PERTUMBUHAN EKONOMI
Secara umum, perekonomian Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 5,47% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,32% (yoy). Capaian tersebut tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah Sumatera yang masing-masing tumbuh sebesar 4,87% (yoy) dan 4,85% (yoy).
Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi Lampung pada triwulan laporan ditopang oleh meningkatnya permintaan domestik dan eksternal. Kinerja konsumsi rumah tangga dan investasi yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 masing-masing tercatat tumbuh sebesar 5,06% (yoy) dan 1,26% (yoy), didukung oleh peningkatan daya beli pekerja di lapangan usaha utama dan kembali bergulirnya aktivitas penanaman modal dalam negeri pasca berakhirnya tahun Pilkada. Lebih lanjut, kinerja net ekspor tumbuh sebesar 52,20% (yoy) seirinng meningkatnya aktivitas ekspor antar daerah dan tingginya permintaan luar negeri untuk komoditas unggulan Lampung.
Dari sisi lapangan usaha (LU), peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung terutama didorong oleh perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta LU Industri Pengolahan. Pada triwulan I 2025, kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami peningkatan dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,42% (yoy), terutama didukung dengan keberhasilan program swasembada pangan Pemerintah. Sementara itu, kinerja LU Industri Pengolahan tetap solid dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 8,79% (yoy) didorong masih kuatnya permintaan luar negeri untuk produk makanan dan minuman Lampung.
KEUANGAN PEMERINTAH
Kinerja keuangan pemerintah pada triwulan I 2025 menunjukkan kenaikan realisasi dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya baik dari sisi pendapatan maupun belanja, didorong oleh strategi-strategi yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong penerimaan dan mempermudah belanja, termasuk melalui digitalisasi. Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kab/Kota se-Lampung menunjukkan penurunan pada 2025. Penurunan pagu anggaran ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah.
Secara realisasi, pada triwulan I 2025, realisasi pendapatan konsolidasi APBD Provinsi dan Kab/Kota se-Lampung mencapai Rp5,41 triliun atau sebesar 16,78% dari total pagu pendapatan Tahun 2025. Capaian ini meningkat dibandingkan realisasi pendapatan pada periode yang sama tahun 2024 sebesar Rp3,89 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja konsolidasi APBD Provinsi dan Kab/Kota se-Lampung pada triwulan I 2025 mencapai Rp3,83 Triliun atau 11,86% dari total pagu Belanja Daerah tahun 2025. Realisasi ini sedikit meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang terealisasi Rp3,80 Triliun.
Pagu belanja APBN di Provinsi Lampung pada 2025 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Alokasi anggaran Belanja APBN di provinsi Lampung pada tahun 2025 adalah sebesar Rp31,53 Triulun atau turun 7,10% (yoy).
PERKEMBANGAN INFLASI
Secara tahunan, inflasi gabungan kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 1,58% (yoy), realif stabil jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (1,57%; yoy). Adapun tingkat inflasi tersebut terpantau lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional sebesar 1,03% (yoy). Tekanan Inflasi Provinsi Lampung triwulan I 2025 yang termoderasi ini disebabkan sejalan dengan penurunan tarif dasar listrik di tengah meningkatnya permintaan bahan pangan selama periode HBKN Idul Fitri. Secara tahunan, inflasi pada triwulan I 2025 terutama disumbang oleh kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau dengan andil 1,26% dan tingkat inflasi sebesar 3,76% (yoy). Sementara, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan andil sebesar -0,74% (yoy) dengan tingkat deflasi 5,84% (yoy).
Perkembangan tersebut menunjukkan eratnya sinergi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah melalui TPID dalam mengendalikan harga pangan, termasuk dari dampak curah hujan tinggi dan tingginya permintaan selama periode HBKN Idul Fitri 2025. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan tarif dasar listrik yang bertujuan untuk menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat mampu mengendalikan harga di periode laporan. Dalam menghadapi tekanan inflasi ke depan, TPID Provinsi Lampung terus berkoordinasi dan melaksanakan langkah pengendalian bersama dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas harga dengan melakukan pemantauan harga harian dan memastikan ketersediaan pasokan melalui pendataan yang akurat dan penguatan Kerjasama Antar Daerah (KAD). TPID Provinsi Lampung turut memantau kelancaran distribusi dan melakukan komunikasi efektif kepada masyarakat terkait ketersediaan pasokan dan rencana pemenuhan pasokan sehingga dapat memberi ekspektasi positif bagi masyarakat, sekaligus memberikan himbauan untuk berbelanja secara bijak. Selain itu, sebagai langkah komitmen bersama, KPw BI Provinsi Lampung terus mendukung program swasembada pangan pemerintah dalam mengoptimalkan upaya-upaya pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.
Selanjutnya, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah perlu mencermati sejumlah risiko yang dapat menimbulkan tekanan terhadap inflasi termasuk melemahnya permintaan domestik dan global sebagai dampak perang dagang, ketersediaan pupuk, serta mulai masuknya periode musim kemarau yang diprakirakan mencapai puncaknya pada triwulan II 2025.
PEMBIAYAAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN AKSES KEUANGAN, SERTA UMKM
Kinerja rumah tangga pada triwulan I 2025 tetap kuat. Pada triwulan I 2025, kredit konsumsi rumah tangga tumbuh solid dengan realisasi sebesar Rp27,33 triliun atau tumbuh 12,31% (yoy). Kualitas kredit Rumah Tangga juga tetap terjaga baik ditengah peningkatan kinerja kredit yang tercermin dari besaran Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah yang berada di bawah ambang batasnya 5%. Kinerja kredit yang membaik, sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) rumah tangga yang meningkat pada triwulan I 2025 di Provinsi Lampung yang mencapai Rp 47,02 Triliun atau 75,94% dari total DPK.
Penyaluran kredit perbankan kepada sektor korporasi pada triwulan I 2025 terakselerasi dengan baik, tumbuh 9,43% (yoy). Tumbuh kuatnya penyaluran kredit perbankan pada korporasi terutama bersumber dari kinerja penyaluran kredit pada LU Pertanian, Perburuan dan Kehutanan (1,47%;yoy), LU Industri Pengolahan (23,01%;yoy), LU Konstruksi (-5,78%;yoy), LU Perdagangan Besar dan Eceran (26,16%;yoy), serta LU Transportasi dan Pergudangan (8,28%;yoy).
Kredit UMKM pada triwulan I 2025 tumbuh positif meski melambat. Kredit yang disalurkan pada periode laporan tercatat sebesar Rp32,14 Triliun atau tumbuh 3,87% (yoy), melambat dibandingkan triwulan IV 2024 yang tumbuh lebih tinggi sebesar 5,70% (yoy).
Secara umum, ditengah peningkatan kinerja kredit perbankan Provinsi Lampung pada triwulan I 2025, kualitas kredit yang tercermin pada Non-Performing Loan (NPL) relatif rendah dan stabil sebesar 2,18%, masih di bawah ambang batas risiko kredit (≤ 5%).
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMBAYARAN DAN PENGELOLAAN UANG RUPIAH
Aliran uang kartal di Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 tercatat mengalami net outflow sebesar Rp0,08 triliun. Kondisi ini sejalan dengan triwulan sebelumnya yang mengalami net outflow sebesar Rp0,51 triliun. Kondisi net outflow pada triwulan I 2025 sejalan dengan kinerja ekonomi yang stabil.
Transaksi pembayaran melalui system yang dikelola oleh Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (RTGS) mencatatkan kontraksi sebesar 20,43% (yoy) pada triwulan I 2025. Sejalan dengan RTGS, transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) juga mengalami kontraksi sebesar 14,28% (yoy). Secara nominal, transaksi kartu ATM/Debit meningkat sebesar 18,03% (yoy), berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 4,75% (yoy).
Sampai dengan Maret 2024, merchant QRIS yang tersebar di Provinsi Lampung mencapai 658.407 merchant. Jumlah tersebut terus meningkat sejalan dengan tren peningkatan merchant QRIS di wilayah Sumatra. Secara triwulan, pertumbuhan tertinggi merchant se-Sumatra pada triwulan IV 2024 dicapai oleh Provinsi Aceh, Provinsi Lampung, dan Provinsi Jambi dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 9,56%, 8,49%, dan 6,75% (qtq). Sementara itu berdasarkan pangsanya, merchant QRIS di Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-4 (10,87%) setelah Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Riau.
KETENAGAKERJAAN & KESEJAHTERAAN
Kondisi ketenagakerjaan Provinsi Lampung pada triwulan I 2025 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja menjadi 4,88 juta orang, naik sebanyak 42,73 ribu orang dibandingkan dengan triwulan I 2024. Sejalan dengan itu, jumlah angkatan kerja juga tumbuh sebesar 41,83 ribu orang menjadi 5,09 juta orang. Sementara itu, proporsi pekerja formal mengalami peningkatan sebesar 1,90 persen poin menjadi 29,40%, menunjukkan adanya pergeseran ke arah pekerjaan yang lebih stabil dan berdampak positif terhadap kualitas ketenagakerjaan. Pada saat yang sama, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat menurun tipis sebesar 0,05 persen poin menjadi 4,07% pada triwulan I 2025, dan angka ini tercatat lebih rendah dibandingkan dengan TPT Nasional pada periode yang sama.
Nilai Tukar Petani (NTP) secara rata-rata pada triwulan I 2025 tercatat sebesar 133,28, menguat dibandingkan dengan triwulan IV 2024 yang sebesar 128,04, maupun dengan triwulan I 2024 yaitu sebesar 120,58. Dengan meningkatnya NTP dibanding triwulan sebelumnya maupun pada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya, dapat dinilai bahwa kesejahteraan petani secara umum pada triwulan I 2025 meningkat.
Terdapat penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Lampung bedasarkan data terakhir, yaitu sebesar 0,07% poin, dari 941,23 ribu jiwa pada Semester I 2024 menjadi 939,23 Semester II 2024. Dari sisi komposisinya, hingga Semester II 2024, penduduk miskin di Provinsi Lampung utamanya berada di daerah pedesaan di mana sebagian besar berprofesi sebagai petani.
PROSPEK PEREKONOMIAN
Kinerja ekonomi Provinsi Lampung pada tahun 2025 diprakirakan tumbuh dalam kisaran 4,6 – 5,3%, didukung prospek kenaikan permintaan domestik dan perbaikan kinerja lapangan usaha utama. Kinerja permintaan domestik diprakirakan meningkat sejalan dengan kenaikan UMP dan meningkatnya kepastian pasca puncak penyelenggaraan pemilu. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha (LU), perbaikan kinerja LU Pertanian, Kehutanan dan Perikanan diprakirakan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sejalan dengan perbaikan kondisi cuaca dan dukungan program strategis pemerintah dalam rangka mendorong ketahanan pangan nasional.
Inflasi gabungan empat kabupaten kota di Provinsi Lampung pada tahun 2025 diprakirakan tetap terjaga dalam sasaran 2,5+1%. Laju inflasi gabungan di Provinsi Lampung yang semakin terkendali tersebut sejalan dengan koordinasi aktif TPIP dan Satgas Pangan dalam menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, salah satunya melalui komitmen bersama dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
