No.28/145/DKom
Pembiayaan berperan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyaluran kredit ke dunia usaha dapat meningkatkan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing dunia usaha. Untuk memastikan pembiayaan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian, diperlukan transformasi dari sekadar mengejar pertumbuhan kredit menuju pembiayaan yang berkualitas, dari pembiayaan individual menuju pembiayaan berbasis ekosistem, serta dari berbagai program yang berjalan sendiri-sendiri menuju orkestrasi nasional melalui sinergi antarpemangku kepentingan. Demikian disampaikan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, saat menyampaikan keynote speech pada seminar nasional yang bertajuk "Menjaga Stabilitas, Memperkuat Sinergi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pembiayaan Produktif" di Jakarta, Jumat (24/7).
Destry menegaskan bahwa kebijakan yang baik tidak berhenti pada keputusan di tingkat otoritas ataupun tersedianya dana di dalam sistem keuangan. "Dampak kebijakan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha, mulai dari perusahaan besar hingga pedagang, petani, pengrajin, dan wirausaha muda di berbagai daerah," ujar Destry. Dalam konteks tersebut, penguatan pembiayaan UMKM menjadi salah satu bagian penting dari upaya memperkuat sektor produktif dan transformasi ekonomi nasional. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pembiayaan sektor-sektor prioritas melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Dari sisi sistem pembayaran, Bank Indonesia juga terus memperkuat digitalisasi melalui QRIS, BI-FAST, dan SNAP guna memperluas integrasi pelaku usaha ke dalam ekosistem keuangan digital. Berbagai bauran kebijakan tersebut saling melengkapi dalam mendukung pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan berdampak bagi perekonomian.
Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Loto Srinaita Ginting, menyampaikan bahwa UMKM berperan strategis sebagai penggerak perekonomian nasional. Oleh karena itu, Pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan dan program untuk memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM, antara lain melalui penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR), dukungan UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembentukan holding UMKM.
Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan UMKM dan Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ayahandayani K., menyampaikan bahwa penguatan akses pembiayaan yang inklusif merupakan salah satu prasyarat untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM. Untuk itu, OJK terus memperkuat berbagai kebijakan dan program melalui pengembangan ekosistem pembiayaan yang terintegrasi, peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan kapasitas pelaku UMKM, serta penguatan pelindungan konsumen.
Sementara itu, ekonom perbankan, Josua Pardede menilai bahwa di tengah pertumbuhan kredit menunjukkan tren yang positif dan didukung oleh akselerasi digitalisasi UMKM, masih terdapat ruang untuk memperluas pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki nilai tambah lebih tinggi, khususnya industri pengolahan. "Kredit UMKM diharapkan dapat terus didorong melalui sinergi implementasi POJK Kredit UMKM, insentif likuiditas kebijakan Bank Indonesia, serta program prioritas Pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar oleh perbankan. Terjaganya stabilitas indikator perbankan sehingga turut mendukung pembiayaan produktif UMKM, khususnya modal kerja, menjadi prasyarat pertumbuhan inklusif ke depan," ujar Josua.
Berbagai kebijakan tersebut terus mendukung penguatan pembiayaan perbankan. Pertumbuhan kredit pada Juni 2026 mencapai 12,67% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 11,51% (yoy). Perkembangan ini menunjukkan semakin kuatnya dukungan sektor keuangan terhadap aktivitas ekonomi serta menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan. Pertumbuhan kredit yang tinggi terutama didukung oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi mencapai 24,90% (yoy). Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%, didukung potensi permintaan sejalan masih besarnya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52% dari plafon kredit yang tersedia. Dari sisi penawaran, minat penyaluran kredit (lending appetite) juga masih longgar serta didukung pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tinggi yaitu mencapai 10,21% (yoy).
Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah, DPR RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kementerian dan lembaga, industri perbankan, dunia usaha, akademisi, media, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendorong pembiayaan produktif bagi sektor-sektor prioritas. Bank Indonesia berkomitmen terus mendukung penguatan UMKM, peningkatan produktivitas dunia usaha, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Jakarta, 24 Juli 2026
Departemen Komunikasi
Ramdan Denny Prakoso
Direktur Eksekutif
