​<span lang="IN" style="font-family:"arial",sans-serif;font-size:9pt">Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi <i>Corona Virus Desease</i> 2019 (COVID-19) </span> - Bank Sentral Republik Indonesia
Navigate Up
Sign In
11 Juli 2020
RINGKASAN PERATURAN BANK INDONESIA
 
Peraturan
:
Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/7/PBI/2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Bank Indonesia Sebagai Dampak Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)
Berlaku
:
Mulai tanggal 30 April 2020
 
Ringkasan:
Latar Belakang dan Tujuan :
Penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini dilatarbelakangi dengan pertimbangan sebagai berikut:
1.           Saat ini penyebaran COVID-19 membawa dampak pada segala aspek kehidupan termasuk aspek  ekonomi dan sosial sehingga Pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan salah satunya mengenai pembatasan sosial berskala besar.
2.           Penerapan kebijakan Pemerintah mengenai pembatasan sosial berskala besar yang mencakup peliburan/pembatasan kegiatan perkantoran serta pembatasan moda tranportasi, menyebabkan Bank Indonesia dan perbankan serta pelaku industri yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia harus melakukan penyesuaian dalam menjalankan kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
3.           Dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk tetap menjaga dapat terlaksananya berbagai ketentuan Bank Indonesia sesuai dengan tujuannya, maka diperlukan penyesuaian pelaksanaan atas beberapa ketentuan Bank Indonesia.
Substansi Pengaturan:
1.        Materi pokok yang diatur meliputi:
a.        Ruang lingkup penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan di Bank Indonesia meliputi:
1)           proses perizinan;
2)           penyampaian laporan;
3)           korespondensi dan/atau pertemuan dengan Bank Indonesia;
4)           sanksi administratif kepada eksportir non sumber daya alam berupa penangguhan atas pelayanan ekspor;
5)           layanan kas Bank Indonesia;
6)           biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
7)           penyelenggaraan kartu kredit; dan
8)           pemenuhan kewajiban implementasi beberapa ketentuan Bank Indonesia.
b.        Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai perizinan mencakup:
1)           peniadaan proses pemeriksaan atau kunjungan lapangan (on-site visit) dalam proses perizinan penyelenggara jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
2)           pemberian persetujuan bersyarat (conditional approval) dalam proses Perizinan penyelenggara jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
3)           peniadaan jangka waktu penyampaian dokumen oleh pemohon Perizinan penyelenggara jasa sistem pembayaran tertentu dan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank;
4)           perpanjangan jangka waktu pemrosesan Perizinan terkait transaksi sertifikat deposito serta penerbitan dan transaksi surat berharga komersial di pasar uang; dan
5)           penghentian sementara Perizinan tertentu terkait penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah.
c.         Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai penyampaian laporan mencakup:
1)           perpanjangan batas waktu laporan daring yang disampaikan oleh pihak tertentu melalui aplikasi pelaporan Bank Indonesia;
2)           perubahan media penyampaian dan perpanjangan batas waktu penyampaian laporan yang disampaikan secara luring;
3)           pembebasan keharusan penyampaian laporan melalui sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia;
4)           pembebasan sanksi keterlambatan penyampaian laporan proyeksi arus kas pada laporan kantor pusat bank umum; dan
5)           penyesuaian kewenangan penandatangan dokumen pendukung data terkait pengelolaan utang luar negeri korporasi nonbank.
d.        Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai korespondensi dan/atau pertemuan dalam layanan Bank Indonesia.
e.         Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai sanksi administratif kepada      ekportir non sumber daya alam berupa penangguhan layanan ekspor.
f.         Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai layanan kas Bank Indonesia.
g.        Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.
h.        Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai penyelenggaraan kartu kredit:
1)           pelaksanaan ketentuan mengenai nilai denda keterlambatan dan presentase minimum pembayaran.
2)           ketentuan mengenai batas maksimal suku bunga kartu kredit disesuaikan  menjadi paling banyak 2 persen perbulan atau 24% per tahun. Ketentuan ini mengecualikan ketentuan batas waktu pengumuman.
i.         Penyesuaian pelaksanaan ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban implementasi beberapa ketentuan Bank Indonesia mencakup:
1)           Waktu implementasi sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia
2)           Waktu implementasi kepemilikan sertifikat sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah
3)           Waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat tresuri dan penyampaian prosedur internal kode etik pasar
4)           Waktu pemenuhan persyaratan izin operasional systematic internalisers; dan
5)           Target implementasi standar nasional teknologi chip dan personal identification number online 6 (enam) digit untuk kartu automated teller machine dan/atau kartu debet
j.         Penyesuaian pelaksanaan ketentuan waktu Implementasi sistem pelaporan terintegrasi Bank Indonesia
1)           Ketentuan mengenai penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan ditetapkan menjadi:
a)           penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan untuk data akhir bulan Desember 2019 sampai dengan data akhir bulan Desember 2020; dan
b)           penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan sejak data bulan Januari 2020.
2)           Ketentuan mengenai kewajiban pelapor untuk menyampaikan laporan berlaku sampai dengan data akhir bulan Desember 2020.
3)           Ketentuan mengenai keterlambatan dan/atau tidak disampaikannya laporan dan/atau koreksi laporan bank umum terintegrasi berlaku terhadap penyampaian laporan dan/atau koreksi laporan untuk data akhir bulan Oktober 2020 sampai dengan data akhir bulan Desember 2020.
4)           Ketentuan mengenai pencabutan peraturan diubah dari yang semula dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan September 2020 menjadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak data bulan Januari 2021.
k.        Penyesuaian pelaksanaan ketentuan waktu implementasi kepemilikan sertifikat sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah
1)           Ketentuan mengenai implementasi tahap 1 pemenuhan kewajiban pelaku sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah terkait kepemilikan sertifikat bagi pelaksana yang telah menduduki jabatannya sebelum tanggal 1 Juli 2023, disesuaikan menjadi:
a)           tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pelaksana;
b)           tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah pelaksana; dan
c)           tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, untuk seluruh pelaksana.
2)           Ketentuan mengenai implementasi tahap 1  pemenuhan kewajiban pelaku sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk memastikan kepemilikan sertifikat Ssistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah bagi pelaksana disesuaikan menjadi mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024.
l.         Penyesuaian pelaksanaan ketentuan waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat tresuri dan penyampaian prosedur internal kode etik pasar
1)           Ketentuan mengenai batas waktu pemenuhan kepemilikan sertifikat tresuri disesuaikan menjadi paling lambat 31 Desember 2020.
2)           Ketentuan mengenai batas waktu penyampaian prosedur internal kode etik pasar untuk pertama kali disesuaikan menjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
m.       Penyesuaian pelaksanaan ketentuan waktu pemenuhan persyaratan izin operasional systematic internalisers
Ketentuan mengenai batas waktu pemenuhan persyaratan izin operasional systematic internalisers disesuaikan menjadi paling lambat tanggal 31 Desember 2020.
n.        Penyesuaian pelaksanaan ketentuan target Implementasi standar nasional teknologi chip (SNTC) dan personal identification number online 6 (enam) digit untuk kartu automated teller machine dan/atau kartu debet
Ketentuan mengenai tahapan implementasi SNTC dan personal identification number online 6 (enam) digit untuk kartu automated teller machine dan/atau kartu debet disesuaikan menjadi pada tanggal 1 Januari 2021 paling sedikit 70% dari total kartu automated teller machine dan/atau kartu debet yang diterbitkan telah menggunakan standar nasional teknologi chip dan personal identification number online 6 digit.
o.        Ketentuan Lain-Lain
1)           Kewenangan Bank Indonesia dalam hal diperlukan untuk menetapkan atau mengeluarkan kebijakan lain terkait penyesuaian pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19.
2)           Pengaturan penetapan narahubung dan tata cara korespondensi oleh Bank Indonesia terkait pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
p.        Ketentuan Peralihan
1)           Pengaturan permohonan perizinan untuk penyelenggara jasa sistem pembayaran, kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank, sertifikat deposito di pasar uang dan surat berharga komersial yang diterima setelah Peraturan Bank Indonesia ini berlaku akan diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
2)           Permohonan perizinan untuk penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah yang diterima oleh Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dihentikan pemrosesannya sampai dengan Bank Indonesia menetapkan berakhirnya penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19.
q.        Ketentuan Penutup
1)           Pemberlakuan surut beberapa penyesuaian pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia terkait dengan penyampaian laporan yaitu sejak tanggal 31 Maret 2020
2)           Pemberlakuan surut dan penentuan jangka waktu berakhirnya beberapa ketentuan Bank Indonesia yaitu:
a)           ketentuan mengenai sanksi administratif kepada Eksportir Non Sumber Daya alam berupa penangguhan atas pelayanan ekspor berlaku surut sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020.
b)           ketentuan mengenai biaya Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia mulai berlaku surut sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
c)           ketentuan mengenai pemenuhan kewajiban kepemilikan sertifikat tresuri dan penyampaian prosedur internal kode etik pasar mulai berlaku surut sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
d)           ketentuan mengenai pemenuhan persyaratan izin operasional systematic internalisers mulai berlaku surut sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
3)           Penentuan jangka waktu berakhir penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan Bank Indonesia mengenai proses perizinan, penyampaian laporan, korespondensi dan/atau pertemuan dengan Bank Indonesia, layanan kas Bank Indonesia setelah Bank Indonesia menetapkan berakhirnya penyesuaian pelaksanaan beberapa ketentuan Bank Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19 dengan memperhatikan pelaksanaan kebijakan pemerintah.
4)           Pemberlakuan dan penentuan jangka waktu berakhirya penyesuaian pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan kartu kredit yaitu berlaku sejak tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
2.        Pemberlakuan PBI pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 30 April 2020.
 
 
Tags:  

Survei

Apakah Artikel ini memberikan informasi berguna bagi Anda?
Nilai halaman ini:
Komentar:
Show Left Panel