​
RINGKASAN
PERATURAN BANK INDONESIA
|
Peraturan
|
:
|
PBI No.19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
|
|
Berlaku
|
:
|
Sejak tanggal 13 April 2017
|
Ringkasan:
Latar
Belakang Pengaturan:
1.
Kondisi
makroekonomi dan stabilitas sektor keuangan yang saat ini cukup terjaga perlu dipertahankan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan
terutama perbankan serta turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap
perbankan.
2.
Dalam rangka
memelihara stabilitas sistem keuangan terutama perbankan dan turut menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut,
tetap diperlukan upaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek.
3.
Upaya untuk
mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek dimaksud merupakan salah satu cara pencegahan dan
penanganan krisis sistem keuangan yang dapat ditempuh melalui penyediaan
pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) kepada bank.
4.
Berdasarkan
pertimbangan di atas perlu ditetapkan Peraturan Bank Indonesia No.19/3/PBI/2017 tentang
Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional, yang juga sebagai
peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
Substansi
Pengaturan:
1. Bank yang mengalami
kesulitan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan permohonan PLJP kepada Bank
Indonesia.
2. Kesulitan
likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan oleh
terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana
keluar dalam rupiah yang dapat membuat bank tidak dapat memenuhi kewajiban giro
wajib minimum (GWM) primer dalam rupiah.
3. Persyaratan bank yang
dapat memperoleh PLJP meliputi:
a. tergolong sebagai bank solven;
b. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank paling
rendah 2 (dua);
c. memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP
yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia; dan
d. diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP.
4. Bank mengajukan plafon
PLJP berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank
memenuhi GWM primer dalam rupiah.
5. Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP dapat
berupa:
a. surat berharga, meliputi SBI, SDBI, SBN,
dan surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi
persyaratan;
b. surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dicatat
dalam pembukuan UUS dari bank, meliputi SBIS, SBSN, dan sukuk
korporasi yang diterbitkan oleh
badan hukum lain yang memenuhi persyaratan;
c. aset kredit yang
memenuhi persyaratan; dan/atau
d. aset pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS dari
bank yang memenuhi persyaratan.
6. Dalam
hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta agunan lain setelah agunan
sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencukupi.
7. Bank menyampaikan laporan daftar aset kredit dan/atau
aset pembiayaan yang dialokasikan sebagai agunan PLJP setiap 6 bulan sekali kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK. Dalam hal bank tidak menyampaikan laporan
daftar aset kredit dan/atau aset pembiayaan maka bank tidak dapat mengajukan PLJP dengan agunan
aset kredit dan/atau aset pembiayaan.
8. Terdapat
pengaturan mengenai mekanisme permohonan PLJP, pencairan PLJP, penggantian
agunan PLJP, pembatasan pencairan PLJP, penghentian pencairan PLJP,
perpanjangan jangka waktu PLJP, penambahan atau penurunan plafon PLJP,
pelaporan selama periode PLJP, pelunasan PLJP, dan eksekusi agunan PLJP.
9. Terdapat
pengaturan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK antara lain dalam rangka
menindaklanjuti permohonan PLJP, pengawasan
terhadap bank yang menerima PLJP, eksekusi agunan, dan kegiatan
pemeriksaan.
10. Jangka
waktu PLJP paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap periode
pemberian PLJP dan dapat diperpanjang secara
berturut-turut untuk jangka waktu PLJP keseluruhan paling lama 90 (sembilan
puluh) hari kalender.
11. Selama periode pemberian PLJP atau selama bank belum
melunasi kewajiban PLJP, bank dilarang:
a. melakukan penempatan dana;
b. menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan baru kepada pihak
terkait bank, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah
diperjanjikan sebelumnya;
c. merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait bank;
dan
d. melakukan pembagian dividen.
12. Selama periode pemberian PLJP bank hanya dapat mengikuti
operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi
13. Bank Indonesia mengenakan bunga secara harian kepada bank
atas baki
debet PLJP yang dihitung dengan
menggunakan tingkat suku bunga sebesar repurchase
agreement rate (tingkat
suku bunga lending facility) ditambah margin sebesar 400 (empat ratus) basis poin.
14. Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJP menjadi
beban bank.
15. Bank
yang melanggar ketentuan dalam PBI PLJP atau tidak melunasi PLJP pada waktunya
akan dikenakan sanksi.
16. PBI ini berlaku sejak tanggal diundangkan.