​Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 Juni 2022 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 3,50%, suku bunga Deposit Facility  sebesar 2,75%, dan suku bunga Lending Facility  sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi, di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara. Ke depan, ketidakpastian ekonomi global diprakirakan masih akan tinggi seiring dengan makin mengemukanya risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan inflasi global, termasuk sebagai akibat dari makin meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan, yang ditempuh oleh berbagai negara. Untuk itu, Bank Indonesia terus menempuh berbagai langkah penguatan bauran kebijakan sebagai berikut:

1. Memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendukung pengendalian inflasi dengan tetap memperhatikan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya;
2. Mempercepat normalisasi kebijakan likuiditas dengan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) dan Operasi Moneter Rupiah;
3. Melanjutkan kebijakan transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dengan pendalaman pada komponen Overhead SBDK (Lampiran);
4. Melanjutkan masa berlaku kebijakan tarif SKNBI sebesar Rp1 dari Bank Indonesia ke bank dan maksimum Rp2.900 dari bank kepada nasabah, dari semula berakhir 30 Juni 2022 menjadi sampai dengan 31 Desember 2022 guna meningkatkan efisiensi biaya dan aktivitas ekonomi masyarakat serta memudahkan transaksi keuangan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi;
5. Memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerja sama cross border payment connectivity, fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 (enam) agenda prioritas jalur keuangan Presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022.

Bank Indonesia terus mencermati risiko tekanan inflasi ke depan, termasuk ekspektasi inflasi dan dampaknya terhadap inflasi inti, dan akan menempuh langkah-langkah normalisasi kebijakan moneter lanjutan sesuai dengan data dan kondisi yang berkembang.

Koordinasi dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi (TPIP dan TPID) makin diperkuat untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi. Guna menjaga stabilitas makroekonomi dengan tetap mendukung proses pemulihan ekonomi nasional, koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan. Demikian pula, koordinasi di bawah Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) serta koordinasi bilateral antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus diperkuat dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Perekonomian global terus diwarnai dengan meningkatnya inflasi di tengah pertumbuhan yang diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Berlanjutnya ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina, yang disertai dengan pengenaan sanksi yang lebih luas dan kebijakan zero Covid-19 di Tiongkok, menahan perbaikan gangguan rantai pasokan. Gangguan dari sisi suplai tersebut disertai dengan meluasnya kebijakan proteksionisme terutama pangan oleh berbagai negara, mendorong tingginya harga komoditas global yang berdampak pada peningkatan tekanan inflasi global. Berbagai negara, termasuk Amerika Serikat (AS), merespons kenaikan inflasi tersebut dengan menempuh pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif sehingga berpotensi menahan pemulihan perekonomian global dan mendorong peningkatan risiko stagflasi. Pertumbuhan ekonomi berbagai negara, seperti AS, Eropa, Jepang, Tiongkok, dan India diprakirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya. Volume perdagangan dunia juga diperkirakan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Perkembangan tersebut berdampak pada ketidakpastian pasar keuangan global yang masih akan tetap tinggi sehingga mendorong terbatasnya aliran modal asing dan menekan nilai tukar di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia.

Perekonomian domestik diprakirakan terus melanjutkan perbaikan seiring dengan peningkatan permintaan domestik di tengah tetap positifnya kinerja ekspor. Perkembangan tersebut tercermin dari berbagai indikator dini pada Mei 2022 dan hasil survei Bank Indonesia terakhir yang menunjukkan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik seperti keyakinan konsumen, penjualan eceran, dan ekspansi Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur, seiring dengan peningkatan mobilitas dan pembiayaan dari perbankan. Kinerja ekspor juga tetap kuat, khususnya pada komoditas batu bara, besi baja, dan biji logam, di tengah risiko tertahannya permintaan akibat perlambatan perekonomian global. Secara spasial, kinerja positif ekspor terjadi di seluruh wilayah, terutama Kalimantan dan Sumatera. Perbaikan ekonomi juga tercermin pada kinerja beberapa sektor utama, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi yang terus membaik. Ke depan, perbaikan perekonomian domestik diprakirakan terus berlanjut didukung oleh peningkatan mobilitas, sumber pembiayaan, dan aktivitas dunia usaha, di tengah tetap positifnya kinerja ekspor. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia pada 4,5-5,3%.

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan tetap baik, sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal. Transaksi berjalan triwulan II 2022 diprakirakan mengalami surplus, melanjutkan capaian surplus pada triwulan sebelumnya. Perkembangan ini didukung oleh berlanjutnya surplus neraca perdagangan seiring kinerja ekspor pada sebagian besar komoditas utama yang tetap kuat, di tengah peningkatan defisit neraca jasa seiring dengan meningkatnya jasa transportasi perjalanan ke luar negeri. Sementara itu, aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik mencatat net inflows sebesar 1,5 miliar dolar AS pada triwulan II 2022 hingga 21 Juni 2022 di tengah peningkatan ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Mei 2022 tercatat sebesar 135,6 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kinerja NPI pada 2022 akan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran 0,5-1,3% dari PDB terutama ditopang oleh harga komoditas global yang tetap tinggi. Kinerja NPI tersebut juga didukung neraca transaksi modal dan finansial yang diprakirakan tetap surplus meski lebih rendah dari prakiraan sebelumnya, di tengah penanaman modal asing (PMA) yang tetap kuat sejalan dengan iklim investasi dalam negeri yang terjaga.

Nilai tukar Rupiah mengalami peningkatan tekanan sejalan dengan mata uang regional lainnya, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Nilai tukar pada 22 Juni 2022 terdepresiasi 1,93% (ptp) dibandingkan akhir Mei 2022. Depresiasi tersebut sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat pengetatan kebijakan moneter yang lebih agresif di berbagai negara untuk merespons peningkatan tekanan inflasi dan kekhawatiran perlambatan ekonomi global. Sementara itu, pasokan valas domestik tetap terjaga dan persepsi terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap positif. Dengan perkembangan ini, nilai tukar Rupiah sampai dengan 22 Juni 2022 terdepresiasi sekitar 4,14% (ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021, relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti India 5,17%, Malaysia 5,44%, dan Thailand 5,84%. Ke depan, Bank Indonesia terus mencermati perkembangan pasokan valas dan memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah sesuai dengan bekerjanya mekanisme pasar dan nilai fundamentalnya untuk mendukung upaya pengendalian inflasi dan stabilitas makroekonomi.    

Inflasi domestik meningkat karena tingginya tekanan sisi penawaran seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia. Pada Mei 2022, Indeks Harga Konsumen (IHK) tercatat inflasi sebesar 0,40% (mtm) atau 3,55% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 3,47% (yoy), seiring dengan peningkatan harga komoditas global. Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,58% (yoy) di tengah meningkatnya permintaan domestik dan konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi. Sementara itu, inflasi kelompok volatile food meningkat terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan akibat cuaca. Inflasi kelompok administered prices juga masih tercatat tinggi dipengaruhi oleh inflasi angkutan udara dan energi. Ke depan, tekanan inflasi IHK meningkat didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global. Inflasi IHK pada 2022 diprakirakan sedikit lebih tinggi dari batas atas sasaran, dan kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada 2023. Bank Indonesia terus mewaspadai tekanan inflasi ke depan dan dampaknya pada ekspektasi inflasi serta menempuh kebijakan penyesuaian suku bunga apabila terdapat tanda-tanda kenaikan inflasi inti. Bank Indonesia juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).

Normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah secara bertahap berlangsung tanpa mengganggu kondisi likuiditas perbankan. Penyesuaian secara bertahap GWM Rupiah dan pemberian insentif GWM sejak 1 Maret 2022 menyerap likuiditas perbankan sekitar Rp119 triliun. Penyerapan likuiditas tersebut tidak mengurangi kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN. Pada Mei 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) masih tinggi mencapai 30,80% dan tetap mendukung kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit. Insentif GWM Rupiah pada Juni 2022 meningkat dibandingkan bulan sebelumnya menunjukkan dukungan positif kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas dan inklusif. Sementara itu, dalam rangka koordinasi fiskal-moneter sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang berlaku hingga 31 Desember 2022, Bank Indonesia melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp32,54 triliun (hingga 22 Juni 2022) melalui mekanisme lelang utama, greenshoe option, dan private placement. Pada Mei 2022, likuiditas perekonomian juga tetap longgar, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 18,37% (yoy) dan 12,15% (yoy).

Suku bunga perbankan terus mengalami penurunan sejalan dengan tren menurunnya risiko kredit. Di pasar uang, suku bunga IndONIA pada Mei 2022 stabil sebesar 2,79% dibandingkan dengan Mei 2021. Di pasar dana, suku bunga deposito 1 bulan perbankan turun sebesar 75 bps sejak Mei 2021 menjadi 2,86% pada Mei 2022. Di pasar kredit, suku bunga kredit menunjukkan penurunan 52 bps pada periode yang sama, di tengah membaiknya persepsi risiko perbankan. Bank Indonesia memandang peran perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan, termasuk melalui penurunan suku bunga kredit, dapat ditingkatkan guna makin mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga dan intermediasi perbankan melanjutkan perbaikan. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio / CAR) perbankan April 2022 tetap tinggi sebesar 24,28%, dan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan / NPL) tetap terjaga, yakni 3% (bruto) dan 0,83% (neto). Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 9,93% (yoy), sementara intermediasi perbankan pada Mei 2022 melanjutkan perbaikan dibandingkan bulan sebelumnya dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,03% (yoy). Pertumbuhan kredit terjadi di seluruh kelompok bank dan hampir di seluruh sektor ekonomi, terutama pada segmen kredit Korporasi dan UMKM, seiring berlanjutnya pemulihan aktivitas korporasi dan rumah tangga. Dari sisi penawaran, standar penyaluran kredit perbankan tetap longgar, terutama di sektor Perdagangan, Industri, dan Pertanian seiring membaiknya persepsi risiko kredit. Dari sisi permintaan, pemulihan kinerja korporasi terus berlanjut, tercermin dari perbaikan penjualan yang selanjutnya meningkatkan permintaan pendanaan perbankan, kemampuan membayar, dan belanja modal korporasi. Pertumbuhan kredit UMKM juga meningkat sebesar 16,97% (yoy) pada Mei 2022. Bank Indonesia terus mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit kepada sektor prioritas dan inklusif, serta memperkuat sinergi dengan Pemerintah, otoritas lainnya dan dunia usaha untuk mengakselerasi pemulihan intermediasi guna memperkuat momentum pemulihan ekonomi.

Bank Indonesia terus mendorong akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi. Transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking. Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada Mei 2022 tumbuh 35,25% (yoy) mencapai Rp32 triliun dan nilai transaksi digital banking meningkat 20,82% (yoy) menjadi Rp3.766,7 triliun. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit mengalami peningkatan 5,43% (yoy) menjadi Rp630,9 triliun. Untuk mendorong inovasi sistem pembayaran, Bank Indonesia akan terus memastikan implementasi Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) khususnya Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) first mover dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, sebagai salah satu langkah kongkrit integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital, pada 11-15 Juli 2022, Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI serta asosiasi akan menyelenggarakan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang sekaligus merupakan side event G20, yang menampilkan beragam inisiatif dan inovasi digital di Indonesia. Jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Mei 2022 meningkat 8,97% (yoy) mencapai Rp927,6 triliun. Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI, antara lain melalui penguatan dan perluasan kerja sama dengan lembaga terkait dalam distribusi uang Rupiah ke daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terpencil).