BI Icon
Divisi Informasi Hukum, Departemen Hukum
Departemen Komunikasi
4/18/2017 6:00 AM

Peraturan Bank Indonesia No.19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional

​
RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA
 
Peraturan
:
PBI No.19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional
Berlaku
:
Sejak tanggal 13 April 2017
 
Ringkasan:
 
Latar Belakang Pengaturan:
1.     Kondisi makroekonomi dan stabilitas sektor keuangan yang saat ini cukup terjaga perlu dipertahankan untuk memelihara stabilitas sistem keuangan terutama perbankan serta turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
2.     Dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan terutama perbankan dan turut menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tersebut, tetap diperlukan upaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek.
3.     Upaya untuk mengatasi kesulitan likuiditas jangka pendek dimaksud merupakan salah satu cara pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang dapat ditempuh melalui penyediaan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) kepada bank.
4.     Berdasarkan pertimbangan di atas perlu ditetapkan Peraturan Bank Indonesia No.19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional, yang juga sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
 
Substansi Pengaturan:
1.      Bank yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek dapat mengajukan permohonan PLJP kepada Bank Indonesia.
2.      Kesulitan likuiditas jangka pendek adalah keadaan yang dialami bank yang disebabkan oleh terjadinya arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar dalam rupiah yang dapat membuat bank tidak dapat memenuhi kewajiban giro wajib minimum (GWM) primer dalam rupiah.
3.      Persyaratan bank yang dapat memperoleh PLJP meliputi:
a.     tergolong sebagai bank solven;
b.     memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank paling rendah 2 (dua);
c.     memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia; dan
d.     diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP.
4.      Bank mengajukan plafon PLJP berdasarkan perkiraan jumlah kebutuhan likuiditas sampai dengan bank memenuhi GWM primer dalam rupiah.
5.      Agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan PLJP dapat berupa:
a.       surat berharga, meliputi SBI, SDBI, SBN, dan surat berharga yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan;
b.       surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang dicatat dalam pembukuan UUS dari bank, meliputi SBIS, SBSN, dan sukuk korporasi yang diterbitkan oleh badan hukum lain yang memenuhi persyaratan;
c.       aset kredit yang memenuhi persyaratan; dan/atau
d.       aset pembiayaan yang dicatat dalam pembukuan UUS dari bank yang memenuhi persyaratan.
6.      Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta agunan lain setelah agunan sebagaimana dimaksud pada angka 5 mencukupi.
7.      Bank menyampaikan laporan daftar aset kredit dan/atau aset pembiayaan yang dialokasikan sebagai agunan PLJP setiap 6 bulan sekali kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada OJK. Dalam hal bank tidak menyampaikan laporan daftar aset kredit dan/atau aset pembiayaan maka bank tidak dapat mengajukan PLJP dengan agunan aset kredit dan/atau aset pembiayaan.
8.      Terdapat pengaturan mengenai mekanisme permohonan PLJP, pencairan PLJP, penggantian agunan PLJP, pembatasan pencairan PLJP, penghentian pencairan PLJP, perpanjangan jangka waktu PLJP, penambahan atau penurunan plafon PLJP, pelaporan selama periode PLJP, pelunasan PLJP, dan eksekusi agunan PLJP.
9.      Terdapat pengaturan koordinasi antara Bank Indonesia dan OJK antara lain dalam rangka menindaklanjuti permohonan PLJP, pengawasan terhadap bank yang menerima PLJP, eksekusi agunan, dan kegiatan pemeriksaan.
10.    Jangka waktu PLJP paling lama 14 (empat belas) hari kalender untuk setiap periode pemberian PLJP dan dapat diperpanjang secara berturut-turut untuk jangka waktu PLJP keseluruhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
11.    Selama periode pemberian PLJP atau selama bank belum melunasi kewajiban PLJP, bank dilarang:
a.       melakukan penempatan dana;
b.       menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan baru kepada pihak terkait bank, kecuali untuk pemenuhan komitmen yang telah diperjanjikan sebelumnya;
c.       merealisasikan penarikan dana oleh pihak terkait bank; dan
d.       melakukan pembagian dividen.
12.    Selama periode pemberian PLJP bank hanya dapat mengikuti operasi moneter Bank Indonesia yang bersifat ekspansi
13.    Bank Indonesia mengenakan bunga secara harian kepada bank atas baki debet PLJP yang dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga sebesar repurchase agreement rate (tingkat suku bunga lending facility) ditambah margin sebesar 400 (empat ratus) basis poin.
14.    Biaya yang timbul sehubungan dengan proses PLJP menjadi beban bank.
15.    Bank yang melanggar ketentuan dalam PBI PLJP atau tidak melunasi PLJP pada waktunya akan dikenakan sanksi.
16.    PBI ini berlaku sejak tanggal diundangkan.


 

Lampiran
Kontak
Contact Center BICARA : (62 21) 131 e-mail :bicara@bi.go.id

Tags :

Halaman ini terakhir diperbarui 1/15/2021 11:01 PM

Apakah halaman ini bermanfaat?

Terima Kasih! Apakah Anda ingin memberikan rincian lebih detail?