Berita Terkini (Siaran Pers)

BI Icon

​Departemen Komunikasi​

1/19/2023 2:00 PM
Hits: 18459

BI 7-Day Reverse Repo Rate Naik 25 bps Menjadi 5,75%: Sinergi Menjaga Stabilitas dan Momentum Pemulihan

Siaran Pers
 


​No.25/13​/DKom  ​

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Januari 2023 memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps menjadi 5,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 5,00%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 6,50%. Keputusan kenaikan suku bunga yang lebih terukur ini merupakan langkah lanjutan untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini kenaikan BI7DRR sebesar 225 bps sejak Agustus 2022 hingga menjadi 5,75% ini memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa term deposit (TD) valas dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai mekanisme pasar.  

Sehubungan dengan itu, Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi sebagai berikut:

  1. Memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR tersebut di atas;
  2. Memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi, terutama imported inflation, melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder;
  3. Melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder untuk memperkuat transmisi kenaikan BI7DRR dalam meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing guna memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah;
  4. Mengimplementasikan instrumen operasi moneter (OM) valas berupa TD valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) sebagai instrumen penempatan DHE oleh eksportir melalui bank kepada Bank Indonesia (Lampiran 1);
  5. Melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan fokus pada respons suku bunga perbankan terhadap suku bunga kebijakan (Lampiran 2);
  6. Memperkuat kebijakan sistem pembayaran dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan:
    1. Mendorong implementasi BI-FAST melalui perluasan kepesertaan BI-FAST baik melalui bank maupun Lembaga Selain Bank (LSB), kanal layanan serta implementasi layanan Fase 1 Tahap 2 (Bulk Credit, Direct Debit, dan Request For Payment);
    2. Mendorong implementasi dan sosialisasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik sesuai timeline pada tahun 2023;
    3. Melanjutkan perluasan implementasi QRIS melalui strategi 45 juta pengguna dan 1 miliar volume transaksi pada tahun 2023 serta pengembangan fitur QRIS dan QRIS antarnegara;
  7. Memperkuat kerja sama internasional dengan memperluas kerja sama dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya, serta fasilitasi penyelenggaraan promosi investasi dan perdagangan di sektor prioritas bekerja sama dengan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyukseskan Keketuaan ASEAN 2023 khususnya melalui jalur keuangan. 

Koordinasi kebijakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan kebijakan sektor Pemerintah dan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus diperkuat dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan, mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha khususnya pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan ekspor, serta meningkatkan ekonomi dan keuangan inklusif dan hijau.

Pertumbuhan ekonomi global semakin melambat dari prakiraan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh fragmentasi politik dan ekonomi yang belum usai serta pengetatan kebijakan moneter yang agresif di negara maju. Koreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dan disertai dengan meningkatnya risiko potensi resesi terjadi di Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Penghapusan Kebijakan Nol-Covid (Zero Covid Policy) di Tiongkok diprakirakan akan menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi global. Secara keseluruhan, Bank Indonesia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2023 menjadi 2,3% dari prakiraan sebelumnya sebesar 2,6%. Tekanan inflasi global terindikasi mulai berkurang sejalan dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi global, meskipun tetap di level tinggi seiring dengan masih tingginya harga energi dan pangan, berlanjutnya gangguan rantai pasokan, dan masih ketatnya pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa. Sejalan dengan tekanan inflasi yang melandai, pengetatan kebijakan moneter di negara maju mendekati titik puncaknya dengan suku bunga diprakirakan masih akan tetap tinggi di sepanjang 2023. Ketidakpastian pasar keuangan global juga mulai mereda sehingga berdampak pada meningkatnya aliran modal global ke negara berkembang. Tekanan pelemahan nilai tukar negara berkembang juga berkurang.

Perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berlanjut didorong oleh permintaan domestik yang semakin kuat. Pertumbuhan ekonomi 2022 diprakirakan bias ke atas dalam kisaran 4,5-5,3% didorong oleh kuatnya kinerja ekspor serta membaiknya konsumsi rumah tangga dan investasi non-bangunan. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi diprakirakan berlanjut, meskipun sedikit melambat ke titik tengah kisaran 4,5-5,3%, sejalan dengan menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Konsumsi rumah tangga diprakirakan akan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat pasca penghapusan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kebijakan Masyarakat (PPKM). Investasi juga diprakirakan akan membaik didorong oleh membaiknya prospek bisnis, meningkatnya aliran masuk Penanaman Modal Asing (PMA), serta berlanjutnya penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN). Ekspor diprakirakan tumbuh lebih rendah akibat melambatnya ekonomi global, meskipun akan termoderasi dengan permintaan dari Tiongkok. Berdasarkan Lapangan Usaha, prospek sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Informasi dan Komunikasi, serta Konstruksi diprakirakan tumbuh cukup kuat didorong kenaikan permintaan domestik tersebut. Sementara secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang kuat diprakirakan terjadi di seluruh wilayah seiring dengan perbaikan permintaan domestik.

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) diprakirakan mencatat surplus dan mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Pada tahun 2022, surplus transaksi berjalan diprakirakan dalam kisaran 0,4%-1,2% dari PDB dan melebihi defisit transaksi modal dan finansial akibat ketidakpastian pasar keuangan global. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2022 tetap tinggi, yakni 137,2 miliar dolar AS, setara pembiayaan 6,0 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Pada tahun 2023, NPI diprakirakan tetap baik dengan transaksi berjalan yang terjaga dalam kisaran surplus 0,4% sampai dengan defisit 0,4% dari PDB. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial diprakirakan mencatat surplus didukung oleh aliran masuk modal asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan investasi portofolio, sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi nasional. Hal ini terindikasi dari aliran modal asing yang masuk kembali ke pasar keuangan domestik memasuki awal tahun 2023. Hingga 17 Januari 2023, investasi portofolio mencatat net inflows sebesar 4,6 miliar dolar AS.

Nilai tukar Rupiah menguat sehingga mendukung stabilitas perekonomian. Rupiah pada awal 2023 mengalami apresiasi, dimana sampai 18 Januari 2023 menguat 3,18% secara point to point dan 1,20% secara rerata dibandingkan dengan level Desember 2022. Penguatan Rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan apresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Filipina (2,08% ytd), Malaysia (2,04% ytd), dan India (1,83% ytd). Penguatan tersebut didorong oleh aliran masuk modal asing ke pasar keuangan domestik sejalan dengan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik yang tetap baik dengan stabilitas yang terjaga, imbal hasil aset keuangan domestik yang tetap menarik, dan ketidakpastian pasar keuangan global yang sedikit mereda. Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan Rupiah terus menguat sejalan prospek ekonomi yang semakin baik dan karenanya akan mendorong penurunan inflasi lebih lanjut. Kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor (imported inflation) diperkuat dengan operasi moneter valas, termasuk implementasi instrumen berupa term deposit (TD) valas dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) sesuai mekanisme pasar.

Inflasi menurun lebih cepat dari yang diprakirakan. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada akhir 2022 tercatat sebesar 5,51% (yoy), jauh lebih rendah dari prakiraan sesuai dengan Consensus Forecast  6,5% (yoy) pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022. Demikian pula inflasi inti tercatat rendah pada akhir 2022 yaitu sebesar 3,36% (yoy) jauh lebih rendah dari prakiraan Bank Indonesia sebesar 4,61% (yoy). Penurunan inflasi IHK dan inti tersebut sebagai hasil koordinasi yang sangat erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui respons kebijakan moneter Bank Indonesia yang front loaded, pre-emptive, dan forward looking, didukung dengan pengendalian inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food)  melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3,0±1% pada semester I 2023 dan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 3,0±1% pada semester II 2023. Bank Indonesia akan terus memperkuat respons kebijakan moneter, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah guna memastikan penurunan dan terkendalinya inflasi tersebut.

Likuiditas perbankan dan perekonomian memadai untuk mendorong peningkatan kredit/pembiayaan dan pemulihan ekonomi lebih lanjut. Pada Desember 2022, rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap tinggi, mencapai 31,20% dan meningkat dari bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 30,42%, sehingga mendukung ketersediaan dana bagi perbankan untuk penyaluran kredit/pembiayaan bagi dunia usaha. Hal ini sejalan dengan stance kebijakan likuiditas yang akomodatif oleh Bank Indonesia. Likuiditas perekonomian juga tetap memadai dalam mendukung kegiatan ekonomi, tercermin pada uang beredar dalam arti sempit (M1) dan luas (M2) yang tumbuh masing-masing sebesar 9,5% (yoy) dan 8,3% (yoy). Ke depan, Bank Indonesia akan terus memastikan kecukupan likuiditas untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan stabilitas yang tetap terjaga.

Suku bunga perbankan mengalami kenaikan, namun masih kondusif untuk mendukung pemulihan ekonomi.  Di pasar uang, suku bunga IndONIA pada 18 Januari 2023 naik 222 bps dibandingkan dengan level akhir sebelum kenaikan BI7DRR di bulan Juli 2022 menjadi sebesar 5,02%, sejalan dengan kenaikan BI7DRR dan penguatan strategi operasi moneter Bank Indonesia. Imbal hasil SBN tenor jangka pendek meningkat 55 bps, sedangkan imbal hasil SBN tenor jangka panjang tetap terkendali. Suku bunga deposito 1 bulan pada Desember 2022 tercatat 3,97% atau meningkat 108 bps dibandingkan dengan level Juli 2022, sementara suku bunga kredit Desember 2022 tercatat 9,15% atau meningkat 21 bps dibandingkan dengan level Juli 2022. Kenaikan suku bunga perbankan yang terbatas tersebut dipengaruhi oleh masih longgarnya likuiditas perbankan, termasuk karena dukungan kebijakan Bank Indonesia yang memberikan insentif Makroprudensial berupa pengurangan GWM bagi bank yang menyalurkan kredit kepada sektor prioritas dan inklusif. Bank Indonesia akan terus mendorong perbankan untuk membentuk suku bunga kredit yang efisien, akomodatif, dan kompetitif yang dapat mendukung pemulihan ekonomi.

Intermediasi perbankan pada 2022 terus meningkat dan diprakirakan berlanjut pada tahun 2023. Pertumbuhan kredit perbankan pada Desember 2022 tumbuh 11,35% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 5,24% (yoy). Peningkatan pertumbuhan kredit terjadi merata pada seluruh sektor ekonomi dan seluruh jenis kredit terutama Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Pemulihan intermediasi juga terjadi pada perbankan syariah, dengan pertumbuhan pembiayaan pada Desember 2022 sebesar 20,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya sebesar 6,6% (yoy). Di segmen UMKM, pertumbuhan kredit juga terus berlanjut, khususnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tumbuh tinggi sebesar 29,66% (yoy). Perbaikan intermediasi perbankan didukung sisi penawaran kredit sejalan likuiditas perbankan yang memadai dan standar penyaluran kredit/pembiayaan yang longgar. Permintaan kredit juga meningkat sejalan kinerja korporasi dan konsumsi rumah tangga yang membaik yang mendorong kenaikan permintaan pembiayaan. Ke depan, Bank Indonesia akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang akomodatif, inklusif dan berkelanjutan, untuk mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan kepa​da sektor-sektor prioritas yang belum pulih, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit/pembiayaan hijau, dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian. Dengan perkembangan tersebut serta sinergi kebijakan yang dilakukan otoritas, sektor keuangan, dan dunia usaha, maka pertumbuhan kredit pada 2023 diprakirakan berada pada kisaran 10 - 12% (yoy).

Ketahanan sistem keuangan, khususnya perbankan, terjaga baik dari sisi permodalan maupun likuiditas. Permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio /CAR) November 2022 tetap tinggi sebesar 25,45%. Seiring dengan kuatnya permodalan, risiko kredit tetap terkendali yang tercermin dari rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan /NPL) pada November 2022 yang tercatat 2,65% (bruto) dan 0,75% (neto). Likuiditas perbankan pada Desember 2022 tetap terjaga didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 9,01% (yoy). Hasil simulasi stress test Bank Indonesia menunjukkan bahwa ketahanan perbankan masih terjaga. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan KSSK dalam memitigasi berbagai risiko makroekonomi domestik dan global yang dapat mengganggu ketahanan sistem keuangan.

Bank Indonesia terus menjaga stabilitas dan meningkatkan efisiensi sistem pembayaran melalui penguatan kebijakan dan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Pada tahun 2022, transaksi ekonomi dan keuangan digital berkembang pesat ditopang oleh naiknya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring, luasnya dan mudahnya sistem pembayaran digital, serta cepatnya digital banking. Nilai transaksi uang elektronik (UE) pada tahun 2022 tumbuh 30,84% (yoy) mencapai Rp399,6 triliun dan diproyeksikan meningkat 23,90% (yoy) hingga mencapai Rp495,2 triliun pada tahun 2023. Nilai transaksi digital banking meningkat 28,72% (yoy) menjadi Rp52.545,8 triliun, dan diproyeksikan tumbuh 22,13% (yoy) mencapai Rp64.175,1 triliun pada tahun 2023. Di sisi lain, jumlah Uang Kartal Yang Diedarkan (UYD) pada Desember 2022 meningkat 6,95% (yoy) mencapai Rp1.026,5 triliun. Pada tahun 2023 Bank Indonesia akan terus mendorong inovasi sistem pembayaran dan memastikan ketersediaan uang Rupiah dengan kualitas yang terjaga di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk melalui perluasan untuk distribusi uang Rupiah layak edar ke wilayah Terluar, Terdepan, dan Terpencil (3T).

 

Jakarta, 19 Januari 2023

Kepala Departemen Komunikasi

Erwin Haryono

Direktur Eksekutif

Informasi tentang Bank Indonesia​

Tel.021-131, email : bicara@bi.go.id

BI-Infografis-Rapat-Dewan-Gubernur-Januari-2023-umum.png

 BI-Infografis-Rapat-Dewan-Gubernur-Januari-2023-Teknikal.png

 ​​

Lampiran
Kontak
Contact Center Bank Indonesia Bicara: (62 21) 131
e-mail : bicara@bi.go.id
Jam operasional Senin s.d. Jumat Pkl. 08.00 s.d 16.00 WIB​​​
Halaman ini terakhir diperbarui 1/20/2023 8:44 PM
Apakah halaman ini bermanfaat?
Terima Kasih! Apakah Anda ingin memberikan rincian lebih detail?
Tag :

Baca Juga