Latar Belakang

BI terus mendorong transformasi sistem pembayaran dari transaksi tunai menuju transaksi nontunai sebagai bagian dari upaya membangun sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal, sekaligus mendukung inklusi ekonomi dan keuangan.

Upaya tersebut merupakan kelanjutan dari Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan Bank Indonesia bersama Pemerintah pada 14 Agustus 2014. Seiring dengan perkembangan ekonomi dan keuangan digital, kebijakan sistem pembayaran BI saat ini diarahkan melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, yang merupakan kelanjutan dari BSPI 2025 dan menjadi arah kebijakan sistem pembayaran Indonesia pada periode 2025–2030.

Program elektronifikasi menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong digitalisasi transaksi di berbagai sektor, termasuk Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Elektronifikasi Bantuan Sosial, serta Elektronifikasi Transportasi dan Jalan Tol. Program elektronifikasi diarahkan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, memperluas akses keuangan, serta mendukung integrasi ekonomi dan keuangan digital.

Perubahan transaksi dari tunai menjadi nontunai memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi pengelolaan transaksi, memperluas akses terhadap layanan pembayaran, meningkatkan transparansi dan pencatatan transaksi, serta mendukung pengambilan keputusan ekonomi yang lebih akurat. 


Definisi Elektronifikasi​

Elektronifikasi transaksi merupakan perubahan cara pembayaran yang semula menggunakan tunai menjadi nontunai. Elektronifikasi tidak hanya mencakup perubahan instrumen pembayaran, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem transaksi yang terintegrasi, interoperabel, efisien, aman, dan inklusif.


Peran BI Terkait Elektronifikasi

​Dalam mendorong elektronifikasi, Bank Indonesia menjalankan peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya di bidang sistem pembayaran, antara lain:

  1. ​Koordinasi dan fasilitasi bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah (Pemda), penyelenggara jasa pembayaran, operator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperluas implementasi elektronifikasi.
  2. Penguatan kebijakan dan regulasi sistem pembayaran untuk mendukung transaksi nontunai yang aman, efisien, interoperabel, dan inklusif.
  3. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai manfaat serta penggunaan instrumen dan kanal pembayaran nontunai.
  4. Monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan implementasi elektronifikasi bersama pemangku kepentingan terkait.
  5. Mendorong inovasi sistem pembayaran, termasuk pengembangan QRIS dan berbagai inovasi pembayaran digital lainnya sebagai bagian dari transformasi sistem pembayaran nasional.

 

Program Elektronifikasi

Program elektronifikasi yang dilaksanakan oleh BI terdiri atas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Elektronifikasi Bantuan Sosial, serta Elektronifikasi Transportasi dan Jalan Tol.

a. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD):

  • ETPD merupakan upaya terpadu dan terintegrasi untuk mendorong transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah (Pemda) dari tunai menjadi nontunai atau digital.
  • ETPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pengelolaan keuangan daerah, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembayaran digital.
  • Pengembangan ETPD dilaksanakan melalui sinergi BI, Pemerintah Pusat, Pemda, perbankan, dan pemangku kepentingan lainnya melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
  • Implementasi ETPD mencakup digitalisasi transaksi pendapatan dan belanja daerah, antara lain pembayaran pajak dan retribusi daerah, penerimaan lainnya, belanja daerah, serta transaksi pemda lainnya.Peran ETPD dalam menopang berbagai kegiatan perekonomian antara lain:
  1. ​Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan kerjasama antara Pemda bersama bank pengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan bank lainnya yang menyediakan berbagai kanal pembayaran untuk mempermudah penerimaan pendapatan secara nontunai yang bersumber dari pembayaran pajak maupun retribusi.
  2. Perbaikan tata kelola keuangan Pemda tercermin pada penyediaan proses administrasi lebih sederhana, memiliki akses yang luas, mampu mencatat seluruh transaksi, meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan, dan mendukung perencanaan ekonomi yang lebih akurat. Seluruhnya merupakan dampak dari program elektronifikasi transaksi keuangan Pemda.
  3. Peningkatan akses keuangan dapat dilihat dengan semakin merata dan beragamnya ketersediaan kanal dan instrumen pembayaran nontunai di seluruh wilayah, maka pada gilirannya akan meningkatkan peluang kepemilikan rekening.
  4. Penguatan kontrol keuangan secara sistematis (tercatat dan terdokumentasi dengan baik) akan memudahkan berbagai pihak dalam melakukan kontrol dan evaluasi secara real time, serta memudahkan berbagai pihak dalam menyusun pelaporan transaksi keuangan sesuai kaidah akuntansi keuangan.
  • Digitalisasi transaksi daerah juga diarahkan untuk meningkatkan integrasi antara sistem informasi pemda dengan sistem pembayaran dan perbankan, serta memperluas kanal pembayaran seperti e-Banking, ATM, teller, EDC, QRIS, dan kanal pembayaran digital lainnya.
  • Pengembangan ETPD turut didukung oleh pengukuran melalui Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan implementasi ETPD serta mendukung evaluasi dan perumusan kebijakan dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.

b. Elektronifikasi Bantuan Sosial:

  • ​Elektronifikasi bantuan sosial (bansos) adalah transformasi penyaluran bansos dari tunai menjadi nontunai yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan prinsip tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat administrasi serta meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.
  • Program elektronifikasi bansos reguler meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako yang diintegrasikan ke dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
  • Pengaturan elektronifikasi bansos tertuang dalam Peraturan Presiden RI No.63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Nontunai;
  • Implementasi elektronifikasi bansos.
  1. ​Diawali dengan adanya arahan Presiden RI mengenai transformasi penyaluran bansos secara nontunai dalam Rapat Kabinet Terbatas tanggal 26 April 2016. Arahan tersebut telah sesuai dengan kebijakan BI terkait keuangan inklusif dan elektronifikasi melalui GNNT yang dicanangkan BI dan Pemerintah pada 14 Agustus 2014;
  2. Selanjutnya BI menginisiasi penandatanganan Nota Kesepahaman tentang koordinasi pelaksanaan elektronifikasi penyaluran bansos bersama 5 kementerian pada 26 Mei 2016. Penyaluran bansos secara nontunai juga dapat mendukung capaian inklusi keuangan bagi masyarakat melalui peningkatan akses terhadap layanan rekening perbankan.
  3. Implementasi elektronifikasi bansos pada tahun 2016 dimulai dengan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan selanjutnya pada tahun 2017 diluncurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kemudian disebut Program Sembako.
  4. Penyaluran bansos nontunai dilakukan oleh Himbara selaku Bank Penyalur melalui 3 (tiga) kanal penarikan/pemanfaatan, yaitu: ATM, mesin EDC di Agen Bank, dan teller di Kantor Cabang (KC) Bank.
  5. Sebelumnya, PKH disalurkan secara triwulanan (dhi. 4 periode/tahap dalam setahun), sedangkan Program Sembako secara bulanan (dhi. 12 periode/tahap dalam setahun). Namun, sejak 2025, Kementerian Sosial (Kemensos) selaku Pemilik Program menerapkan kebijakan penyaluran secara triwulanan (dhi. 4 periode/tahap dalam setahun) untuk kedua jenis program dimaksud.
  • Sampai dengan Desember 2025, bansos PKH telah disalurkan sebesar Rp28,73 T kepada 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM, sedangkan untuk Program Sembako telah disalurkan sebesar Rp37,24 T kepada 18,27 juta KPM. Adapun untuk periode penyaluran tahun 2026, sampai dengan Semester I 2026, PKH telah disalurkan sebesar Rp14,48 T kepada 9,88 juta KPM dengan proporsi penyaluran secara nontunai sebesar 94,25% (Rp13,65 T). Sementara itu, untuk Program Sembako telah disalurkan sebesar Rp20,27 T kepada 17,52 juta KPM dengan proporsi penyaluran secara nontunai sebesar 93,34%  (Rp18,92 T).

c. Elektronifikasi Transportasi dan Jalan Tol:

  • ​Elektronifikasi transportasi dan jalan tol merupakan upaya BI bersama kementerian/lembaga, pemda, operator transportasi dan jalan tol, serta Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) untuk mendorong penggunaan pembayaran nontunai dalam layanan transportasi dan jalan tol. Implementasinya diarahkan untuk meningkatkan kemudahan, kecepatan, efisiensi, keamanan, dan interoperabilitas transaksi, sekaligus mendukung peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
  • Elektronifikasi pembayaran pada sektor transportasi telah diterapkan pada berbagai moda, meliputi transportasi darat, penyeberangan, laut, dan transportasi berbasis rel. Sementara itu, elektronifikasi transaksi jalan tol telah diterapkan secara nasional sejak 2017 melalui pembayaran tarif tol secara nontunai. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem pembayaran yang semakin mudah, efisien, dan terintegrasi.
  • Sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran, elektronifikasi transportasi dan jalan tol terus berkembang dari penggunaan uang elektronik berbasis chip menuju pembayaran nirsentuh (contactless). Salah satu inovasi yang dikembangkan BI adalah QRIS Tanpa Pindai (QRIS TAP) berbasis Near Field Communication (NFC), yang memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran dengan mendekatkan perangkat ke terminal pembayaran tanpa perlu melakukan pemindaian QR Code.
  • Dengan perkembangan tersebut, elektronifikasi transportasi dan jalan tol tidak lagi hanya berfokus pada perubahan transaksi dari tunai menjadi nontunai, tetapi berkembang menuju ekosistem pembayaran yang terintegrasi, interoperabel, nirsentuh, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.
  • Ke depan, pengembangan elektronifikasi diarahkan untuk memperkuat integrasi antara sistem pembayaran, layanan transportasi, dan infrastruktur jalan, memperluas pilihan instrumen pembayaran, serta memberikan kemudahan dan pengalaman transaksi yang semakin seamless bagi masyarakat.​

    ​