Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) perlu terus diperkuat guna mendukung ketahanan eksternal di tengah ketidakpastian global yang tetap tinggi. Neraca perdagangan periode September 2026 mencatat surplus sebesar 3,36 miliar dolar AS, melanjutkan surplus pada Agustus 2026 sebesar 3,55 miliar dolar AS. Sementara itu, aliran investasi portofolio asing pada triwulan IV 2026 mengalami fluktuasi akibat ketidakpastian global dan sentimen investor asing di pasar saham yang mendorong aliran modal keluar dari pasar saham sebesar 0,9 miliar dolar AS (hingga 16 November 2026). Namun, secara keseluruhan aliran modal triwulan IV 2026 mencatat
net inflows sebesar 4,80 miliar dolar AS (hingga 16 November 2026), terutama ditopang penerbitan
global sukuk dan global
bond Pemerintah serta
net inflows Surat Berharga Negara (SBN). Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Oktober 2026 terjaga sebesar 146,8 miliar dolar AS, setara pembiayaan 5,3 bulan impor atau 5,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Bank Indonesia terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Nilai tukar Rupiah pada 17 November 2026 tercatat sebesar Rp18.245 per dolar AS atau melemah 0,66% (ptp) dibandingkan dengan posisi akhir Oktober 2026, dipengaruhi ketidakpastian global yang tetap tinggi dan berlanjutnya sentimen investor asing di pasar saham. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dengan terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter. Upaya juga diperkuat dengan pemberian insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan percepatan pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) termasuk melalui fasilitasi transaksi menggunakan bank mitra. Insentif tersebut diberikan untuk instrumen
Swap dan DNDF Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia serta untuk transaksi
Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra sehingga imbal hasil aset Rupiah tetap menarik. Sejak diberlakukan pada Juni 2026, kebijakan ini berhasil mendorong transaksi lindung nilai (hedging) di pasar domestik sekitar 14,10 miliar dolar AS (per tanggal 17 November 2026). Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan nilai tukar Rupiah bergerak stabil didukung komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, inflasi yang terkendali dalam sasaran, dan prospek perekonomian domestik yang tetap baik.
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga dalam sasarannya. Inflasi IHK pada Oktober 2026 tercatat 3,23% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya sebesar 3,28% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi inflasi inti yang turun menjadi 2,56% (yoy), didukung konsistensi kebijakan Bank Indonesia menjaga inflasi. Inflasi kelompok
administered prices (AP) juga tercatat lebih rendah sebesar 3,24% (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok
volatile food (VF) naik menjadi 5,81% (yoy) dipengaruhi oleh penurunan produksi komoditas pangan di sejumlah daerah sentra akibat gangguan cuaca. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan moneter termasuk stabilisasi nilai tukar Rupiah, agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada 2026 dan 2027. Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) dalam implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), guna mengendalikan inflasi pangan.
Kredit perbankan tetap kuat ditopang kebijakan makroprudensial longgar yang ditempuh Bank Indonesia. Kredit perbankan pada Oktober 2026 tumbuh sebesar 13,21% (yoy) didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 21,32% (yoy), 12,99% (yoy), dan 4,73% (yoy). Perkembangan positif pertumbuhan kredit ini tidak hanya disalurkan oleh bank BUMN yang tumbuh 14,34% (yoy), tapi juga meluas oleh bank BUSN dan KCBA yang masing-masing tumbuh 14,07% (yoy) dan 13,92% (yoy). Capaian pertumbuhan kredit didorong oleh kredit terkait program Pemerintah yang tumbuh 20,8% (yoy) dan kredit korporasi swasta non-IKNB yang tumbuh 20,4% (yoy). Selain itu, kredit UMKM menunjukkan peningkatan didorong oleh segmen mikro dan menengah. Pertumbuhan kredit yang kuat didukung kebijakan makroprudensial longgar melalui optimalisasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan perbankan ke sektor prioritas. Hingga minggu pertama November 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp466,2 triliun dengan alokasi pada KLM
financing channel sebesar Rp345,2 triliun, serta alokasi pada KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) sebesar Rp121,0 triliun. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%.
Ketahanan perbankan tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada September 2026 tercatat tinggi sebesar 24,30% sehingga cukup kuat dalam menyerap risiko. Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan secara agregat tetap rendah di level 2,07% (bruto) dan 0,82% (neto) pada September 2026. Selain itu, Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) memadai sebesar 23,22% pada Oktober 2026. Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah kondisi ketidakpastian global yang tinggi.
Transaksi ekonomi dan keuangan digital pada Oktober 2026 tetap tumbuh kuat. Volume transaksi pembayaran digital mencapai 6,18 miliar transaksi atau tumbuh 31,47% (yoy) didukung perluasan akseptasi pembayaran digital[1] termasuk QRIS. Transaksi QRIS tumbuh tinggi mencapai 70,95% (yoy), ditopang peningkatan jumlah pengguna dan
merchant masing-masing menjadi sebesar 71,91 juta dan 51,31 juta. Dari pengelolaan uang Rupiah, Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) tumbuh 11,48% (yoy) menjadi Rp1.353 triliun. Bank Indonesia terus menjaga ketersediaan uang Rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).
Jakarta, 18 November 2026
Departemen Komunikasi
Ramdan Denny Prakoso
Direktur Eksekutif
[1] Pembayaran digital terdiri atas transaksi melalui
mobile banking dan
internet banking, serta transaksi menggunakan uang elektronik berbasis
server.
​​