I. ASESMEN PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH
Perekonomian Riau pada triwulan II 2025 tumbuh positif meskipun melambat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya. Ekonomi Riau pada triwulan II 2025 tumbuh sebesar 4,59% (yoy), lebih lambat dari realisasi triwulan sebelumnya sebesar 4,65% (yoy), yang disebabkan oleh perlambatan konsumsi Rumah Tangga dan Ekspor Luar Negeri. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan perkembangan ekonomi Nasional yang mencatatkan perbaikan dari triwulan sebelumnya, yaitu dari 4,87% (yoy) menjadi 5,12% (yoy). Provinsi Riau pada triwulan II 2025 masih menjadi provinsi dengan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) terbesar keenam se-Indonesia, atau terbesar kedua di luar Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap total PDB Indonesia sebesar 4,98%.
Dari sisi pengeluaran, perlambatan ekonomi Riau pada triwulan II 2025 terutama disebabkan oleh perlambatan kinerja Konsumsi RT dan Ekspor LN. Konsumsi RT tumbuh melambat dibandingkan triwulan I 2025, hal tersebut disebabkan oleh momen HBKN yang telah lewat dan penurunan pendapatan masyarakat yang terindikasi dari Nilai Tukar Petani (NTP) triwulan II 2025 yang tumbuh melambat. Dari sisi ekspor LN pada triwulan II 2025 melambat dibandingkan triwulan sebelumnya, diduga dari produksi TBS yang lebih lambat pada triwulan II 2025. Volatilitas perdagangan internasional juga turut berkontribusi pada perlambatan ekspor komoditas pulp & paper.
Dari sisi lapangan usaha (LU), perlambatan pertumbuhan ekonomi Riau utamanya disebabkan oleh kinerja sektor ekonomi utama, yaitu LU Pertanian dan LU Pertambangan. Pada triwulan II 2025, LU Pertanian tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh harga TBS yang lebih rendah pada triwulan II 2025 dibandingkan triwulan sebelumnya. Ditengarai harga crude palm oil (CPO) global yang tidak setinggi triwulan I 2025 menjadi penyebab penurunan harga TBS. Selain itu, LU Pertambangan mengalami kontraksi pada triwulan II 2025, dibandingkan triwulan sebelumnya yang masih tumbuh. Kontraksi disebabkan oleh natural decline lifting migas yang tidak dapat tertahan oleh metode peremajaan tambang migas yang telah diterapkan.
II. ASESMEN KEUANGAN PEMERINTAH
Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Riau pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD tahun 2024.Dari sisi pendapatan, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pagu anggaran pendapatan sebesar Rp9,45 triliun, menurun dibandingkan APBD perubahan tahun 2024 sebesar Rp11,11 triliun. Penurunan anggaran terutama terjadi pada komponen Pendapatan Asli Daerah yang turun dari Rp6,78 triliun menjadi Rp5,18 triliun. Sejalan dengan pendapatan, pagu anggaran komponen belanja daerah juga mencatatkan kontraksi sebesar 14,39% (yoy), dari Rp11,19 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp9,58 triliun pada tahun 2025. Dilihat dari rincian per komponennya, penurunan terutama terjadi pada komponen Belanja Modal yang terkontraksi 41,24% (yoy) menjadi senilai Rp1,44 triliun.
Realisasi pendapatan daerah Provinsi Riau pada triwulan II 2025 tercatat melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi pendapatan daerah didorong oleh turunnya realisasi PAD dan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Realisasi penerimaan Pemerintah Provinsi Riau yang bersumber dari PAD tercatat sebesar Rp1.939,00 miliar atau terkontraksi 25,13% (yoy) dari triwulan II 2024 yang terealisasi sebesar Rp2.589,76 miliar. Sejalan dengan nominal penurunan, rasio realisasi PAD terhadap pagu anggaran tercatat turun dari 43,27% menjadi 37,40%.
III. ASESMEN PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH
Pada triwulan II 2025 tekanan inflasi Riau tercatat lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, sejalan dengan perkembangan inflasi nasional. Riau tercatat mengalami inflasi sebesar 0,98% (yoy) pada triwulan II 2025, lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2025 sebesar 0,68% (yoy). Berdasarkan kelompok pengeluaran, peningkatan tekanan inflasi Riau terutama didorong oleh peningkatan inflasi pada kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya; Penyediaan Makanan & Minuman/Restoran; Pakaian & Alas Kaki; serta Kesehatan. Di sisi lain, peningkatan tekanan inflasi tersebut tertahan oleh deflasi pada kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau.
Secara keseluruhan tahun, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali di dalam sasaran 2,5±1% (yoy), didukung oleh konsistensi kebijakan moneter yang pre-emptive dan forward looking, efektivitas penguatan sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID, faktor cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun sebelumnya, ekspektasi inflasi yang terjaga, serta minimnya rencana penyesuaian tarif yang ditetapkan Pemerintah (administered prices), sehingga diharapkan dapat menjaga laju inflasi Riau pada tahun 2025.
IV. ASESMEN PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN UMKM
Kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau terpantau masih kuat, mendukung pertumbuhan perekonomian Riau. Kinerja penyaluran kredit kepada korporasi tercatat meningkat pada triwulan II 2025 didukung oleh kemampuan bayar korporasi yang tetap baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. Lebih lanjut, penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) terpantau masih tumbuh positif meskipun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya.
Fungsi intermediasi perbankan di wilayah Riau tercatat cukup baik, terindikasi dengan Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan Riau pada triwulan II 2025 yang tercatat sebesar 79,46%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 80,35%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.
V. ASESMEN PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Pada triwulan II 2025, aliran uang tunai masuk ke atau keluar dari Bank Indonesia Provinsi Riau mencatatkan posisi net-outflow yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pergerakan net-outflow dari Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp860,37 miliar, lebih rendah dibandingkan net-outflow triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,34 triliun.
Sementara itu, secara umum transaksi non-tunai di Riau pada triwulan II 2025 tercatat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, khususnya transaksi melalui SKNBI, BI-RTGS, kartu kredit, UE, dan QRIS. Di sisi lain, kinerja transaksi menggunakan kartu debit menunjukkan perlambatan. Lebih lanjut, nominal transaksi SKNBI di Provinsi Riau masih mengalami kontraksi sebesar 7,20% (yoy), namun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 11,42% (yoy). Hal serupa juga terjadi pada volume transaksi melalui BI-RTGS yang terkontraksi 9,47% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 14,36% (yoy). Lebih lanjut, volume transaksi kartu kredit menunjukkan perbaikan pada triwulan II 2025. Selain itu, kinerja nominal transaksi UE tercatat tumbuh 16,3% (yoy) atau senilai Rp2,02 triliun pada triwulan laporan. Berdasarkan kategorinya, transaksi untuk berbelanja mendominasi keseluruhan jenis transaksi UE yaitu senilai Rp1,46 triliun atau dengan pangsa sebesar 72,42%.
VI. ASESMEN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN
Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Riau pada Februari 2025 menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Februari 2024. Hal ini sejalan dengan peningkatan pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan penurunan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Riau. Pada periode laporan, jumlah Angkatan Kerja meningkat di Riau, namun pertumbuhannya tidak sebanding dengan peningkatan penduduk yang bekerja sehingga mendorong peningkatan jumlah pengangguran yang berkontribusi pada peningkatan TPT.
Sementara itu, kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau terindikasi membaik, terlihat dari tingkat kemiskinan yang tercatat 6,16%, lebih rendah dari September dan Maret 2024 masing-masing 6,36% dan 6,67%. Berlanjutnya tren penurunan kemiskinan di Riau mengindikasikan kondisi kesejahteraan penduduk yang relatif membaik. Tingkat kemiskinan Riau pada Maret 2025 sebesar 6,16% merupakan persentase penduduk miskin terendah setidaknya sejak tahun 2016. Secara absolut, jumlah penduduk miskin pada periode Maret 2025 mencapai 460,96 ribu jiwa, menurun sebanyak 31,29 ribu jiwa dari Maret 2024.
VII. PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH
Perekonomian Riau pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada pada kisaran 4,19 – 4,85% (yoy), cenderung bias atas dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,52% (yoy). Percepatan ekonomi Riau tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja net exsport LN. Namun demikian, potensi disrupsi perdagangan internasional dan kondisi geopolitik menahan pertumbuhan yang lebih tinggi.
Inflasi Riau pada tahun 2025 diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran inflasi 2,5%±1% (yoy). Terkendalinya inflasi Riau didukung oleh komponen VF dan CI, sementara komponen AP diperkirakan mengalami peningkatan inflasi yang terkendali. Prospek tersebut didasari oleh penguatan upaya pengendalian inflasi VF melalui perbaikan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, optimalisasi pengolahan pasca panen, program dukungan penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, serta penguatan kualitas SDM dan korporasi petani. Sementara itu, inflasi CI diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, imported inflation yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau. Terakhir, inflasi AP diperkirakan mengalami peningkatan terbatas seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir. Kendati demikian, risiko ketegangan geopolitik, bencana alam dan hidrometeorologi, kenaikan UMP Riau sebesar 6,5% tahun 2025, penyesuaian harga BBM non-subsidi masih perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi Riau. Melihat perkembangan berbagai indikator tersebut, diperlukan respon kebijakan yang kuat berbasis sinergi antar stakeholders terutama TPIP dan TPID, termasuk TPID se-Provinsi Riau.
