​​​Pentingnya literasi keuangan semakin mendapat perhatian pasca krisis keuangan global 2007–2008. Krisis tersebut mengungkap bahwa banyak individu terjebak dalam produk keuangan berisiko tinggi, seperti subprime mortgage, tanpa memahami implikasi dan risikonya. Kondisi ini mendorong banyak negara dan organisasi internasional untuk memperkuat upaya literasi keuangan sebagai bentuk pelindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Literasi keuangan umumnya dipahami melalui tiga bentuk kompetensi inti, yakni pengetahuan, perilaku, dan sikap. Pengetahuan mencakup pemahaman dasar atas konsep produk dan layanan keuangan; perilaku menunjukkan bagaimana pengetahuan tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari; sementara sikap merefleksikan kecenderungan nilai dan preferensi seseorang dalam pengambilan keputusan keuangan secara bijak yang dilandasi oleh pengetahuan dan perilaku keuangan yang mumpuni. Ketiga aspek ini saling melengkapi dan bersama-sama membentuk fondasi kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai kesejahteraan keuangan atau financial well-being.

Capaian inklusi keuangan Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kemajuan ini mencakup baik aspek kepemilikan maupun penggunaan akun keuangan, yang turut terdorong oleh percepatan digitalisasi dan berkembangnya teknologi yang mempermudah akses terhadap layanan keuangan formal di berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2025, tingkat inklusi keuangan nasional tercatat mencapai 92,74%. Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2023 yang berada pada level 88,7%. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang, angka inklusi keuangan Indonesia diharapkan akan terus naik dan ditargetkan mencapai 98% pada tahun 2045, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.​