berlaku;
b.
tingkat utilitas dan perkembangan kegiatan Pembawaan UKA;
c.
adanya rekomendasi, informasi, dan/atau permintaan dari pengawas
atau otoritas lain; dan/atau
d.
pertimbangan lainnya.
12. Pelaksanaan
ketentuan PBI Pembawaan UKA akan menggunakan infrastruktur pendukung berupa
sistem yang dikembangkan Bank Indonesia dan/atau sistem yang dikembangkan oleh
Pengelola Portal Indonesia National Single Window.
13. Kurs yang digunakan dalam pelaksanaan ketentuan Pembawaan
UKA ini mengacu pada kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Apabila kurs yang digunakan tidak terdapat dalam daftar yang ditetapkan oleh
Kementerian Keuangan maka akan menggunakan kurs beli valuta asing oleh perbankan atau indikasi kurs
yang dijadikan acuan pasar.
14. Sanksi
terhadap pelanggaran ketentuan Pembawaan UKA ke dalam dan ke luar daerah pabean
Indonesia adalah berupa Penegahan atas seluruh Pembawaan UKA yang dilakukan
oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sesuai dengan ketentuan
kepabeanan yang berlaku.
15. Badan
Berizin yang melakukan Pembawaan UKA namun tidak memiliki persetujuan pembawaan
UKA, menggunakan jasa PJPUR yang tidak terdaftar, atau tidak menyampaikan
laporan perubahan data dan/atau informasi dapat dikenakan sanksi administratif
oleh Bank Indonesia berupa:
a.
teguran
tertulis;
b.
penghentian sementara
kegiatan Pembawaan UKA; dan/atau
c.
pencabutan Izin
Pembawaan UKA
16. Selain
sanksi berupa penegahan dan sanksi administratif, Bank Indonesia juga dapat
merekomendasikan kepada otoritas berwenang untuk mengenakan sanksi kepada
pelaku Pembawa UKA sesuai dengan kewenangannya.
17. PBI
Pembawaan UKA mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 2018, namun terkait dengan
pengenaan sanksi mulai berlaku pada tanggal 7 Mei 2018.
