Perubahan iklim dan berbagai isu lingkungan telah menjadi perhatian utama dalam pengembangan ekonomi global saat ini. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan bumi, pemerintah Indonesia telah menyampaikan dokumen komitmen Second Nationally Determined Contribution yang menargetkan penurunan emisi secara signifikan. Langkah strategis tersebut diperkuat dengan penetapan arah pembangunan rendah karbon yang tertuang dalam RPJMN 2025-2045. Dalam konteks tersebut, transformasi model bisnis menjadi berkelanjutan merupakan aspek krusial bagi keberlangsungan usaha. Namun, terdapat tantangan terkait belum tersedianya ketentuan nasional standardisasi kriteria UMKM Berkelanjutan, yang mengakibatkan pelaku usaha tidak memiliki acuan teknis untuk bertransisi, minimnya perolehan sertifikasi hijau (Green Label) yang menghambat penetrasi ke pasar hijau global, serta terbatasnya akses terhadap pembiayaan hijau karena minimnya bukti aktivitas berkelanjutan yang terukur.
Hal tersebut mendorong inisiasi Bank Indonesia untuk menyusun Pedoman Implementasi Model Bisnis UMKM Berkelanjutan: Aksi Mitigasi yang merupakan panduan teknis bagi UMKM dalam melakukan transisi menuju praktik bisnis berkelanjutan yang sejalan dengan best practice nasional maupun global. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari "Pedoman Pengembangan Model Bisnis UMKM Hijau" yang dikeluarkan BI pada tahun 2024. Terdapat tiga penyempurnaan utama dalam versi terbaru ini, yaitu perluasan penerapan lintas sektor (sector agnostic); penyesuaian indikator agar lebih relevan dengan kondisi UMKM; dan penyelarasan dengan prinsip-prinsip taksonomi keberlanjutan.
