Kewenangan Bank Indonesia dan
Pemerintah
Berdasarkan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia
No. 11/1953, Bank Indonesia memiliki wewenang untuk menerbitkan dan
mengedarkan uang pecahan lima rupiah ke atas. Untuk uang kertas pecahan
dibawah lima rupiah dan uang logam masih merupakan kewenangan Pemerintah
Indonesia. Dengan Undang-Undang No.13/1968 tentang Bank Sentral, Bank
Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki hak tunggal untuk
mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas dan uang logam. Kewenangan ini
tercantum juga dalam Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia yang
diamandemen dengan Undang-Undang No. 3/2004, 15 Januari 2004.
UANG PEMERINTAH
​
Pada 1953, untuk pertama kalinya beredar uang
kertas Bank Indonesia dengan tanda tahun 1952. Uang ini disiapkan bersamaan
dengan penyusunan undang-undang bank sentral, dan dicetak di percetakan
Thomas De La Rue & Co, Inggris, serta percetakan Johan Enschede en Zonen,
Imp., Belanda. Sementara itu, NV Pertjetakan Kebajoran mencetak sebagian
pecahan Rp 10 dan Rp 25. Seri ini disusul dengan seri hewan, seri pekerja
tangan, seri bunga dan burung, serta seri tokoh nasional atau pahlawan.

Pada Oktober 1963, Rupiah Kepulauan Riau (KR
Rp) diterbitkan untuk mengatasi penggunaan Dollar Malaya di wilayah
Kepulauan Riau. Pada 1 Juli 1964, KR Rp ini ditarik dari peredaran,
digantikan dengan uang rupiah yang berlaku umum di seluruh wilayah Republik
Indonesia lainnya, keculai di Irian Barat.​

Setelah Irian Barat kembali ke dalam wilayah
Republik Indonesia, Pemerintah dan Bank Indonesia menerbitkan Rupiah Irian
Barat pada Oktober 1963 untuk menggantikan Gulden yang berlaku sebelumnya di
wilayah itu. Rupiah Irian Barat ditarik pada 1 Mei 1971.
Guna mewujudkan kesatuan moneter di seluruh
wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Penetapan Presiden No. 27/1965
tanggal 13 Desember 1965 diterbitkan uang rupiah baru sebagai alat
pembayaran yang sah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan
perbandingan Rp 1 Baru = 1000 Lama, sedangkan di Irian Barat, Rp 1
Baru = IB Rp 1. Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengeluarkan semua
jenis uang dalam berbagai pecahan. Pernerbitan uang Pemerintah yang terakhir
adalah seri Soekarno tahun 1964.
​Keputusan Presiden No. 8/1971 tanggal 18
Februari 1971, menetapkan bahwa uang rupiah berlaku umum sebagai alat
pembayaran yang sah di Provinsi Irian Barat, di samping rupiah Irian Barat
yang akan ditarik secara bertahap. Penarikan kembali IB Rp dimulai sejak 1
Mei 1971. Dengan demikian tercapailah kesatuan moneter untuk seluruh wilayah
Republik Indonesia.

​Saat berdiri berdasarkan Undang-Undang No.
11/1953, Bank Indonesia hanya menerbitkan uang kertas dengan pecahan lima
rupiah ke atas. Uang kertas pecahan di bawah lima rupiah dan uang
logam dikeluarkan oleh Pemerintah. Tetapi berdasarkan Penetapan Presiden No.
27/1965, Bank Indonesia diberi wewenang untuk mengeluarkan semua jenis uang
dalam pecahan, menyimpang dari Undang-Undang No. 11/1953. Barulah dengan
Undang-Undang No. 13/1968 Bank Indonesia dikukuhkan sebagai pemegang hak
tunggal untuk mengeluarkan uang.
