​
RINGKASAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BANK INDONESIA
|
Peraturan
|
:
|
Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal
Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
|
|
Tanggal
berlaku
|
:
|
29 Agustus 2016
|
|
Ringkasan
|
:
|
|
1.
Peraturan
Bank Indonesia (PBI) ini merupakan perubahan kedua
atas PBI No.11/12/PBI/2009
tentang Uang Elektronik (Electronic Money).
2.
Perubahan
dilakukan terhadap materi ketentuan terkait penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (LKD) dengan
maksud untuk
memperluas pihak yang dapat
menyelenggarakan
LKD dalam
rangka mendorong peningkatan transaksi non tunai melalui penggunaan Uang
Elektronik. Secara
garis besar, pokok-pokok materi perubahan yang dimuat dalam PBI ini mencakup:
a.
Perubahan
terhadap Pasal 24D mengenai kriteria dan persyaratan pihak yang dapat menyelenggarakan
LKD melalui Agen LKD individu; dan
b.
Penambahan
1 (satu) pasal baru, yaitu Pasal 24H mengenai penerapan Customer Due Diligence (CDD) yang lebih sederhana oleh
penyelenggara LKD.
3.
Pihak
yang dapat menjadi Penyelenggara LKD melalui Agen LKD Individu adalah Bank
dengan kriteria BUKU 3 dan 4 atau Bank Pembangunan
Daerah dengan kategori BUKU 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi
memadai dan memiliki profil mandat penyaluran prgram bantuan sosial. Perubahan ini memperluas kriteria pihak yang dapat menyelenggarakan LKD, yang sebelumnya hanya terbatas pada Penerbit berupa Bank Umum berdasarkan Kegiatan
Usaha (BUKU) 4.
4.
Untuk mendukung perluasan Layanan
Keuangan Digital, dalam ketentuan ini diatur bahwa penyederhanaan prosedur Customer Due Diligence (CDD)
dilakukan
melalui pencatatan data identitas yang paling kurang mencakup
informasi nama,
tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor dokumen
identitas,
dan nama ibu kandung. Informasi
kewarganegaraan dan jenis kelamin yang diminta dalam prosedur CDD normal tidak
wajib dicatat oleh Penyelenggara LKD.
5.
Penyampaian
rencana penyelenggaraan LKD yang diajukan sebelum berlakunya PBI ini tetap tunduk
pada PBI No.11/12/PBI/2009
tentang Uang Elektronik (Electronic Money)
sebagaimana telah diubah dengan PBI No.16/8/PBI/2014 sampai
dengan persetujuan penyelenggaraan LKD diberikan oleh Bank Indonesia.
6.
Ketentuan
lebih lanjut mengenai persyaratan, penyampaian rencana penyelenggaraan LKD
melalui Agen LKD individu, dan persetujuan Bank Indonesia diatur
lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
-------ooOoo------