Start;Home;Fungsi Utama;Stabilitas Sistem Keuangan;bukan default.aspx

Pengantar SSK

Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. 

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka menopang stabilitas perekonomian. Hal ini juga terkait dengan fungsi BI sebagai Lender of Last Resort (LoLR), yaitu otoritas yang berwenang menyediakan likuiditas pada saat krisis.
 
Di sisi lain, Bank Indonesia juga merupakan otoritas yang memegang mandat moneter serta sistem pembayaran. Gejolak di sektor moneter dapat mengganggu SSK, demikian juga sebaliknya. Sistem pembayaran yang bermasalah pada akhirnya dapat menyebabkan instabilitas sistem keuangan, begitu pula gejolak sistem keuangan dapat menghambat kelancaran sistem pembayaran. Keterkaitan inilah yang melatarbelakangi kepentingan Bank Indonesia untuk selalu berupaya menjaga SSK di Indonesia.
 
Dalam pelaksanaan mandat dan wewenang untuk menjaga SSK, Bank Indonesia memiliki beberapa payung hukum sebagai berikut:
  1. Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  2. Undang-Undang No.9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
  3. Peraturan Bank Indonesia No.16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial​

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, Bank Indonesia memiliki mandat untuk melakukan pengaturan dan pengawasan makroprudensial terhadap sistem keuangan yang terdiri atas lembaga keuangan, perusahaan non keuangan, rumah tangga, pasar keuangan, serta infrastruktur keuangan yang saling berinteraksi dalam pendanaan dan/atau penyediaan pembiayaan pertumbuhan perekonomian.
 
Hasil asesmen sistem keuangan, repons kebijakan Bank Indonesia, serta prospek SSK ke depan  secara berkala dipublikasikan melalui Kajian Stabilitas Keuangan​.

 

Kebijakan Makroprudensial

Kebijakan makroprudensial merupakan kebijakan yang bertujuan memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan risiko sistemik. Risiko sistemik adalah potensi instabilitas akibat terjadinya gangguan yang menular (contagion) pada sebagian atau seluruh sistem keuangan karena interaksi dari faktor ukuran (size), kompleksitas usaha (complexity), keterkaitan antarinstitusi dan/atau pasar keuangan (interconnectedness), serta kecenderungan perilaku yang berlebihan dari pelaku atau institusi keuangan untuk mengikuti siklus perekonomian (procyclicality).​

Pengalaman menunjukkan bahwa stabilitas moneter dan kesehatan mikroprudensial saja tidak cukup untuk mencegah krisis, mengingat krisis 2008 terjadi di tengah kondisi makroekonomi yang sehat. Kebijakan moneter cenderung tidak dapat menangkap sinyal pemupukan risiko yang bersumber dari perilaku ambil risiko elemen sistem keuangan, misalnya peningkatan mortgage loan secara massal di perbankan.
 
Sementara itu, kebijakan mikroprudensial yang melihat tingkat kesehatan individual lembaga, juga belum mampu menangkap pemupukan risiko dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, diperlukan penerapan kebijakan makroprudensial yang dapat melengkapi kebijakan moneter, mikroprudensial, dan fiskal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.
 

Pengawasan Makroprudensial

Bank Indonesia melakukan pengawasan makroprudensial melalui surveilans sistem keuangan dan pemeriksaan terhadap bank dan terhadap lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan bank jika diperlukan. Surveilans dilakukan mulai dari pemantauan perkembangan kondisi sistem keuangan hingga identifikasi, analisis, dan penilaian risiko. Dalam rangka pelaksanaan surveilans ini, Bank wajib menyediakan dan menyampaikan data dan informasi yang diperlukan, serta bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan.


Instrumen Kebijakan Makroprudensial

Protokol Manajemen Krisis

Koordinasi BI dengan Lembaga/Otoritas Lain

Pengembangan UMKM

Keuangan Inklusif

Baca Juga