Prospek dan Tantangan Perekonomian
Bank Indonesia memprakirakan perekonomian global melambat dengan ketidakpastian pasar keuangan yang mereda. Pertumbuhan ekonomi global diprakirakan tumbuh sebesar 3,0% pada 2023 dan melambat menjadi 2,8% pada 2024. Ekonomi Amerika Serikat (AS) dan India tetap kuat didukung konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara itu, ekonomi Tiongkok melambat seiring dengan tetap lemahnya konsumsi rumah tangga dan investasi sebagai dampak lanjutan dari pelemahan kinerja sektor properti, serta terbatasnya stimulus fiskal. Penurunan inflasi di negara maju masih berlanjut, sementara inflasi Tiongkok menurun dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat. Siklus kenaikan suku bunga kebijakan moneter negara maju, termasuk Fed Funds Rate (FFR), diprakirakan telah berakhir. Yield obligasi Pemerintah negara maju, termasuk US Treasury, menurun secara gradual tetapi masih berada di level tinggi sejalan dengan premi risiko jangka panjang (term-premia) terkait besarnya pembiayaan fiskal dan utang pemerintah AS. Tekanan penguatan nilai tukar dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia juga berkurang. Perkembangan tersebut mendorong berlanjutnya aliran masuk modal asing dan mengurangi tekanan pelemahan nilai tukar di emerging market, termasuk Indonesia.
Sementara itu, pemulihan ekonomi Indonesia diprakirakan tetap berlanjut ditopang oleh permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi 2023 diprakirakan berada dalam kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh konsumsi dan investasi yang sejalan dengan akselerasi belanja Pemerintah pada akhir tahun, serta percepatan penyelesaian beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN). Sementara itu, kinerja ekspor dipengaruhi oleh dampak perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Berdasarkan Lapangan Usaha (LU), prospek LU Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Informasi dan Komunikasi, Konstruksi, serta Transportasi dan Pergudangan diprakirakan tetap tumbuh baik. Sementara secara spasial, pertumbuhan yang baik diprakirakan terjadi di seluruh wilayah, terutama Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua) sejalan dengan dampak positif hilirisasi mineral, serta Jawa akibat permintaan domestik yang masih kuat.
Hal ini didukung oleh kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang diprakirakan mencatat surplus sehingga mendukung ketahanan eksternal. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Desember 2023 tercatat meningkat menjadi 146,4 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,7 bulan impor atau 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Pada triwulan IV 2023, stabilitas nilai tukar Rupiah juga terjaga dan inflasi menurun sesuai kisaran sasaran. Nilai tukar Rupiah pada triwulan IV 2023 menguat 0,38% secara point-to-point (ptp) dibandingkan dengan level akhir triwulan III 2023 atau 1,11% (ytd) dibandingkan dengan level akhir tahun 2022. Sementara itu, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Desember 2023 tercatat sebesar 2,61% (yoy), menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,51% (yoy), sehingga inflasi IHK berada dalam kisaran sasaran 3,0±1%. Penurunan inflasi dipengaruhi oleh terjaganya berbagai komponen inflasi sebagai hasil nyata konsistensi kebijakan moneter Bank Indonesia yang pro-stability, serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan TPIP dan TPID melalui penguatan GNPIP di berbagai daerah.
Pada triwulan IV 2023, ketahanan perbankan tetap kuat, didukung oleh likuiditas yang memadai dan rasio risiko kredit bermasalah yang rendah. Kinerja transaksi ekonomi dan keuangan digital juga mencatat pertumbuhan yang tinggi didukung oleh kelancaran dan keandalan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI). Selain itu, Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah NKRI melalui program pengedaran uang Rupiah ke daerah Terluar, Terdepan, Terpencil (3T) serta kegiatan Kas Keliling, Kas Titipan, dan Ekspedisi Rupiah Berdaulat.
Respons Bauran Kebijakan Bank Indonesia Triwulan IV 2023
Bauran kebijakan Bank Indonesia selama tahun 2023 diarahkan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta bersinergi erat dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Dalam kaitan ini, kebijakan moneter difokuskan pada menjaga stabilitas (pro-stability), khususnya pada pengendalian inflasi sesuai dengan sasaran yang ditetapkan Pemerintah yaitu 2,5±1% pada 2024, dan stabilitas nilai tukar Rupiah. Sementara keempat kebijakan lain, yaitu kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, dan ekonomi keuangan inklusif dan hijau, tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth). Penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai Rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2023, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 6,00%. Sementara pada RDG November-Desember 2023, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,00%. Keputusan ini tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability yaitu untuk penguatan stabilisasi nilai tukar Rupiah serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2024. Terhitung mulai 21 Desember 2023, Bank Indonesia menggunakan nama BI-Rate sebagai suku bunga kebijakan menggantikan BI7DRR untuk memperkuat komunikasi kebijakan moneter. Penggantian nama ini tidak mengubah makna dan tujuan BI-Rate sebagai stance kebijakan moneter Bank Indonesia, serta operasionalisasinya tetap mengacu pada transaksi reverse repo Bank Indonesia tenor 7 (tujuh) hari.
Pada triwulan IV 2023, kebijakan moneter Bank Indonesia diarahkan untuk terus memperkuat stabilisasi nilai Rupiah untuk mengendalikan imported inflation dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global. Sementara kebijakan makroprudensial longgar ditempuh untuk mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia terus mendorong percepatan digitalisasi sistem pembayaran untuk efisiensi transaksi dan perluasan ekosistem Ekonomi Keuangan Digital (EKD).
Koordinasi kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan fiskal Pemerintah terus ditingkatkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis, termasuk program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID), serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah (P2DD). Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Bank Indonesia juga memperluas kerja sama internasional dengan bank sentral dan otoritas negara mitra, khususnya melalui QRIS Antarnegara dan Local Currency Transactions (LCT), serta fasilitasi promosi investasi, perdagangan, dan pariwisata di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait.
Transformasi Kelembagaan Bank Indonesia
Bank Indonesia memperkuat transformasi yang telah ditempuh sejak tahun 2018 sebagai wujud dukungan terhadap implementasi UU P2SK. Transformasi Bank Indonesia dilakukan secara menyeluruh sesuai prioritas/rencana di area (i) kebijakan, (ii) organisasi dan proses kerja, (iii) SDM dan budaya kerja, serta (iv) digital. Seluruh program transformasi dilakukan dengan berlandaskan pada penerapan tata kelola kelembagaan yang baik dan profesional. Transformasi kebijakan mencakup penguatan berbagai ketentuan, instrumen, infrastruktur, dan koordinasi. Pada triwulan IV 2023, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter valas melalui penerbitan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI) dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI) sebagai instrumen moneter yang pro-market untuk pendalaman pasar uang dan mendukung upaya menarik portfolio inflows. Komitmen untuk memperkuat konektivitas sistem pembayaran lintas batas juga diperluas melalui kerja sama Regional Payment Connectivity (RPC) dengan State Bank of Vietnam (SBV). Selain itu, Bank Indonesia meluncurkan QRIS Antarnegara dengan Singapura, sebagai perluasan dari implementasi QRIS Antarnegara dengan Thailand dan Malaysia yang sudah terjalin sebelumnya.
Transformasi di area SDM dan Budaya Kerja. Transformasi diarahkan untuk meningkatkan kinerja unggul agar mandat Bank Indonesia dapat terlaksana secara kredibel. Hal ini didukung dengan penyempurnaan strategi rekrutmen dan manajemen karier untuk mendapatkan talenta terbaik. Implementasi program budaya kerja yang diselaraskan dengan employee value proposition (EVP) terus diperkuat guna memotivasi, menjaga engagement, dan mempertahankan talenta terbaik yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Sedangkan di area transformasi digital, pengembangan digital business platform di area sistem pembayaran dan proses kerja terus dilanjutkan. Pada triwulan IV 2023, telah dilakukan inisiasi tahap awal untuk perluasan digitalisasi decision making process (DMP) melalui kemampuan collaborative works dan straight through dalam proses pengambilan keputusan secara end-to-end yang didukung oleh pemanfaatan kapabilitas artificial intelligence (AI).
Kinerja Kelembagaan Bank Indonesia
Transformasi kelembagaan senantiasa dilandasi oleh prinsip sistem tata kelola Bank Indonesia sehingga mampu mendukung pencapaian kinerja Bank Indonesia pada triwulan IV 2023 yang sesuai dengan targetnya. Hal tersebut tecermin dari realisasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun kinerja anggaran Bank Indonesia yang didukung sejumlah pengakuan stakeholder dan penghargaan baik nasional maupun internasional. Pencapaian kinerja dimaksud merupakan wujud nyata dari penerapan kebijakan yang konsisten, inovasi yang berkelanjutan, serta eratnya sinergi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Pemerintah dan kementerian/lembaga terkait. Capaian tersebut didukung pula oleh upaya menjaga kredibilitas institusi melalui penajaman atas bauran kebijakan kelembagaan dan sistem tata kelola Bank Indonesia.
