No. 27/248/DKom
Ekonomi global menunjukkan ketahanan seriring menguatnya semangat multilateralisme dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Pertumbuhan tercatat lebih baik dari perkiraan, ditopang kebijakan yang kredibel, peningkatan investasi dan perdagangan menjelang penyesuaian tarif, serta dampak ketidakpastian perdagangan yang lebih terbatas dari estimasi. Namun, prospek ekonomi global masih dibayangi oleh risiko proteksionisme, ketimpangan pasar kerja, meluasnya peran institusi keuangan non-bank, serta ketidakpastian dampak Artificial Intelligence terhadap produktivitas. Situasi ini menegaskan pentingnya respons kebijakan internasional yang adaptif dan kolaboratif. Hal tersebut mengemuka dalam Pertemuan Tahunan International Monetary Fund dan World Bank, yang diselenggarakan pada tanggal 13-18 Oktober 2025 di Washington D.C., Amerika Serikat.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mewakili negara kawasan[1], menyampaikan tiga langkah kebijakan utama yang ditempuh Indonesia untuk menjaga resiliensi ekonomi sekaligus memastikan inflasi tetap dalam sasaran. Pertama, implementasi bauran kebijakan yang selaras antara moneter, fiskal, dan stabilitas keuangan. Kedua, reformasi struktural untuk memperkuat pertumbuhan melalui hilirisasi sumber daya alam, digitalisasi, inklusi keuangan, dan penciptaan lapangan kerja. Ketiga, penguatan kerja sama perdagangan dan investasi, baik di kawasan ASEAN maupun dengan mitra dagang utama seperti AS, Tiongkok, Jepang, India, dan Eropa. “Multilateralisme jauh lebih efektif dibanding unilateralisme dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global dan mengatasi ketidakseimbangan," tegas Gubernur Perry.
Menanggapi dinamika ekonomi global, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kerja sama multilateral dan kebijakan yang kredibel guna menjaga stabilitas ekonomi dengan mendorong kebijakan fiskal dan moneter yang berimbang, memperkuat ketahanan terhadap risiko keuangan, serta melanjutkan reformasi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Secara khusus, pertemuan juga menyoroti upaya memperkuat arsitektur keuangan internasional melalui reformasi lembaga keuangan multilateral (Multilateral Development Banks/MDBs) dan penanganan kerentanan utang. Pertemuan G20 ditutup dengan penyerahan Presidensi G20 dari Afrika Selatan kepada Amerika Serikat untuk tahun 2026.
Dalam pertemuan IMF, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral menyepakati agenda kebijakan global, yang berisi langkah-langkah menjaga stabilitas dan memperkuat resiliensi pertumbuhan di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. IMF merekomendasikan empat arah kebijakan utama. Pertama, setiap negara didorong untuk menerapkan pengelolaan keuangan negara jangka menengah yang lebih berhati-hati guna memperkuat ketahanan fiskal tanpa mengorbankan investasi dan belanja sosial. Kedua, bank sentral perlu menjaga stabilitas harga dengan tetap menjaga independensi dan transparansi. Ketiga, kebijakan di sektor keuangan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi risiko pasar dan keterkaitan antar lembaga keuangan. Keempat, reformasi struktural diarahkan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan melalui perbaikan iklim usaha, penguatan tata kelola, pemberantasan korupsi, penyederhanaan regulasi, pengembangan pasar modal, serta peningkatan kewirausahaan dan daya saing.
Pertemuan IMF menghasilkan Pernyataan Ketua IMFC (IMFC Chair's Statement) yang merangkum pembahasan utama, meliputi kondisi terkini ekonomi global, arah kebijakan yang perlu ditempuh, serta perkembangan berbagai isu yang tengah menjadi perhatian IMF.
Jakarta, 18 Oktober 2025
Departemen Komunikasi
Ramdan Denny Prakoso
Direktur Eksekutif
[1] Indonesia mewakili Southeast Asia Voting Group (SEAVG) dalam keanggotaan International Monetary and Financial Committee (IMFC) tahun 2025. IMFC berperan memberikan arahan dan pandangan kepada Dewan Gubernur IMF mengenai pengelolaan serta fungsi sistem moneter dan keuangan internasional. Komite ini terdiri atas 25 anggota yang merupakan Gubernur Bank Sentral atau Menteri Keuangan dari negara-negara anggota IMF.
