Peraturan Bank Indonesia No. 16/20/PBI/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
18 April 2019
Peraturan ​: Peraturan Bank Indonesia No. 16/20/PBI/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank
Berlaku ​: 1 Januari 2015
 
1.    Peraturan Bank Indonesia diterbitkan untuk mengatur prinsip-prinsip kehati-hatian yang wajib dilaksanakan oleh Korporasi Nonbank dalam rangka memitigasi berbagai risiko yang dapat timbulkan Utang Luar Negeri (ULN) swasta, khususnya Korporasi Nonbank, yakni risiko nilai tukar, risiko likuiditas, dan risiko utang yang terlalu tinggi atau berlebihan (overleverage);
2.    Pokok-pokok pengaturan mencakup:
a.    Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib menerapkan prinsip kehati-hatian meliputi pemenuhan:
(1)   Rasio Lindung Nilai minimum;
(2)   Rasio Likuiditas minimum; dan
(3)   Peringkat Utang (Credit Rating) minimum.
b.     Rasio Lindung Nilai minimum ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari:
(1)   selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan
(2)   selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.
c.     Korporasi Nonbank yang memiliki ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Rasio Likuiditas minimum tertentu dengan menyediakan Aset Valuta Asing yang memadai terhadap Kewajiban Valuta Asing yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan. Rasio Likuiditas minimum ditetapkan paling rendah sebesar 70% (tujuh puluh persen).
d.     Korporasi Nonbank yang melakukan ULN dalam Valuta Asing wajib memenuhi Peringkat Utang (Credit Rating) paling kurang setara BB yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh otoritas yang berwenang. Peringkat Utang (Credit Rating) tersebut berupa peringkat yang masih berlaku atas korporasi dan/atau surat utang sesuai dengan jenis dan jangka waktu ULN dalam Valuta Asing.
e.     Terdapat beberapa pengecualian dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yaitu:
(1)   ULN dalam Valuta Asing berupa utang dagang (trade credit) dikecualikan dari pemenuhan prinsip-prinsip kehati-hatian.
(2)   ULN dalam Valuta Asing yang merupakan refinancing dan ULN dalam Valuta Asing dari kreditor lembaga internasional (bilateral/multilateral) terkait pembiayaan proyek infrastruktur dikecualikan dari pemenuhan ketentuan minimum Peringkat Utang (Credit Rating)
f.      Korporasi Nonbank wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia terkait penerapan prinsip kehati-hatian.
Korporasi Nonbank juga wajib menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia terkait pelaksanaan penerapan prinsip kehati-hatian dan pengecualian.
g.     Tata cara penyampaian laporan dan dokumen pendukung termasuk pengenaan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan kegiatan lalu lintas devisa dan pelaporan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan ULN Korporasi Nonbank
h.     Bank Indonesia memantau kepatuhan Korporasi Nonbank dengan melakukan penelitian atas laporan dan/atau dokumen.
Dalam hal diperlukan, dalam melakukan penelitian atas laporan dan/atau dokumen pendukung, Bank Indonesia menempuh berbagai cara antara lain sebagai berikut:
(1)   meminta penjelasan, bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan pihak instansi terkait;
(2)   melakukan pemeriksaan langsung terhadap korporasi; dan/atau
(3)   menunjuk pihak lain untuk melakukan penelitian bagi Bank Indonesia.
      i.        Korporasi Nonbank yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban pemenuhan prinsip kehati-hatian dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Bank Indonesia juga akan menyampaikan informasi mengenai pengenaan sanksi administratif kepada pihak-pihak terkait antara lain:
(1)   kreditor yang bersangkutan di luar negeri;
(2)   Kementerian Negara BUMN, bagi korporasi BUMN;
(3)   Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Pajak;
(4)   Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
(5)   Bursa Efek Indonesia (BEI), bagi korporasi publik yang tercatat di BEI.
j.        Ketentuan mengenai sanksi mulai berlaku sejak laporan triwulan ketiga tahun 2015.
k.       Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2015, ketentuan mengenai Rasio Lindung Nilai minimum tertentu ditetapkan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari:
(1)   selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan ke depan sejak akhir triwulan; dan
(2)   selisih negatif antara Aset Valuta Asing terhadap Kewajiban Valuta Asing, yang akan jatuh waktu lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak akhir triwulan.
l.        Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2015, ketentuan mengenai Rasio Likuiditas minimum tertentu ditetapkan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen).
m.      Ketentuan mengenai pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) minimum berlaku bagi ULN dalam Valuta Asing yang ditandatangani atau diterbitkan sejak tanggal 1 Januari 2016.
n.       Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.
 
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel