Pada September 2026, tujuh dari sepuluh provinsi dengan inflasi tahunan tertinggi di Indonesia berada di Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua). Inflasinya berkisar 4,61% hingga 7,59%, jauh di atas inflasi nasional yang tercatat 3,28%. Inflasi tahunan membandingkan harga saat ini dengan harga di bulan yang sama tahun lalu.
Secara nasional, angka 3,28% itu masih berada dalam target inflasi 2026, yaitu 2,5±1% atau rentang 1,5–3,5%. Namun, angka itu sudah dekat dengan batas atasnya. Tingginya inflasi di banyak provinsi Sulampua juga menunjukkan tantangan menjaga harga di timur Indonesia.
Tantangan inilah yang diangkat dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulampua 2026, salah satu upaya menjaga inflasi tetap dalam target. Lokasinya sengaja dipilih di Pelabuhan Makassar, pintu gerbang pasokan pangan menuju Kawasan Timur Indonesia. Sebelum melihat ikhtiarnya, kita kenali dulu sumber persoalannya.
Mengapa Harga Pangan di Sulampua Bergejolak?
Inflasi pangan bukan sekadar angka statistik, karena Sobat Rupiah merasakannya langsung sehari-hari. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono menggambarkan inflasi pangan sebagai sesuatu yang hadir tiga kali sehari di meja makan. Saat harga beras naik, porsi nasi berkurang. Saat cabai sulit diperoleh, sambal pun tidak ada. Bagi masyarakat berpendapatan rendah, gejolak harga pangan langsung memengaruhi daya beli.
Lalu, bahan makanan apa yang paling sering mendorong inflasi di Sulampua? Jawabannya aneka cabai dan ikan segar. Akar masalahnya antara lain pasokan antardaerah yang belum merata dan distribusi di wilayah kepulauan yang tidak mudah. Dampaknya kembali terasa pada September–Oktober 2026, ketika harga cabai rawit di sejumlah provinsi Sulampua sempat menembus Rp100 ribu per kilogram. Pertanyaannya, bagaimana memastikan pangan tersedia cukup, mudah diakses, dan harganya terjangkau?
Tallukarsa, Tiga Ikhtiar Menjaga Harga Pangan
GPIPS Sulampua 2026 menjawab pertanyaan tersebut lewat Tallukarsa Pangan Sulampua. Dalam bahasa Makassar, tallu berarti tiga, sedangkan karsa bermakna ikhtiar atau daya upaya. Tiga ikhtiar itu adalah Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Kita mulai dari yang pertama.
Karsa Daya Memperkuat Produksi Sejak dari Hulu
Pasokan yang kuat dimulai dari petani dan nelayan. Dengan memperkuat produksi mereka, gejolak harga bisa diredam sejak dari hulu. Itulah fokus Karsa Daya.
Wujudnya, Bank Indonesia menyerahkan sarana produksi kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Sulawesi Barat dan kampung nelayan di Konawe, Sulawesi Tenggara. Sarana itu antara lain hand tractor, mesin tanam padi, perangkat pertanian cerdas, dan fish finder atau alat pendeteksi ikan. Mesin-mesin ini membantu petani mengolah lahan dan menanam padi, sementara alat pendeteksi ikan membantu nelayan melaut lebih tepat sasaran.
Selain alat, petani dan nelayan juga butuh modal. Karena itu, perbankan berkomitmen menyalurkan kredit kepada mereka, termasuk lewat skema Kredit Usaha Alsintan (alat dan mesin pertanian). Harapannya, produktivitas meningkat, pasokan pangan terus mengalir, dan harga pun lebih stabil. Namun, pasokan yang cukup di satu daerah belum tentu terasa di daerah lain, karena pangan masih harus menempuh perjalanan menuju pasar.
Karsa Sambung Mendekatkan Pangan ke Daerah yang Membutuhkan
Di sinilah ikhtiar kedua berperan. Salah satu caranya adalah Kerja Sama Antardaerah (KAD), yang menghubungkan daerah penghasil dengan daerah konsumen. Dalam GPIPS Sulampua 2026, KAD diprioritaskan pada koridor Enrekang–Pangkep, Enrekang–Jayapura, Sidrap–Minahasa, serta Banggai Laut–Banggai Kepulauan untuk komoditas beras, bawang merah, dan ikan. Lewat kerja sama ini, pasokan dari daerah yang surplus bisa mengalir ke daerah yang kekurangan.
Agar pangan menjangkau pasar hingga masyarakat, armada Mini Distribution Centre (MDC) Tim Pengendalian Inflasi Daerah Makassar turut dilepas. MDC menyediakan sarana distribusi yang lebih fleksibel agar rantai pasok lebih pendek dan harga pangan lebih stabil. Di tingkat pusat, ongkos pengirimannya juga diperhatikan. Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan BUMN logistik berupaya membuat biaya distribusi lebih efisien, supaya harga pangan antardaerah tidak terpaut jauh.
Terakhir, ekosistem pangannya juga perlu ditata.
Karsa Tata Memperkuat Ekosistem Pangan
Setelah panen, ke mana hasilnya dijual? Karsa Tata menjawabnya lewat kepastian pasar. Di Gorontalo, Gapoktan Mawar Jaya Lestari di Bone Bolango dipertemukan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Desa Bongopini untuk pemasaran beras. Koperasi berperan sebagai offtaker, yaitu pihak yang menyerap dan menyalurkan hasil panen kelompok tani.
Selain pasar, petani perlu bersiap menghadapi cuaca. Lewat nota kesepahaman, Gapoktan binaan Bank Indonesia akan mengikuti Sekolah Lapang Iklim BMKG. Di sana, petani belajar memanfaatkan informasi iklim agar lebih siap menghadapi cuaca ekstrem.
Agar semua upaya ini tepat sasaran, kita perlu tahu pasti daerah mana yang surplus dan mana yang defisit. Untuk itu, Bank Indonesia bersama Badan Pangan Nasional memperkuat neraca pangan. Dengan neraca pangan yang akurat dan rinci, potensi kekurangan pasokan di suatu daerah bisa terdeteksi lebih awal. Data ini dapat menjadi dasar kebijakan untuk menjaga harga tetap stabil.
Menjaga Harga Pangan dari Meja Makan
Ketiga ikhtiar ini sebenarnya sudah mulai berjalan di sejumlah daerah, misalnya lewat kandang ayam tertutup (closed house) di Sulawesi Selatan dan Program Taksi Nelayan berbasis koperasi di Gorontalo. Praktik baik ini diharapkan bisa direplikasi ke seluruh Sulampua. Tujuannya satu, yaitu menjaga inflasi tetap berada dalam target agar daya beli masyarakat terjaga.
Sobat Rupiah juga bisa turut menjaganya, mulai dari kebiasaan berbelanja. Cukup dengan belanja sesuai kebutuhan dan tidak membeli berlebihan saat harga sedang naik. Dengan langkah sederhana ini, kita ikut berperan menjaga inflasi tetap dalam target, agar nasi tetap cukup di piring dan sambal tetap hadir di meja makan kita.
