oleh Dinda T. Andariesta
Bank Indonesia (BI) melalui Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan Agustus 2022 mencatat pertumbuhan positif dari penyaluran kredit perbankan. Meningkatnya permintaan pembiayaan melalui kredit oleh rumah tangga menjadi faktor utama penawaran penyaluran kredit yang tumbuh positif.
Kredit menjadi salah satu instrumen yang banyak dipilih oleh rumah tangga sebagai alat untuk memperlancar konsumsi, terlebih saat masa krisis akibat pandemi COVID-19. Namun demikian, kredit juga dapat menjebak sebagian besar rumah tangga dalam kemiskinan jika disertai dengan suku bunga yang tinggi. Sumber keuangan informal,seperti teman, keluarga, dan juga termasuk rentenir masih menjadi sumber penambahan pembiayaan khususnya bagi kelompok masyarakat menengah ke bawah.
Data World Bank 2018 menunjukkan bahwa 32% orang dewasa di Indonesia meminjam melalui teman atau keluarga. Adapun 16,1% orang meminjam melalui tabungan informal, dan pinjaman melalui lembaga formal sebesar 18,7%.
Kemudahan akses dan fleksibilitas menjadi alasan utama kredit informal masih dipilih oleh sekelompok masyarakat. Mereka yang gagal mengakses kredit formal terpaksa menggunakan kredit informal, meskipun seringkali kredit jenis ini memiliki tingkat bunga lebih tinggi.
Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Terlebih jika kita belajar dari krisis tahun 2000. Kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah yang tidak memiliki rekening tabungan menderita tanpa tabungan atau akses ke kredit. Celakanya laporan Global Findex Database 2017, sebanyak 57% orang di negara berkembang tidak memiliki rekening tabungan.
Sebagai salah satu negara berkembang, menurut data World Bank 2018, Indonesia memiliki populasi unbanked terbesar yakni mencapai 95 juta orang. Rendahnya kepemilikan rekening di lembaga keuangan formal membuat masyarakat sulit mengakses pinjaman. Di sisi lain, kepemilikan rekening dan keberadaan lembaga keuangan dapat memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran, menyimpan uang, mengasuransikan, dan menerima pinjaman.
Hal inilah yang mendorong masyarakat internasional untuk mulai menaruh perhatian lebih dalam meningkatkan inklusi keuangan. Kebijakan keuangan inklusif bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan rekening dan memperluas jangkauan lembaga keuangan formal. Kebijakan ini dilakukan untuk memberikan akses layanan keuangan dan akses kredit yang lebih baik kepada mereka yang membutuhkan.
Pemerintah Indonesia telah menargetkan peningkatan inklusi keuangan hingga 75% pada tahun 2019, dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar individu dan antar daerah. Namun demikian, Dewan Nasional Keuangan Eksklusif melaporkan kepemilikan rekening penduduk Indonesia baru mencapai 55,7% pada tahun 2019.
Hasil studi terbaru dari Maulana & Nuryakin (2021) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kepemilikan rekening dan kredit baik formal maupun informal. Rumah tangga dengan kepemilikan rekening cenderung menerima pinjaman dari lembaga keuangan formal dan menghindari kredit informal.
Kepemilikan rekening sangat penting bagi rumah tangga untuk mendapatkan akses ke layanan keuangan. Sementara itu, rumah tangga yang berpeluang menerima kredit informal berasal dari rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan, menikah, usia produktif, berpendidikan rendah, bekerja, tidak menerima pensiun, dan memiliki anggota keluarga lebih banyak.
Studi ini juga menunjukkan bahwa akses ke bank komersial serta lembaga keuangan lain seperti koperasi juga meningkatkan peluang rumah tangga untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga formal, tetapi tidak secara signifikan mengurangi kredit informal. Meskipun demikian, keberadaan lembaga keuangan formal ini masih sangat dibutuhkan untuk memberikan kredit formal.
Peran Pemerintah dalam Kepemilikan Rekening
Mendorong kepemilikan rekening adalah cara terbaik untuk mengurangi kredit informal dan meningkatkan kredit formal. Perlu adanya peran pemerintah untuk mendorong kepemilikan rekening, khususnya bagi masyarakat yang masih tergolong unbanked.
Kepemilikan rekening memberikan akses kredit formal dengan suku bunga yang lebih terjangkau, sehingga dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat terjebak tingginya suku bunga pinjaman dari kredit informal.
Dengan adanya kemudahan akses, harapannya masyarakat akan lebih cenderung memilih kredit formal dan menghindari kredit informal. Memberikan edukasi tentang lembaga keuangan formal dan memfasilitasi pembukaan rekening bank merupakan langkah selanjutnya yang perlu dipikirkan oleh para pembuat kebijakan.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperluas akses ke lembaga keuangan agar dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Pada akhirnya, akses terhadap lembaga keuangan formal dan kepemilikan rekening akan meningkat, sehingga terjadi peningkatan kredit formal yang diiringi dengan penurunan kredit informal.
Referensi
Bank Indonesia. (2022). Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan Agustus 2022: Permintaan dan Penyaluran Kredit Perbankan Tumbuh Lebih Tinggi. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2425022.aspx
Demiguc-Kunt, A., Klapper, L., Singer, D., Ansar, S., & Hess, J. (2018). The Global Findex Database 2017: Mearusing Financial Inclusion and the Fintech Revolution. The World Bank.
Dewan Nasional Keuangan Inklusif. (2019). Inklusi Keuangan Indonesia 2018.
Maulana, R., & Nuryakin, C. (2021). The Effect of Saving Account Ownership and Access to Financial Institutions on Household Loans in Indonesia. Bulletin of Monetary Economics and Banking, 24(3), 465-468. https://doi.org/10.21098/bemp.v24i3.1428
