Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Program Sosial Bank Indonesia (PSBI)​​

 

Dalam pelaksanaan tugasnya, prinsip akuntabilitas dan transparansi senantiasa diterapkan dengan cara menyampaikan informasi terkait kebijakan kepada pemangku kepentingan Bank Indonesia. Pendekatan komunikasi Bank Indonesia dilakukan secara “proaktif horisontal” dan “omni-channel”. Pendekatan ini dilakukan secara aktif dan dua arah dengan melakukan inisiatif untuk melakukan penyebaran informasi mengenai kebijakannya sejak dini dan terencana dengan berbagai instrumen komunikasi.

Pelaksanaan komunikasi Bank Indonesia diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia. Karenanya, Bank Indonesia memfokuskan strategi komunikasinya pada produk kebijakan yang selaras dengan ekspektasi dan kebutuhan publik. Diharapkan kebijakan komunikasi tersebut dapat membentuk ekspektasi masyarakat sesuai dengan arah kebijakan Bank Indonesia.

Untuk mengomunikasikan kebijakan, digunakan media konvensional seperti surat kabar, televisi, radio, maupun melalui website, media digital dan media sosial serta kegiatan aktivasi offline dengan pemangku kepentingan. Selain melalui channel komunikasi tersebut, komunikasi dengan DPR, pemerintah maupun lembaga negara lainnya terus diperkuat untuk mensinergikan komunikasi antar lembaga.

Bank Indonesia secara berkala menerbitkan berbagai publikasi seperti Laporan Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia, Laporan Tahunan Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia Bulanan, Tinjauan Kebijakan Moneter Bulanan, Perkembangan Ekonomi dan Moneter Triwulanan, Laporan Triwulanan Perkembangan Kebijakan Moneter dan laporan lainnya. Hal ini semata-mata dilakukan agar pemangku kepentingan Bank Indonesia memahami secara mendalam dan komprehensif mengenai tugas dan kebijakan yang diterbitkan Bank Indonesia.

Penjelasan detail mengenai Layanan Informasi Publik dapat diakses dalam menu Layanan Informasi Publik dan Laporan Publikasi.

Hubungan dengan Lembaga Lain

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen, tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, BI mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah, dan pihak lainnya.

Dalam hubungannya dengan Presiden dan DPR, setiap awal tahun anggaran BI menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada DPR, pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan dan sewaktu-waktu bila diminta oleh DPR. Selain itu, BI menyampaikan rencana dan realiasasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan DPR. Dalam hubungannya dengan BPK, BI wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK.

Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi informasi Pengawasan terhadap Bank Indonesia.

Hubungan BI dengan Pemerintah

Hubungan Keuangan

Dalam hal hubungan keuangan dengan Pemerintah, Bank Indonesia membantu menerbitkan dan menempatkan surat-surat hutang negara guna membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tanpa diperbolehkan membeli sendiri surat-surat hutang negara tersebut.

Bank Indonesia juga bertindak sebagai kasir Pemerintah yang menatausahakan rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan atas permintaan Pemerintah, dapat menerima pinjaman luar negeri untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia.

Namun demikian, agar pelaksanaan tugas Bank Indonesia benar-benar terfokus serta agar efektivitas pengendalian moneter tidak terganggu, pemberian kredit kepada Pemerintah guna mengatasi deficit spending - yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan undang-undang yang lama - kini tidak dapat lagi dilakukan oleh Bank Indonesia.
 

Independensi dalam Interdependensi

Meskipun Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen, tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan Pemerintah, sebab tugas-tugas Bank Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan-kebijakan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Koordinasi di antara Bank Indonesia dan Pemerintah diperlukan pada sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas-tugas Bank Indonesia. Dalam sidang kabinet tersebut Pemerintah dapat meminta pendapat Bank Indonesia.

Selain itu, Bank Indonesia juga dapat memberikan masukan, pendapat, serta pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan APBN serta kebijakan-kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya.

Di lain pihak, Pemerintah juga dapat menghadiri Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dengan hak bicara tetapi tanpa hak suara. Oleh sebab itu, implementasi independensi justru sangat dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara Bank Indonesia di satu pihak dan Pemerintah serta lembaga-lembaga terkait lainnya di lain pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing.

Kerjasama BI dengan Lembaga Lain

Menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak bagi keberhasilan tugasnya, BI senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa kerjasama ini dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU), keputusan bersama (SKB), serta perjanjian-perjanjian, yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antar lembaga serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

​​KAKBI

Selengkapnya​