​
​Sebanyak 1,35 juta sertifikat halal gratis disiapkan pemerintah sepanjang 2026 untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Kuota tersebut disediakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga pemerintah penerbit sertifikat halal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dari usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal setelah 17 Oktober 2026.
Sertifikat halal baru satu bagian dari gambaran yang lebih besar, yaitu ekonomi syariah: kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, perdagangan, hingga keuangan, yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Bank Indonesia ikut memperkuat ekosistem ini, salah satunya lewat ISEF yang digelar sejak 2014. Dalam rangkaian ISEF 2026, International Halal Startup Summit (IHSS) di JICC Senayan, Jakarta, Rabu (14/10/2026), membahas cara pelaku usaha halal tumbuh lebih jauh.
Sertifikat Halal Kini Bisa Didapat Gratis
Pelaku usaha mikro dan kecil kini bisa mendapat sertifikat halal gratis melalui Program Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) dari BPJPH. Jalurnya disebut self declare atau pernyataan mandiri, yaitu pelaku usaha menyatakan sendiri kehalalan produknya dengan didampingi petugas, khusus bagi usaha yang memenuhi kriteria BPJPH. Pendaftarannya dilakukan secara daring melalui laman SIHALAL, tanpa biaya sejak pengajuan hingga sertifikat terbit. Lebih dari 111 ribu Pendamping Proses Produk Halal (P3H) siap membantu, ibarat pemandu jalan yang menemani pelaku usaha sampai tujuan.
Kemudahan ini penting karena label halal membuat produk UMKM lebih dipercaya pembeli, sehingga pasarnya ikut meluas. Sobat Rupiah tentu pernah membalik kemasan makanan untuk mencari logo halal karena ingin yakin produknya aman dan diproses dengan benar.
Dalam paparannya di IHSS, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Arif Satria, menekankan bahwa halal kini bukan lagi sekadar urusan agama, tetapi juga penggerak ekonomi dan teknologi. Konsumen pun semakin memilih produk yang aman, etis, sehat, dan bisa ditelusuri. Produk yang bisa ditelusuri ibarat paket belanja daring yang punya nomor resi: asal bahan dan cara pembuatannya bisa dilacak. Namun, sertifikat halal baru pintu masuk. Agar usaha terus tumbuh, UMKM masih butuh dukungan lain.
Apa yang Dibutuhkan UMKM setelah Bersertifikat Halal?
Setelah bersertifikat halal, UMKM membutuhkan, di antaranya, bahan baku yang terjamin kehalalannya dan akses modal agar usahanya terus tumbuh. Kehalalan produk perlu dijaga di setiap tahap perjalanannya, mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga sampai ke tangan pembeli. Perjalanan ini disebut rantai nilai halal. Rantai ini ibarat lomba lari estafet: peternak, produsen, distributor, dan penjual masing-masing harus menjaga "tongkat" kehalalan agar sampai utuh ke garis akhir. Bagi Sobat Rupiah, rantai yang kuat berarti produk halal yang dibeli lebih terjamin.
Masalahnya, banyak hambatan sertifikasi di tingkat pelaku usaha, termasuk UMKM, bersumber dari hulu, yaitu pemasok bahan baku. Karena itu, dalam Blueprint Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Syariah 2030, cetak biru kebijakan ekonomi dan keuangan syariah, Bank Indonesia mendorong percepatan sertifikasi halal di sisi pemasok bahan baku serta pengembangan toko bahan baku halal. Bagi UMKM, bahan baku yang terjamin kehalalannya jadi lebih mudah didapat, sehingga proses sertifikasi produknya pun lebih lancar. Penguatan rantai nilai halal ini merupakan satu dari tiga strategi utama blueprint tersebut, bersama optimalisasi pembiayaan syariah, antara lain lewat akses pembiayaan yang lebih mudah melalui digitalisasi, serta perluasan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah, yaitu upaya agar makin banyak masyarakat memahami dan memanfaatkan layanan keuangan syariah.
Untuk akses modal, Bank Indonesia bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) meluncurkan I-HIVE (Indonesia Halal Innovation and Venture Ecosystem) dalam IHSS. Kata hive berarti sarang lebah, tempat setiap lebah punya peran. Begitu pula I-HIVE, yang menjadi "sarang" tempat pelaku usaha halal, pendamping bisnis, pemilik modal, dan lembaga pembiayaan tetap terhubung setelah acara selesai. I-HIVE juga diarahkan untuk membantu pelaku usaha siap menerima investasi dan pembiayaan, sekaligus membuat investor lebih yakin.
Terkait kesiapan tersebut, materi panel diskusi IHSS menyoroti bahwa banyak usaha kecil di Indonesia masih mencatat keuangan secara informal, tanpa pembukuan yang rapi, sehingga membuat investor ragu. Artinya, pembukuan yang rapi ikut menentukan kepercayaan investor. Lebih jauh, IHSS diarahkan untuk membuka jalan dari inovasi lokal menuju akses pasar global.
Produk Halal UMKM Berpeluang Menembus Pasar Dunia
Produk halal UMKM berpeluang dijual hingga ke luar negeri karena Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, punya modal kuat di industri halal. Namun, keunggulan itu baru berarti jika produk lokal benar-benar sampai ke tangan pembeli dan mitra di berbagai negara. Bank Indonesia mendukungnya lewat digitalisasi pembayaran, termasuk perluasan QRIS antarnegara. Wisatawan dari negara mitra bisa membayar di toko atau gerai (merchant) cukup dengan memindai kode QRIS.
Pada akhirnya, sertifikasi halal adalah langkah awal UMKM untuk naik kelas. Sertifikat membuka pintu ke pembeli baru, sementara penguatan rantai nilai halal, pembiayaan syariah, dan pembayaran digital membantu UMKM melangkah lebih jauh.
Dengan begitu, manfaat ekonomi syariah bisa dirasakan lebih luas. Sobat Rupiah pun bisa ikut berperan, yaitu dengan mengurus sertifikasi halal bila punya usaha dan memilih produk halal lokal saat berbelanja.​
