PPID Bank Indonesia – Forum Keterbukaan Informasi Publik 2026 berlanjut pada hari kedua, 15 September 2026, dengan fokus pada penguatan kesiapan Tim Teknis Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPwDN) dalam menghadapi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Layanan Informasi Publik (LIP) 2026. Setelah pada hari pertama forum diikuti oleh para Pimpinan KPwDN, agenda hari kedua diikuti oleh 60 Manajer Informasi (MI) dan Steward Informasi (SI) KPwDN yang dibekali pemahaman teknis terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
Forum dibuka dengan keynote speech Bapak Anton Pitono selaku PPID Bank Indonesia yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan. Keterbukaan informasi tidak hanya merupakan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Dalam hal ini, Tim Teknis di kantor perwakilan memiliki peran strategis dalam memastikan layanan informasi publik dapat berjalan secara optimal, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sesi berikutnya menghadirkan tiga Komisioner Komisi Informasi Pusat. Ibu Hafidhah Farwa selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat menyampaikan materi mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Ibu Rini Purwandari selaku Ketua Bidang Regulasi membahas optimalisasi penerapan regulasi keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan layanan informasi, sementara Bapak Arman Fauzi selaku Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik memaparkan mekanisme dan tahapan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat. Ketiga materi tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta, mulai dari pengelolaan permohonan informasi hingga penanganan apabila suatu permohonan berkembang menjadi sengketa informasi publik.
Selanjutnya, Departemen Komunikasi (DKom) memaparkan mekanisme pelaksanaan Monev LIP 2026 yang diselenggarakan secara terpusat oleh PPID Bank Indonesia pada periode September hingga November 2026. Dalam pelaksanaannya, KPwDN akan mengisi Self Assessment Questionnaire (SAQ), yang dilanjutkan dengan tahap presentasi bagi KPwDN dengan hasil penilaian terbaik. Hasil akhir Monev akan disampaikan pada akhir 2026. Penilaian mencakup aspek pengelolaan layanan informasi, inovasi, komitmen pimpinan, kolaborasi, serta pengembangan sumber daya manusia. KPwDN dengan hasil terbaik selanjutnya akan ditetapkan sebagai percontohan bagi kantor perwakilan lainnya dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.
Rangkaian forum ditutup dengan pemaparan Evaluasi Komunikasi (Evakom) oleh Divisi Perencanaan dan Pengendalian DKom. Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengukur efektivitas komunikasi kebijakan Bank Indonesia kepada publik. Dalam pelaksanaannya, dukungan KPwDN diperlukan, khususnya dalam memfasilitasi wawancara maupun diskusi dengan para pemangku kepentingan Bank Indonesia sebagai bagian dari proses evaluasi.
Melalui forum ini, PPID Bank Indonesia terus memperkuat kesiapan dan kapasitas Tim Teknis KPwDN agar penyelenggaraan layanan informasi publik di seluruh kantor perwakilan semakin berkualitas, akuntabel, dan selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik.
