Pada triwulan II 2025, ketidakpastian perekonomian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Hal ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi negara maju seperti AS, Eropa, dan Jepang. Ekonomi Tiongkok pun melambat, sedangkan ekonomi India diprakirakan tetap tumbuh baik. Sementara itu, perekonomian negara berkembang lainnya juga diprakirakan melambat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi dunia untuk keseluruhan 2025 diprakirakan belum kuat sebesar 3,0%.

Ketidakpastian di pasar keuangan global juga tetap tinggi akibat kebijakan tarif AS dan dampak negatifnya terhadap pelemahan prospek ekonomi dunia. Kebijakan tarif dan dampak negatifnya terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia memicu peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Hal ini mendorong perilaku risk aversion pemilik modal yang memilih penempatan pada aset yang dianggap aman (safe haven asset), terutama ke aset keuangan di Eropa, Jepang, dan komoditas emas. Hal ini selanjutnya berdampak pada tertahannya aliran masuk modal asing ke negara berkembang sehingga memberikan tekanan terhadap nilai tukarnya, termasuk Indonesia. Berbagai lembaga internasional seperti World Bank, International Monetary Fund (IMF), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menyoroti bahwa perekonomian dunia ke depan akan semakin tidak pasti, ketidakpastian kebijakan meningkat, dan hambatan perdagangan kian membesar. Kondisi tersebut diperburuk oleh pengetatan kondisi keuangan global yang berpotensi memicu arus keluar modal dari negara berkembang, disertai risiko kenaikan inflasi akibat peningkatan tarif dan biaya perdagangan.

Tantangan perekonomian domestik pada triwulan II 2025 juga masih berat akibat ekspektasi pelaku ekonomi yang menurun. Hal tersebut berdampak pada demand kredit yang diprakirakan terbatas dengan supply kredit yang tertahan sejalan dengan peningkatan risk averse bank. Di tengah ketidakpastian global yang tinggi dan tantangan perekonomian domestik yang berat, perekonomian Indonesia pada triwulan II 2025 tetap tumbuh baik. Perekonomian Indonesia triwulan II 2025 tumbuh sebesar 5,12% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya sebesar 4,87% (yoy). Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) juga tetap baik seiring dengan berlanjutnya aliran masuk modal asing ke investasi portofolio, sehingga mendukung ketahanan eksternal. Nilai tukar Rupiah pada triwulan II 2025 tetap stabil didukung kebijakan stabilisasi Bank Indonesia, meski sempat mengalami tekanan tinggi di pasar off-shore (Non-Deliverable Forward/NDF) pada April 2025 akibat meningkatnya ketidakpastian global pasca-pengumuman tarif resiprokal AS. Bank Indonesia terus memperkuat respons kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah, termasuk intervensi terukur di pasar off-shore dan strategi triple intervention pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) pasar sekunder. Seluruh instrumen moneter terus dioptimalkan, termasuk penguatan strategi operasi moneter pro-market melalui optimalisasi instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI), untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam menarik aliran masuk investasi portofolio asing dan mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah. Selain itu, pada triwulan II 2025, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga rendah untuk mendukung stabilitas perekonomian dan ketahanan perbankan tetap kuat dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, serta kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital tetap baik didukung oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan andal.

Di tengah kinerja indikator ekonomi triwulan II 2025 yang solid, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Berbagai lembaga internasional dan nasional, seperti World Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), LPEM Universitas Indonesia, dan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menyimpulkan bahwa Indonesia menghadapi risiko pelemahan daya beli masyarakat dan potensi perlambatan ekonomi pada tahun 2025.

Selain dinamika perekonomian global dan nasional, Bank Indonesia juga mencermati perubahan lingkungan strategis yang memerlukan penguatan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan. Sinergi bauran kebijakan bank sentral dengan kebijakan fiskal dan sektor riil, serta kebijakan stabilitas sistem keuangan sangat dibutuhkan di tengah meningkatnya dampak ketidakpastian global. Selain itu, diperlukan penguatan respons dan transformasi kebijakan dan kelembagaan untuk mengawal penyelesaian pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK, menjaga kecermatan, kepatuhan hukum, dan kepentingan Bank Indonesia dalam berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang diinisiasi oleh K/L lain, serta mengelola perubahan demografi pegawai melalui digitalisasi dan otomasi dengan sejumlah manfaat dan risikonya. Tantangan lingkungan strategis global, domestik, dan kelembagaan yang berat tersebut memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respons kebijakan, termasuk perlunya untuk terus mendorong sinergi kebijakan antarotoritas, guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Di tengah beratnya tantangan lingkungan strategis pada triwulan II 2025, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan, bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter diarahkan pada keseimbangan pro-stability and growth, antara lain melalui penurunan BI-Rate 25 bps menjadi 5,50% pada Mei 2025 yang dipertahankan hingga akhir triwulan. Keputusan ini sejalan dengan terkendalinya inflasi dalam sasaran, nilai tukar Rupiah yang menguat, serta perlunya dorongan bagi pertumbuhan di tengah prospek global yang melemah. Strategi stabilisasi Rupiah diperkuat melalui intervensi NDF di pasar luar negeri, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian SBN di pasar sekunder. Sementara itu, kebijakan makroprudensial akomodatif dioptimalkan untuk mendorong kredit/pembiayaan, menurunkan suku bunga, dan memperkuat likuiditas perbankan. Kebijakan sistem pembayaran difokuskan pada perluasan akseptasi pembayaran digital, serta penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. Untuk mendukung ketiga kebijakan tersebut dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia juga menempuh kebijakan untuk pendalaman PUVA, kebijakan internasional, serta kebijakan untuk mendukung program-program UMKM dan ekonomi-keuangan syariah. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah. Selain itu, Bank Indonesia terus mempererat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pada triwulan II 2025, transformasi kebijakan terus diperkuat untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia, di tengah tantangan dinamika lingkungan strategis yang semakin berat. Penyempurnaan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia, termasuk pengaturan lanjutan atas implementasi UU P2SK, diwujudkan melalui penerbitan ketentuan pengaturan internal tentang pengelolaan cadangan devisa negara dan pengelolaan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka kerja pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan melalui pengembangan Protokol Manajemen Krisis (PMK) terintegrasi. Bank Indonesia juga melanjutkan pengembangan infrastruktur sistem pembayaran yang mencakup Fast Payment Industry dan pengembangan BI-RTGS Generasi III dan BI-Digital Innovation Center (BIDIC), mendorong konektivitas lintas negara dengan memastikan pembentukan Joint Oversight Forum (JOF) dan Nexus Scheme Organisation (NSO), serta mendorong upaya pengembangan CCP dalam rangka implementasi Tri-Party Agent (TPA) Repo. Di area kelembagaan, Bank Indonesia telah menerbitkan ketentuan internal tentang manajemen informasi kebijakan dan kelembagaan serta penyempurnaan ketentuan terkait organisasi Bank Indonesia dan kode etik pegawai. Pada triwulan II 2025, Bank Indonesia juga tengah melakukan penyusunan ketentuan mengenai pembentukan peraturan di Bank Indonesia dan pelaksanaan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA), konsepsi infrastruktur teknologi di area pemanfaatan cloud dan pemanfaatan kapabilitas infrastruktur Data Center, serta melanjutkan pengembangan Integrated Digital Central Bank (IDCB) melalui perluasan inovasi data berbasis AI/ML di sektor Moneter, Makroprudensial, dan Sistem Pembayaran.

Pada triwulan II 2025, Bank Indonesia dapat mencapai berbagai target Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai tahapan yang sudah direncanakan, didukung berbagai inisiatif transformasi dan respons kebijakan di tengah semakin beratnya tantangan lingkungan strategis global, nasional, dan kelembagaan. Capaian ini menunjukkan efektivitas respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan ekonomi dan lingkungan strategis terkini, didukung oleh penajaman sejumlah agenda transformasi, baik di area kebijakan maupun kelembagaan. Selain itu, berbagai upaya penguatan kerangka dan implementasi sistem tata kelola yang baik dan profesional juga turut mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia. Penerapan kebijakan yang konsisten dan bertata kelola, inovasi yang berkelanjutan, serta eratnya sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sepanjang triwulan II 2025 telah menghasilkan persepsi yang positif dari mitra kerja, termasuk sejumlah pengakuan dan penghargaan internasional. ​