Bayangkan Sobat Rupiah punya usaha makanan halal. Produknya sudah siap dan pembelinya ada, tetapi modal untuk menambah produksi belum juga didapat. Ke mana harus mencari?
Gambaran itu dekat dengan kondisi sektor halal kita. Di satu sisi, rantai nilai halal Indonesia tumbuh 5,5% secara tahunan pada triwulan II 2026, lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Di sisi lain, masih ada jarak antara dana yang tersedia di lembaga keuangan dan kebutuhan modal pelaku usaha di sektor riil, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu cara mendekatkan keduanya adalah business matching, yaitu pertemuan antara pelaku usaha dan calon investor untuk menjajaki kerja sama. Cara ini ikut dihadirkan dalam rangkaian ISEF 2026 di JICC Senayan, Jakarta, dengan mempertemukan UMKM halal secara langsung dengan investor dari luar negeri.
Mengapa Business Matching Penting bagi UMKM Halal?
Business matching merupakan ruang yang mempertemukan pemilik dana dan pelaku usaha potensial secara langsung di satu tempat. Upaya ini juga tercantum dalam Blueprint Eksyar 2030, cetak biru kebijakan ekonomi dan keuangan syariah Bank Indonesia. Di sana, business matching yang terstruktur menjadi strategi utama untuk menjembatani dana di lembaga keuangan dengan kebutuhan modal di sektor riil, termasuk bagi usaha yang belum banyak tersentuh layanan keuangan.
Lalu, apa yang membuat pertemuan di ISEF 2026 menarik? Investornya datang dari luar negeri. Artinya, UMKM bisa langsung memperkenalkan usahanya kepada calon pemodal mancanegara dan menjajaki kerjasama lintas negara. Setelah bertemu, muncul pertanyaan berikutnya. Skema pembiayaan seperti apa yang cocok untuk pelaku usaha?
Pembiayaan Komersial dan Sosial Bersinergi untuk UMKM
Salah satu jawabannya adalah menggabungkan pembiayaan komersial dan sosial syariah agar lebih banyak pelaku usaha terjangkau. Hal ini ditekankan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Solikin M. Juhro, dalam Forum Sinergi Eksyar Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah yang digelar Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia menyebut integrasi kedua jenis pembiayaan ini penting untuk memperluas akses modal.
Mungkin Sobat Rupiah bertanya, apa bedanya? Pembiayaan komersial datang dari lembaga keuangan seperti bank syariah. Sementara itu, pembiayaan sosial bersumber dari zakat dan wakaf. Optimalisasi pembiayaan syariah sendiri merupakan salah satu strategi utama dalam Blueprint Eksyar 2030. Dengan modal yang cukup, UMKM halal bisa menambah kapasitas usaha dan ikut membesarkan industri halal nasional.
Dari Potensi Daerah Menuju Pasar Global
Produk halal bisa melangkah ke pasar global, dan langkah itu berawal dari potensi daerah. Dalam forum sinergi pusat dan daerah, potensi yang disebut antara lain pariwisata ramah muslim, pertanian, dan pesantren.
Dalam Blueprint Eksyar 2030, pertanian dan pariwisata ramah muslim termasuk sektor unggulan ekonomi syariah, bersama makanan-minuman dan fesyen muslim. Pesantren pun didorong menjadi tempat produksi yang hasilnya bisa diserap hingga ke eksportir. Semua sektor ini bisa berkembang bila rantai nilai halal, yakni perjalanan produk halal dari bahan baku sampai ke tangan pembeli, diperkuat dari hulu ke hilir. Buat Sobat Rupiah sebagai konsumen, rantai yang kuat membuat produk halal yang dibeli lebih terjamin.
Lalu, bagaimana produk makanan-minuman, fesyen muslim, hasil pertanian, hingga produk pesantren bisa sampai ke luar negeri? Bank Indonesia bersama kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan asosiasi menyiapkan Jaringan Wirausaha Syariah Mendorong Ekspor (Jawara Ekspor) dalam blueprint yang sama. Inisiatif yang difokuskan pada UMKM dan sektor unggulan ini berjalan dalam empat tahap.
Produk dipilih dan dinilai kelayakannya, pelaku usaha dilatih dan didampingi mulai dari mutu halal, kepabeanan, hingga kontrak dagang, merek dan kemasan disesuaikan dengan standar negara tujuan, lalu dicarikan pasar yang paling cocok. Upaya membuka pasar ini sejalan dengan kolaborasi ISEF 2026 dan Trade Expo Indonesia (TEI) 2026.
Keempat tahap itu juga ditopang penguatan pasar dalam negeri lewat UMKM Halal Hub. Di sini, produk diuji dulu di pasar domestik sebelum masuk ke pasar global, supaya mutunya konsisten dan sesuai standar pasar tujuan. Semua langkah ini butuh dukungan banyak pihak, baik di pusat maupun di daerah.
Saat Pusat dan Daerah Bergerak Seirama
Pusat dan daerah perlu bergerak seirama supaya program ekonomi syariah tidak berjalan sendiri-sendiri. Penyelarasan inilah yang dibahas dalam forum sinergi pusat dan daerah. Kabar baiknya, langkah ke arah itu sudah berjalan. Di tingkat nasional, ekonomi syariah sudah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah.
Di daerah, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) telah dibentuk di berbagai provinsi untuk menggerakkan ekonomi syariah. Program di daerah juga mulai dicatat dalam sistem informasi pemerintahan daerah, sehingga anggarannya lebih terarah dan hasilnya bisa diukur. Kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah juga ikut mendampingi pemerintah daerah menyelaraskan program tersebut.
Dalam forum sinergi pusat dan daerah, Wakil Presiden ke-13 RI, K.H. Ma'ruf Amin, menegaskan bahwa ekonomi syariah terbuka bagi semua kalangan dan ditujukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Artinya, pengembangan ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada perluasan skala usaha, tetapi juga membuka lebih banyak peluang bagi masyarakat untuk tumbuh dan sejahtera. Ketika pusat dan daerah bergerak seirama, pelaku usaha punya lebih banyak kesempatan untuk berkembang, menjangkau pasar yang lebih luas, dan membawa produk halal Indonesia bersaing di tingkat global. Karena ekonomi syariah bukan hanya milik sebagian kalangan, melainkan peluang bersama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
